9 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Apa saja prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa di Desa? Berikut ini penjelasan atas 9 prinsip pengadaan barang dan jasa di Desa menurut Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, diantaranya:

  1. Prinsip Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  2. Prinsip Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  3. Prinsip Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
  4. Prinsip Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  6. Prinsip Gotong Royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
  7. Prinsip Bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
  8. Prinsip Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
  9. Prinsip Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Secara hukum (legal), ke-9 asas/prinsip pengadaan barang dan jasa tersebut wajib dipegang teguh, ditaati dan diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan serah terima pengadaan barang dan jasa di Desa melalui swakelola maupun penyedia.

Karena itulah 9 prinsip PBJ tersebut menjadi landasan hukum bagi para Pihak (Penyedia atau Pengguna). 

Lalu, 
bagaimana jika prinsip dasar PBJ ini tidak dipedomani/dilaksanakan/diikuti?

Jika tidak, maka akan berhadapan dengan penegak hukum!!!


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-CPu2_hkkpt0/XepmugmgUiI/AAAAAAAABy4/hNGhrHgI7Gs0qhq96TbEKczwaPO1_WfIACLcBGAsYHQ/s320/prinsip-pengadaan-barang-dan-jasa.png" alt="Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Desa"/>


Penjelasan diatas diolah dari bunyi Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang mencabut regulasi sebelumnya, yakni Perka LKPP 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP 22 Tahun 2015 

Cek juga: 
Demikian penjelasan tentang 9 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Semoga dapat berguna untuk Sobat Desa semua.

0 Comments:

Post a Comment

Berkomentarlah Sepuas Anda, Santun dan Relevan BY ADMIN FORMAT ADMINISTRASI DESA