Contoh SK BPD tentang Persetujuan Rancangan Perdes Pendirian BUMDes

Contoh Perdes Pendirian BUMDes yang sebelumnya telah Kami bahas harus disetujui dan ditetapkan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes.

SK BPD tentang kesepakatan rancangan perdes BUMDes itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

Apakah Sobat Desa mencari contoh format terbaru SK BPD tentang BUMDes dalam bentuk doc (word) maupun PDF? Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan contoh file dokumen yang dapat Sobat Desa download dengan mudah dan gratis (free).

Jika Sobat Desa ingin melihat apa dan bagaimana bentuk dari contoh SK BPD terbaru ini. Atau mungkin Anda ingin melihat salinan petikan atau redaksi konsiderans menimbang, mengingat (dasar hukum) dan lain-lain yang ada dalam contoh SK BPD tentang BUMDes.

Maka alangkah baiknya, silahkan cek dan lihat petikannya berikut ini :

Lihat juga : Aplikasi SIA BUMDes Download

Petikan Contoh SK Persetujuan Rancangan Perdes Pendirian BUMDes dari BPD

---KOP BPD---

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

KECAMATAN ................. KABUPATEN .................

NOMOR : ..................................

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN  RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

 BADAN USAHA MILIK DESA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

KECAMATAN .................,

Menimbang :

• bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa ................. tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
• bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal …. Peraturan Bupati ................. Nomor ……… Tahun …… tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan untuk disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
• bahwa untuk dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, diperlukan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :  

1. Undang-undang Nomor ..... Tahun ........... tentang Pembentukan Daerah .............................. (Lembaran Negara Tahun ......... Nomor .....);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor …..);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor … Tahun …..  tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
14. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
15. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
16. Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa…….Tahun……….-……………..(Lembaran Desa Tahun……Nomor……).

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa pada tanggal ……….………….. bertempat di Aula Kantor Desa ................. tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten .................. 

Lihat juga : Contoh Berita Acara Rapat BPD tentang Pembentukan BUMDes dan Notulen-Nya 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Penetapan Peraturan Desa .................. tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Mengenai mekanisme kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya Badan Usaha Milik Desa di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki apabila di-kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapan-nya.

Ditetapkan di .................

Pada Tanggal ...........................

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

KETUA,

...........................

contoh format tersebut tentu saja masih agak berantakan. Jika Anda ingin format yang sudah rapi. Bisa donwload file soft copy-nya.

Untuk Anda (Sobat Desa) yang berminat memiliki file softcopy nya. Sobat Desa dapat mengunduh atau mendownload melalui link berikut ini :

SK BPD tentang BUMDes Doc

ATAU

SK BPD Terbaru tentang Pendirian BUMDes PDF

Silahkan download contoh format-nya pada link yang sudah Kami sediakan tersebut. Sobat Desa bisa mendownload 2 (dua) jenis dokumen tersebut atau bisa juga memilih salah satu nya. Itu tergantung selera Anda.

Seperti biasa jika ada kendala atau masalah dalam proses download, jangan sungkan untuk memberitahu atau melaporkan pada Kami.

Untuk contoh-contoh SK Kepala Desa, Anda bisa cek di artikel : KUMPULAN FORMAT SK KEPALA DESA.

Demikian review dan preview mengenai contoh format SK terbaru BPD tentang persetujuan rancangan peraturan desa tentang Pendirian BUMDes. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, khususnya yang membutuhkan.