FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Tupoksi"

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan Desa Tanggap Bencana, khususnya terkait Covid-19, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020 lalu. Apa yang diatur atau apa poin penting yang tertuang dalam SE Mendesa PDTT No 8 Tahun 2020 tersebut?

Surat Undangan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Panitia Pilkades adalah surat undangan rapat internal panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Desa terkait pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Panitia Pilkades. Mulai dari pembagian tugas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Sebagaimana lazimnya rapat atau musyawarah resmi kepanitiaan, maka peserta rapat harus terlebih dahulu diundang. Pengundang dalam hal ini Ketua Panitia Pilkades mengundang seluruh anggota panitia Pilkades melalui surat undangan perihal pembagian tugas dan wewenang anggota panitia Pilkades.

Berita Acara Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Panitia Pilkades dan Penetapan Logo serta Stempel Panitia Pilkades adalah salah satu berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan agenda pembahasan "pembagian tugas dan wewenang anggota Panitia Pilkades dan penetapan logo serta stempel Panitia Pilkades".

Hasil kesepakatan para anggota panitia Pilkades secara kolektif kolegial selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Acara dan Notulen rapat. 


Nantinya berdasarkan dokumen berita acara dan notulen rapat tersebut, Ketua Panitia Pilkades menetapkan secara resmi rincian atau uraian tugas masing-masing anggota Panitia Pilkades melalui SK. 


Apakah Anda mencari contoh format berita acara pembagian tugas dan wewenang Panitia Pilkades?

#TPK - Apa pengertian TPK? Apakah Anda sedang mencari contoh format SK (Surat Keputusan) tentang pengangkatan/penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2020 (terbaru) sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Perka LKPP, dan Peraturan teknis lainnya? Baik format Doc (Word) maupun PDF?

Apa saja tugas dari TPK di Desa? Apa bedanya dengan TPBJ? 

Siapakah TPK Desa? Siapa yang berhak melaksanakan kegiatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber dana lainnya di tahun 2020? 

Bagaimana susunan keanggotaan TPK di Desa?


Berapa standar honor yang dapat diberikan kepada anggota TPK?


Apa aturan atau dasar hukum pembentukan TPK?


Pertanyaan-pertanyaan itu akan Kami jawab secara lengkap pada artikel ini.


DAFTAR ISI:

Apa itu TPK?

TPK adalah singkatan dari Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan. TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-sxLBQKTsrlg/XiHIfbciYdI/AAAAAAAACIY/EBQYTVivPREJOvr-evoJtp-tHUBc796UwCEwYBhgL/s320/tpk-adalah.jpg" alt="Pengertian TPK adalah"/>


Sebutan lain dari TPK adalah TPBJ (kepanjangan dari Tim Pengadaan Barang/Jasa). Penyebutan-penyebutan tersebut bagi Kami sah-sah saja. Artinya secara substansi, mau pakai istilah TPK atau TPBJ sama saja karena merujuk pada pihak yang sama, yakni Tim yang membantu pelaksanaan tugas dari Kasi (Kepala Seksi) dan Kaur (Kepala Urusan).

Itu pengertian TPK beserta penyebutan lainnya.

Lalu...

Kepala Desa Adalah? : Antara Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban 2020 ➽✅➽ Sebagaimana kita ketahui, Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan DesaKepala Desa memiliki berbagai peran/tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif.

DAFTAR ISI:

Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menugaskan atau dibantu oleh Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa. Kepala Desa dalam memberikan penugasan kerja-kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Perangkatnya sejak diangkatnya Perangkat Desa.


Kepala Desa merupakan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil Pilkades.


Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Kepala Desa atau dengan sebutan lain memiliki tugas, fungsi, kewajiban, hak dan kewenangan yang dapat Kami uraikan secara lengkap dalam ulasan ini.

Pertanyaan-nya adalah apa bedanya Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Bakal Calon Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa Terpilih?

Berikut ini penjelasannya...

Pengertian Bakal Calon Kepala Desa

Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan. Biasanya disingkat “Bacakades”. 

Pengertian Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Biasa disingkat “Cakades”.

Pengertian Calon Kepala Desa Terpilih

Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Sebutan Lain Kepala Desa

Ada beberapa sebutan lain dari jabatan Kepala Desa, diantaranya:
  • Geuchik atau Keuchik (di Aceh)
  • Perbekel (di Bali)
  • Wali Nagari (di Sumatera Barat)
  • Kuwu (di Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, dan Indramayu)
  • Hukum Tua (di Sulawesi Utara)
  • Pambakal (di Kalimantan Selatan)
  • Lurah

#Struktur RT  Rukun Tetangga atau biasanya disingkat RT adalah salah satu organisasi/lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah:
Bagaimana sebenarnya bagan struktur organisasi RT dan Tugasnya yang benar dan terbaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?  ✅  Dan bagaimana cara membuat struktur organisasi RT yang baik sesuai tugas dan fungsinya secara aplikatif?
Dari beberapa pertanyaan itu, Blog format-administrasi-desa.blogspot.com akan mencoba menjawab sembari nantinya Kami akan membagikan contoh gambar struktur organisasi RT beserta bagan (chart) yang dapat Anda download, baik itu format JPG maupun PDF. Baik itu pada tingkat RT di Desa maupun RT di Kelurahan. Untuk format Doc (Word) maupun Excel (Xls) akan Kami perbaharui pada kesempatan berikutnya.

Berikut ini susunan pengurus organisasi RT (Rukun Tetangga), diantaranya:
  • Ketua RT
  • Wakil Ketua RT
  • Sekretaris RT
  • Wakil Sekretaris RT
  • Bendahara RT
  • Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
  • Seksi Keamanan dan Lingkungan Hidup
  • Seksi Pemberdayaan Perempuan Tata Laksana Rumah Tangga
  • Seksi Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya

#Struktur RW  Rukun Warga atau biasanya disingkat RW adalah salah satu organisasi/lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana sebenarnya bagan struktur organisasi RW dan tugasnya yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimana cara membuat struktur organisasi RW dan tugasnya dengan sederhana?

Blog format-administrasi-desa.blogspot.com akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu Kami sarankan Anda dapat menyimak step by step apa yang Kami paparkan dalam artikel ini. Pada akhirnya juga nanti, Kami akan membagikan contoh gambar struktur organisasi RW beserta bagan (chart) yang dapat Anda download, baik itu format JPG maupun PDF. Baik itu pada tingkat RW di Desa maupun RW di Kelurahan.

Berikut ini susunan pengurus organisasi RW (Rukun Warga) terdiri dari:
  • Ketua RW
  • Wakil Ketua RW
  • Sekretaris RW
  • Wakil Sekretaris RW
  • Bendahara RW
  • Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
  • Seksi Keamanan dan Lingkungan Hidup
  • Seksi Pemberdayaan Perempuan Tata Laksana Rumah Tangga
  • Seksi Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya

Kader Posyandu adalah kader kesehatan yang berasal dari warga masyarakat yang dipilih masyarakat oleh masyarakat serta bekerja dengan sukarela untuk membantu peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Posyandunya. Kader Posyandu adalah kader yang berperan dan dan bertugas di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan kegiatan rutin setiap bulannya melakukan 4 (empat) langkah pelayanan dari 5 (lima) pelayanan di Posyandu. Lalu apa saja peran Kader Posyandu? Apa saja tugas Kader Posyandu? Dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kader Posyandu di Posyandu?

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai Peran dan Tugas Kader Posyandu beserta Contoh Kegiatannya yang diolah dari berbagai referensi (buku, modul, dan materi):

DAFTAR ISI:

Apa itu Karang Taruna?

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. (Pengertian ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna).


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-USMld7aGooc/XbQk235iNeI/AAAAAAAABfg/YHp_NnIapLErtxATxXWZ4t0RO9sOioM6QCLcBGAsYHQ/s320/Karang-Taruna-Desa-Kelurahan.png" alt="Apa itu Karang Taruna Desa/Kelurahan"/>
#Apa itu Karang Taruna Desa/Kelurahan? - Gambar Infografis

Selain itu, Karang Taruna adalah salah satu bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.  (Dulu diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan).

TELAAH HUKUM ATAS TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

Apa itu Penjabat Kepala Desa?

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Itu berarti Pejabat Kepala Desa atau biasa disingkat Pj Kades atau Pjs Kades artinya pejabat sementara waktu.
Pertanyaan : Apa saja tugas, wewenang, kewajiban dan hak seorang Penjabat Kepala Desa atau PJ Kades Menurut Peraturan Perundang-undangan? Mohon Penjelasannya!

DAFTAR ISI:

Pengertian

Apa itu Linmas?

Linmas merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat. Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan

Apa itu Satlinmas?

Satuan Perlindungan Masyarakat yang disingkat Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan

Apa itu Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat?

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-1GhizIgZ3nk/XaLotDMHIWI/AAAAAAAABcA/scDEmbX6q_EB2YAq9q7Lmi5gqfa3EgPbQCLcBGAsYHQ/s320/linmas-dan-satlinmas-desa-kelurahan.png" alt="Linmas dan Satlinmas Desa/Kelurahan"/>


Persyaratan dan Perekrutan Calon Anggota Satlinmas

Persyaratan Menjadi Anggota Satlinmas

Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan. Ada syarat menjadi anggota satuan LINMAS, meliputi:
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  5. Jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
  6. Sehat jasmani dan rohani;
  7. Bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
  8. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Apa sih tupoksi satlinmas Desa/Kelurahan? Artikel ini akan mengulas secara lengkap apa saja tugas, hak, dan kewajiban anggota satuan perlindungan masyarakat (sat-linmas).
Ulasan ini mencoba menjawab pertanyaan:
  1. apa saja tugas Linmas/Satlinmas?
  2. apa saja hak Linmas/Satlinmas?
  3. apa saja kewajiban Linmas/Satlinmas?

DAFTAR ISI:

Tugas Anggota Linmas/Satlinmas

Sat-linmas mempunyai tugas:
  1. membantu dalam penanggulangan bencana;
  2. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  3. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  4. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
  5. membantu upaya pertahanan Negara.
Keterangan tambahan:
Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam. Pakaian seragam tersebut dilengkapi dengan:
  • atribut;
  • perlengkapan; dan
  • peralatan operasional
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-9KJVNbTSxTs/XaIHIB0r8DI/AAAAAAAABbo/2jSYrnoUVCYWcWQ9RKUJqH-wTRKS8G86QCLcBGAsYHQ/s320/tugas-anggota-linmas.png" alt="Tugas Anggota Linmas Desa/Kelurahan"/>

Cek juga: Tugas Panitia Pilkades terbaru

Hak Anggota Linmas/Satlinmas

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:
  1. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
  2. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
  3. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
  4. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
  5. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
  6. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
  7. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.
Cek juga: Dasar Hukum Linmas Desa/Kelurahan

Kewajiban Anggota Linmas/Satlinmas


Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:
  1. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  2. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
  3. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
  4. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat (linmas).
Cek juga: Apa Tugas BPD Desa?

Penjelasan pokok tentang tupoksi (tugas, hak, dan kewajiban) diatas diolah dari Permendagri 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

DAFTAR ISI:

Pembentukan Panitia Pilkades

Pembentukan Panitia Pilkades adalah salah satu kegiatan dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Cek: Pasal 7 huruf b Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Kabupaten dan tingkat Desa demi kelancaran penyelenggaraan Pilkades Serentak maupun Antar Waktu. (Cek pada Pasal 7-8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Itu artinya dari sisi tingkatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Desa dan Pelantikan-Nya tahun 2020? 
Berikut ini secara teknis prosedur/mekanisme pembentukan Panitia Pilkades tingkat Desa sampai dengan tata cara pelantikan-Nya:
  1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa, BPD kemudian mengadakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa.
  2. Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
  3. Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Selengkapnya cek: Unsur-Unsur Panitia Pilkades).
  4. Pembentukan Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (Cek: SK BPD tentang Panitia Pilkades).
  5. Panitia Pilkades kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh BPD setelah ditetapkan dalam Keputusan BPD. 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-E4nKMS_rbm8/XYGOt1a-7eI/AAAAAAAABZE/-x-jXe906mA65sTL6fz1imvnBBumG0SFwCEwYBhgL/s320/pembentukan-panitia-pemilihan-kepala-desa.jpg" alt="Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh"/>
Gambar ilustrasi: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD

Catatan: Poin 5 mengenai tata cara Pelantikan Panitia Pilkades di atas biasanya diatur secara teknis dan rinci dalam Perda/Perbup. Mengenai susunan acara, berita acara, contoh naskah, sambutan, doa, teks/kata-kata sumpah pelantikan Panitia Pilkades akan Kami bahas dalam artikel lain.

Cek juga: Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Kabupaten/Kota?
Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (Cek: Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang perbedaan antara Panitia Pilkades di tingkat Desa dengan Panitia Pilkades di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pembentukannya, sebagai berikut:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 7 dan 12 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  • Keterangan tambahan:
Dasar hukum pembentukan Panitia Pilkades diatur dalam Permendagri no. 112 Tahun 2014 juncto Permendagri no. 65 Tahun 2017. Dan terkait dengan teknis proses pembentukan Panitia Pilkades tingkat Kecamatan dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata tertib pembentukan panitia Pilkades dapat dilihat juga pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

Itulah penjelasan siapa yang membentuk panitia Pilkades? Kapan dan dimana dibentuk? Mengapa harus dibentuk? Dan bagaimana tata cara pembentukannya?

Cek juga: Apa Tugas BPD Desa?

Tugas Panitia Pilkades

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa? Berikut ini Tugas Panitia Pilkades di tingkat Desa (sesuai Pasal 9 Permendagri 112 Tahun 2014), diantaranya:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dan masa kerja Panitia Pilkades berakhir (pembubaran) setelah dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.

Cek juga: Biaya Pilkades, DARI MANA?

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
Apa tupoksi Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota? Berikut ini tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota sesuai Pasal 5 ayat 2 Permendagri 65 Tahun 2017, meliputi:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
  2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota;
  7. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Terkait tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota pada poin 3, 4, dan 5 diatas, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Begitu pula dengan rincian pembagian tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan.

Cek juga: Undang-Undang Desa Terbaru

DAFTAR ISI:

Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa

Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan RKP Desa. Dengan kata lain, pembentukan atau pengangkatan Tim Verifikasi RKP Desa merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan penyusunan dokumen RKP Desa. 

Tim verifikasi yang dibentuk tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang berbunyi:

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes yang salah satunya mengenai pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun RKP Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Permendagri No. 114 Tahun 2014, yang berbunyi:
Hasil  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dituangkan dalam berita acara. (Ayat 3). 
Berita  acara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  menjadi  pedoman kepala Desa  dalam menyusun RKP Desa. (Ayat 4)
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-o-wS35qwREs/XTzFD39YILI/AAAAAAAABHs/3mzz1LxXe0QUqJ1lPYT_y3Vh8BDA3lS2ACLcBGAs/s320/tim-verifikasi-rkp-desa.jpg" alt="Tim Verifikasi RKP Desa; Tugas, Unsur, Jumlah Anggota, Contoh SK, dan Dokumen-Nya"/>

Tugas Tim Verifikasi RKP Desa

Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Tim Verifikasi RKP Desa? Berikut ini Tugas Tim Verifikasi RKP Desa, diantaranya:
  • Memeriksa keberadaan dokumen rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa;
  • Memeriksa dan menilai kelayakan persyaratan kegiatan rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa;
  • Melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada Kepala Desa; dan
  • Menyampaikan laporan hasil verifikasi RKP Desa kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdes.
Keterangan:
  • Dokumen rancangan RKPDes dibuatkan daftar dan cek list sesuai lampiran Permendagri  No. 114 Tahun 2014 berdasarkan bidang kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan.
  • Penilaian  dibuatkan daftar  dan cek list  sesuai  lampiran Permendagri  No. 114 Tahun 2014 berdasarkan bidang kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan. 

Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh SK Tim Penyusun RKPDes 2020 format doc (word) dan PDF? Apa saja Tugas Tim Penyusun RKP Desa? Ikuti ulasan dalam artikel ini.


Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :

<img src="https://4.bp.blogspot.com/-PHaAPTfoARo/XF5R9IbEFAI/AAAAAAAAALo/sOGGBnYDFAYqtiRPyS05jaVXyCM05ynpQCLcBGAs/s320/sk-tim-penyusun-rkpdes-2019-terbaru-formatadministrasidesa.webp" alt="sk tim penyusun rkpdes 2019 dan du rkpdes 2020 terbaru"/>

Contoh SK Badan Amil Zakat Desa 2020 - Tugas Amil Zakat/Pengurus Zakat - Kewajiban membayar zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim dan Badan Usaha yang dimiliki orang Islam yang berkecukupan dan mampu sesuai dengan syariat islam. Karena itu demi kelancaran pemungutan dan pendistribusian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan di Desa dapat membentuk/mengangkat beberapa orang warga desa untuk diangkat menjadi Pengurus Badan Amil Zakat di Desa melalui SK Badan Amil Zakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Di beberapa daerah, penamaan-Nya boleh jadi berbeda-beda. Istilah sejenis yang Kami maksud seperti:
  • SK Unit Pengumpul Zakat
  • SK Panitia Zakat
  • SK Panitia Amil Zakat
  • SK Lembaga Amil Zakat Desa
  • SK BAZ
  • dan istilah-istilah lainnya
Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Desa ini nantinya menjadi dasar bagi mereka diangkat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya (Tupoksi) dalam hal pengumpulan/pemungutan dan penyaluran zakat di desa. Namun biasanya, sebelum SK BAZ tersebut ditetapkan, telah diadakan musyawarah desa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembentukan Susunan Panitia Pengurus Badan/Petugas Amil Zakat Desa.

Dengan memperhatikan hasil musyawarah desa dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka secara resmi Kepala Desa menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang Badan Amil Zakat Desa/Unit Pengumpul Zakat/Panitia Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat.

Pertanyaan tentang zakat yang akan dijawab dalam artikel ini adalah:
  • Apa saja tugas dan fungsi badan amil zakat/panitia amil zakat/pengurus zakat atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan?
  • Bagaimana contoh format SK Amil Zakat/Panitia Zakat tahun 2020 ini?
Berikut ini penjelasan dan contoh file downloadnya.

DAFTAR ISI:

Tugas Amil Zakat/Pengurus Zakat

Tupoksi BAZPengurus Zakat/Unit Pengumpul Zakat/Panitia Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat yang di-SK-kan tersebut memiliki tugas-tugas pokok, diantaranya:
  • Membuat Rencana kerja yang meliputi rencana Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
  • Menarik dan Mengumpulkan zakat Fitrah, Infak, dan Shadaqah dari seluruh warga Masyarakat.
  • Melaksanakan Operasional Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. 
  • Menyusun Laporan Triwulan, Semesteran dan Tahunan. 
  • Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. 
  • Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Desa baik kedalam maupun keluar. 
Itulah contoh Tugas atau Tupoksi Badan Amil Zakat yang terdapat dalam SK ini.

Cek juga:
Kali ini, tepat di Bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriah (2019 Masehi) Kami dari Pengelola Blog Format-Administrasi-Desa.Blogspot.com ber-inisiatif mengulas dan membagikan contoh format SK Badan Amil Zakat Desa. Untuk yang membutuhkan, Anda dapat download gratis (free) baik dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF.

DAFTAR ISI TUPOKSI BPD 2020:


#Tupoksi BPD Desa 2020- Seperti halnya dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD juga memiliki fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apa saja Tupoksi dari anggota BPD tersebut? Temukan ulasannya lengkapnya dalam artikel ini.


Artikel ini secara khusus menjawab beberapa pertanyaan seperti :
  • Apa tugas BPD Desa tahun 2020?
  • Apa fungsi BPD Desa tahun 2020?
  • Apa hak BPD Desa tahun 2020?
  • Apa Kewajiban BPD Desa tahun 2020?
  • Apa Kewenangan BPD Desa tahun 2020?
  • Apa Larangan BPD Desa tahun 2020?

Karena itulah, di dalam artikel yang baru sempat Kami terbitkan di Tahun 2019 dan tahun 2020 ini baru saja Kami update, Sobat Desa tidak akan menemukan file PDF, Doc (Word) maupun Ppt yang dapat didownload. 

Kalau pun begitu, Sobat Desa dapat download file Pdf-nya melalui Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pada artikel : KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget