FORMAT ADMINISTRASI DESA: Stempel Desa FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD) Dan Administrasi Keuangan Desa, Serta Aplikasi/Software Pendukungnya. (Format Doc-Pdf-Excel-Ppt)

Articles by "Stempel Desa"

Verifikator Dokumen Anggaran Sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 - Verifikator adalah orang atau tim yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, pernyataan atau perhitungan. Verifikator Anggaran Desa adalah perangkat desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan yang berkenaan dengan anggaran desa. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sekretaris Desa (Sekdes).

Seperti dikutip format-administrasi-desa.blogspot.com pada halaman Padepokan Desa (Facebook), Nur Rozuqi sebagai owner dari laman tersebut menulis dan menerbitkan suatu postingan yang berjudul "Verifikator Dokumen Anggaran (Berdasarkan Permendagri 20/2018)". Berikut ini ulasan-nya. (Catatan Editor).

Dalam pasal 5, ayat (3) Permendagri nomor 20 tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Verifikasi Anggaran dan Stempel Sekretariat

Dalam ayat di atas jelas dan tegas disebutkan bahwa tugas verifikasi dokumen anggaran itu dilakukan atas nama jabatan, maka tidak cukup hanya tanda tangan dan nama, melainkan harus dibubuhkan Stempel Sekretariat.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-crWi0CAIaNc/XPFC6b-mdBI/AAAAAAAAA9U/PZvhUzSMOk8tNnQOQyp_M3antcTz1VlTQCLcBGAs/s320/verifikator-dokumen-anggaran.jpg" alt="verifikator dokumen anggaran sesuai permendagri 20 tahun 2018"/>

Bagaimana bentuk/format Kop Surat, Logo, dan Stempel Kepala Desa, Sekretariat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Linmas, Posyandu, RT, RW, dan lain-lain) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku?


Dengan berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tata pemerintahan di Indonesia berubah menjadi 4 tingkat, di tingkat keempat itu adalah Pemerintahan Desa.

🔥Bookkeeping Software🔥

Kumpulan Aplikasi Keuangan Desa Terbaru

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA-BLOGSPOT.COM | Aplikasi Keuangan Desa adalah suatu jenis aplikasi desa untuk untuk memudahkan proses pengelolaan...

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget