FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Siltap Kepala Desa"

www.format-administrasi-desa.blogspot.com ➽✅➽ |  ➽✅ Perdes Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah suatu Peraturan Desa yang mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ini adalah salah satu contoh Perdes yang menurut Kami perlu segera dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dikatakan salah satu, karena ada beberapa Perdes lain yang juga perlu segera ditetapkan sebagai kelengkapan dalam pembahasan Perdes RKP Desa 2020 dan APBDes 2020.


Apa saja itu?


Diantaranya:
  • Perdes tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  • Perdes tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  • Perdes tentang Kedudukan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
  • Perdes tentang Kedudukan Keuangan Staf Perangkat Desa.
  • Perdes tentang Kedudukan Keuangan Staf Badan Permusyawaratan Desa.
  • Perdes tentang Kedudukan Keuangan Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD)
  • Perdes tentang Kedudukan Keuangan Petugas Desa.
  • Dan Perdes-Perdes lainnya
Akan tetapi dalam artikel ini, akan lebih khusus membahas mengenai Perdes Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Untuk contoh Perdes lainnya sebagaimana sudah disebutkan diatas akan Kami ulas pada postingan berikutnya.


Okay... mari mulai ulasannya!


Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan tentang gaji atau penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa telah mengalami perubahan. Terakhir diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 


Cek juga: Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Atas dasar itu, Bupati harus segera membuat dan menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 


Perbup tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut nantinya menjadi acuan hukum bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk membuat rancangan Peraturan Desa yang mengatur soal besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Apakah Anda mencari contoh Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa


Apakah Anda mencari Perdes tentang besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa?


Dalam artikel ini Kami akan memberikan 2 model Perdes yang dapat Sobat Desa pilih dan sesuaikan. 

  • Model Pertama: Perdes tentang Pencabutan Perdes tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; atau
  • Model Kedua: Perdes tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Cek juga: Perdes Pungutan Desa Terbaru

Berikut ini cuplikan masing-masing jenis contoh Perdes yang Kami sertakan dalam artikel ini:


Apakah Anda sedang mencari PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?



PP Nomor 11 Tahun 2019 saat ini menjadi trending topic, khususnya bagi perangkat desa. Pasalnya, perubahan dalam PP pengganti PP 43 dan PP 47 tersebut menyangkut Siltap (Penghasilan Tetap) atau gaji perangkat desa yang disetarakan dengan PNS golongan 2A. Jadi wajar saja, jika banyak yang mencari untuk men-download file nya, baik dalam bentuk dokumen pdf maupun word (doc) .

DAFTAR ISI 


  • Poin Pasal Penting Dalam PP No 11 Tahun 2019
  • Isi PP Nomor 11 Tahun 2019
  • A. Sumber Pendanaan Pemerintah Desa
  • B. Berapa Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa?
  • C. Bagaimana jika ADD tidak cukup untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa?
  • D. Ketentuan-Ketentuan Lain
  • E. Kapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Mulai Berlaku?
  • F. Ambang Batas Waktu Penyetaraan Siltap Perangkat Desa setara gaji setara ASN golongan II/A
  • G. Berapa persentase pembagian postur Belanja Desa dalam APBDes?
  • H. Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lain
  • I. Ketentuan Lain Mengenai Tanah Bengkok Atau Sebutan Lainnya
  • Salinan PP 11 Tahun 2019

  • Apa yang berubah dari PP perubahan PP 47 tahun 2015 ini? Atau apa perubahan-perubahan terbaru yang ada dalam isi PP ini? Apakah ada salinan-nya yang dapat di-download? Anda akan menemukan jawabannya dalam artikel ini.

    Ada sebagian dari sobat desa yang mengira bahwa aturan yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019 tersebut adalah UU No 11 Tahun 2019, padahal tidak demikian. Yang benar adalah PP No 11 Tahun 2019.


    PP 11 tahun 2019 ini sangat ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Desa, khusus para Perangkat Desa. Karena aturan ini menentukan nasib perangkat desa, terutama soal besaran gaji atau siltap terbaru mereka.

    FORMAT ADMINISTRASI DESA, BUTON - Keputusan Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 dinilai sangat tepat. Ini membuktikan bahwa Jokowi sangat serius pada kesejahteraan para Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh Pengamat Pembangunan Desa, La Asri Buton.

    Dalam keterangan pers kepada Format Administrasi Desa, Kamis (14/03) La Asri Buton menyatakan PP yang mengatur soal Nasib Gaji Para Kepala Desa dan Perangkat Desa ini sudah sewajarnya disetarakan dengan para PNS. Dan menurutnya, ini bukti keseriusan dan keberpihakan Jokowi pada kesejahteraan para aparat di desa. 

    Lihat Juga : Aplikasi Keuangan Desa APBDes V.2.1 [Sinkronisasi PP Nomor 11 Tahun 2019]
    "Saya sangat mengapresiasi keputusan Pemerintah dengan langkah yang sangat berani untuk menetapkan PP ini. Ini bukti pemerintah serius, tidak main-main," Kata La Asri Buton.



    Berapa gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019? Berapa Penghasilan Tetap (Siltap) yang akan diterima oleh Para Kepala Desa dan Perangkat Desa?

    Bagaimana mekanisme rincian gaji Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun, Kaur, Kasi, dan Sekdes?

    Apakah gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa kena Pajak?

    Pertanyaan-pertanyaan diatas diajukan oleh sobat desa yang ingin mengetahui besaran gaji/siltap para aparat pemerintah desa. Wajar saja, karena memang aturan mengenai besaran porsi gaji atau Siltap sudah mengalami perubahan. 

    Belum lama ini (28 Februari 2019), Presiden Joko Widodo telah menandatangani dan menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

    MKRdezign

    {facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

    Form Kontak

    Name

    Email *

    Message *

    Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget