FORMAT ADMINISTRASI DESA: SK FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 12-12 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "SK"

Apa mungkin Sobat Desa sedang mencari contoh format SK Admin Desa atau SK Operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) terbaru? Atau mencari info: Apa saja tugas Operator Siskeudes? Dan berapa besaran honor/gaji Operator Siskeudes?

Untuk memudahkan Anda menjelajahi isi artikel ini. Berikut ini daftar isi yang memuat penjelasan dan contoh format (file download PDF dan Doc) berkaitan dengan "operator Siskeudes" terbaru.

DAFTAR ISI:

Contoh SK Operator Siskeudes/Operator Desa PDF-Doc

SK Admin Desa atau SK Operator Siskeudes adalah keputusan atau surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengangkat atau menunjuk orang yang akan mengelola Siskeudes. 

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka Kepala Desa perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa. Penunjukan/Pengangkatan Operator Siskeudes ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau SK.



<img src="https://3.bp.blogspot.com/-aciFg5yHPCU/XHXE_5XcFnI/AAAAAAAAAQA/nxzdT7pHas0MI05BsIMEBcJ-gh_pN2SCQCLcBGAs/s320/sk-operator-siskeudes-sk-admin-desa-sid-terbaru-2019.webp" alt="sk operator siskeudes-admin desa terbaru"/>
Gambar Infografis: Contoh SK Operator Desa/Operator Siskeudes Doc dan PDF



SK ini menjadi dasar bagi Operator Desa atau Admin Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). 

Kumpulan Contoh Format Terbaru SK Kepala Desa | #Contoh Surat Keputusan - SK Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa adalah salah satu produk hukum   Suatu keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang ada di desa yang bersifat konkrit, individual dan final. SK Kepala Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk menindaklanjuti/menjabarkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Suatu keadaan yang mengharuskan perlu adanya keputusan dari Kepala Desa.

Sebelumnya Kami telah memposting SK-SK Kades dalam beberapa artikel. Pada kesempatan ini, Kami mencoba menghimpun contoh SK-SK Kepala Desa tersebut menjadi lebih mudah untuk dicari dan dapat Anda miliki. Mengapa Kami lakukan ini? Alasannya untuk memudahkan Anda menemukan format-format yang Anda cari. Dan kebetulan topiknya juga sama, yakni mengenai contoh surat keputusan.

Sebagai penegasan, contoh surat keputusan ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang berkaitan dengan pembentukan kepanitiaan, pengangkatan jabatan, pengangkatan pengurus organisasi/lembaga yang diangkat oleh Kepala Desa.


Lihat Juga : Internet Desa Kominfo, Desa Masuk Target Program Internet Gratis Kominfo [LAGI HITS]

Berikut ini Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA akan merangkum kumpulan format-format atau contoh-contoh SK Kades terbaru dan terlengkap beserta lampirannya dalam bentuk format doc (word) dan PDF.

Gambar Screen Shoot : Contoh Format Terbaru SK Pengangkatan Kader Posyandu Desa/Kader Kesehatan

Sebelum membahas tentang Contoh Format Terbaru SK Pengangkatan Kader Posyandu Desa, terlebih dahulu perlu kita uraikan yang menjadi payung hukum atas surat keputusan (SK) kepala desa tentang pengangkatan atau penunjukan kader Posyandu desa atau kader kesehatan Desa/Kelurahan.

DAFTAR ISI:

Pembentukan Panitia Pilkades

Pembentukan Panitia Pilkades adalah salah satu kegiatan dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Cek: Pasal 7 huruf b Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Kabupaten dan tingkat Desa demi kelancaran penyelenggaraan Pilkades Serentak maupun Antar Waktu. (Cek pada Pasal 7-8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Itu artinya dari sisi tingkatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Desa dan Pelantikan-Nya? 
Berikut ini secara teknis prosedur/mekanisme pembentukan Panitia Pilkades tingkat Desa sampai dengan tata cara pelantikan-Nya:
  1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa, BPD kemudian mengadakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa.
  2. Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
  3. Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Selengkapnya cek: Unsur-Unsur Panitia Pilkades).
  4. Pembentukan Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (Cek: SK BPD tentang Panitia Pilkades).
  5. Panitia Pilkades kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh BPD setelah ditetapkan dalam Keputusan BPD. 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-E4nKMS_rbm8/XYGOt1a-7eI/AAAAAAAABZE/-x-jXe906mA65sTL6fz1imvnBBumG0SFwCEwYBhgL/s320/pembentukan-panitia-pemilihan-kepala-desa.jpg" alt="Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh"/>
Gambar ilustrasi: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD

Catatan: Poin 5 mengenai tata cara Pelantikan Panitia Pilkades di atas biasanya diatur secara teknis dan rinci dalam Perda/Perbup. Mengenai susunan acara, berita acara, contoh naskah, sambutan, doa, teks/kata-kata sumpah pelantikan Panitia Pilkades akan Kami bahas dalam artikel lain.

Cek juga: Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Kabupaten/Kota?
Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (Cek: Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang perbedaan antara Panitia Pilkades di tingkat Desa dengan Panitia Pilkades di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pembentukannya, sebagai berikut:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 7 dan 12 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  • Keterangan tambahan:
Dasar hukum pembentukan Panitia Pilkades diatur dalam Permendagri no. 112 Tahun 2014 juncto Permendagri no. 65 Tahun 2017. Dan terkait dengan teknis proses pembentukan Panitia Pilkades tingkat Kecamatan dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata tertib pembentukan panitia Pilkades dapat dilihat juga pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

Itulah penjelasan siapa yang membentuk panitia Pilkades? Kapan dan dimana dibentuk? Mengapa harus dibentuk? Dan bagaimana tata cara pembentukannya?

Cek juga: Apa Tugas BPD Desa?

Tugas Panitia Pilkades

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa? Berikut ini Tugas Panitia Pilkades di tingkat Desa (sesuai Pasal 9 Permendagri 112 Tahun 2014), diantaranya:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dan masa kerja Panitia Pilkades berakhir (pembubaran) setelah dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.

Cek juga: Biaya Pilkades, DARI MANA?

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
Apa tupoksi Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota? Berikut ini tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota sesuai Pasal 5 ayat 2 Permendagri 65 Tahun 2017, meliputi:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
  2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota;
  7. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Terkait tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota pada poin 3, 4, dan 5 diatas, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Begitu pula dengan rincian pembagian tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan.

Cek juga: Undang-Undang Desa Terbaru

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Tahapan terakhir yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih adalah penetapan DPT Pilkades

DPT Pilkades

Apa yang dimaksud dengan DPT dalam konteks Pilkades? 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-qJAHO3BEMBM/XXDVmKveriI/AAAAAAAABSc/1dzQUnAQZqoJdAIAEGhs-g_2V7Uk73aMQCEwYBhgL/s320/form-dpt-pilkades.jpg" alt="form dpt pilkades dan contoh-nya"/>
Contoh DPT Pilkades dan SK Penetapan DPT
DPT adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.  Dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. (cek sumber: DPS, DPTB, dan DPT dalam Pilkades)

Kalau sebelumnya, Pemilih dalam DPS berarti Pemilih Sementara. Pemilih dalam DPTb diartikan Pemilih Tambahan. Maka Pemilih dalam DPT adalah Pemilih Tetap

Inti dari tahapan penetapan DPT Pilkades adalah Panitia Pilkades menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagai DPT Pilkades yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan...

Cek juga: Contoh Berita Acara Penetapan Pilkades

Selanjutnya berdasarkan berita acara tersebut kemudian Panitia Pilkades menetapkan dengan Keputusan.

Dalam postingan artikel kali ini, kita akan mengulas "Contoh DPT Pilkades dan Contoh SK Penetapan-Nya". 

Seperti halnya artikel sebelumnya mengenai DPS maupun DPSb. Pada artikel ini juga menampilkan contoh format DPT yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis. Baik itu format doc (word) maupun pdf. 

Cek juga:
Untuk Anda yang ingin memiliki contoh formulir DPT Pilkades. Anda bisa cek Lampiran SK Penetapan DPT berikut ini....

Contoh SK Penetapan DPT Pilkades

Inilah Contoh SK Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pilkades. Anda bisa melihat cuplikannya berikut ini:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .............
KECAMATAN ................ KABUPATEN .............
Sekretariat : ............ Telp ........... Kode Pos ...................

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....................

NOMOR .......... TAHUN ...........

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DESA ................
KECAMATAN ……..........……. KABUPATEN ..............
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ........................, 

Menimbang  :
  • bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (....) Peraturan Bupati ....... Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .......... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa ............. Kecamatan ............. Kabupaten .........;
Mengingat :
  1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor ...... Tahun ................. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .....................; 
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ..... Tahun ........ tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ...... Tahun ......    Nomor .....,    Tambahan Lembaran    Daerah Kabupaten ...... Tahun ...... Nomor .....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten ...... Nomor .....  Tahun ....... tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor .... Tahun ........  tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ........ Tahun .....  Nomor ....,   Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  9. Peraturan  Bupati  .......... Nomor ....... Tahun ......... tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  10. Dan seterusnya......
MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :
KESATU       : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa .............. Kecamatan .................... Kabupaten ....... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk :
  1. penentuan jumlah kartu suara;
  2. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan
  3. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
KETIGA        : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............................ 
pada tanggal ...........................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .................
                                                                           Ketua


................................................................................





FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.blogspot.com | Apakah Anda sedang mencari contoh form DPTb dan SK Penetapan DPTb dalam Pilkades

Apa yang dimaksud dengan DPTb?

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-CXkI1murrkc/XXDVl_5dY6I/AAAAAAAABSU/NBb_2iNy_FEhtBkVRUdn7faD7c4ImK-XwCEwYBhgL/s320/dptb-pilkades-dan-penetapan-dptb.jpg" alt="contoh DPTb Pilkades dan Penetapan DPTb"/>
DPTB Pilkades -Penetapan DPTb
DPTb adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tambahan. Dalam konteks pemilihan Kepala Desa, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).
DPTb adalah tahapan kedua dari pelaksanaan pendaftaran pemilih setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) terlaksana. 

DPTb yang Kami maksud bukanlah DPTb Pemilu. Akan tetapi DPTb Pilkades


Jika dalam artikel sebelumnya dikatakan, Pemilih DPS adalah pemilih sementara, maka Pemilih DPTb adalah Pemilih Tambahan


Jikalau ada warga desa yang tidak terdaftar di DPS? Atau belum terdaftar di DPS, padahal ia memenuhi syarat sebagai pemilih. 

Syarat DPTb

Yang harus dilakukan adalah:
warga/penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DPS, maka secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menunjukan bukti-bukti kependudukan atau pencatatan sipil yang diatur dalam aturan Pilkades.
Bukti-bukti yang dimaksud itu adalah:
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK); atau
  • Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tapi sudah menikah.
DPTb yang telah disusun kemudian ditetapkan dengan SK Panitia Pilkades....

Cek juga: DPS Pilkades dan Contoh SK Penetapan DPS

Penetapan DPTb

Dalam artikel ini, Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com akan mencoba mengulas dan membagikan contoh formulir DPTB dan SK penetapan DPTb. 

Karena format Daftar Pemilih Tambahan Pilkades ini ada dalam Lampiran dari SK-nya. Maka Anda bisa download contoh lengkapnya pada SK berikut ini. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ............................
KECAMATAN ............ KABUPATEN ............
Sekretariat : ....................Telp............. Kode Pos ..............



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ............

NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

PENETAPAN  DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA ............ 
KECAMATAN ..............KABUPATEN .............
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ......................, 

Menimbang  :  
  • bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (....) Peraturan Bupati ......... Nomor ...... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ........... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Desa .............. Kecamatan ............. Kabupaten ..........;
Mengingat :
  1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor ...... Tahun ................. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .....................; 
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ..... Tahun ........ tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ...... Tahun ......    Nomor .....,    Tambahan Lembaran    Daerah Kabupaten ...... Tahun ...... Nomor .....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten ...... Nomor .....  Tahun ....... tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor .... Tahun ........  tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ........ Tahun .....  Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  9. Peraturan  Bupati  .......... Nomor ....... Tahun ......... tentang Pemilihan Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  10. Dan seterusnya......
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :
KESATU         : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan  Kepala Desa serentak Tahun  ...... sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Desa .......... Kecamatan .......... Kabupaten ........ sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA          : Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
KETIGA          : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di .................................... 
pada tanggal ...............................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .............
                                                                  Ketua



...........................................................................


DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENTS):

DPS

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-3EI97GBXd1I/XXDVkp7zRwI/AAAAAAAABSM/53ebRIsYe7wMAiM_mXVAtx1ZIjoWQoQlACEwYBhgL/s320/apa-itu-dps-adalah.jpg" alt="apa yang dimaksud dengan dps, dps adalah"/>

Apa itu DPS? Apa kepanjangan dari singkatan DPS?

DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya, serta ditambah dengan pemilih baru.



Apa arti pemilih dalam DPS?

Pemilih dalam DPS artinya Pemilih Sementara. Karena itu maksimal jumlah pemilih dalam DPS sangat mungkin untuk bertambah atau berkurang.


Penyusunan DPS ini adalah salah satu tahap pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (selain DPTB maupun DPT).


Atas dasar apa DPS disusun/dibuat?

DPS disusun berdasarkan pemutakhiran dan validasi data kependudukan atau data pemilih pada saat pelaksanaan pemilu terakhir dengan cara:
  • pendataan langsung ke Pemilih atau Keluarganya;
  • mencatat atau mendaftar penduduk yang memenuhi syarat pemilih, tapi belum terdaftar; atau
  • menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke desa lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | DPS Pilkades dan Contoh SK Penetapan DPS - Sebagaimana sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya dalam konteks Pilkades:
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya, serta ditambah dengan pemilih baru.

DPS Pilkades

Kepanjangan dari singkatan DPS adalah Daftar Pemilih Sementara yang termasuk bagian dari tahapan pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Dalam artikel ini, Kami akan mengulas Contoh DPS Pilkades dan SK Penetapan DPS Pilkades. Dan tidak hanya itu, Kami juga akan membagikan contoh format DPS Pilkades beserta SK penetapannya. Baik dalam bentuk format pdf maupun doc (word), dapat Anda download secara gratis (free).


DPS dalam Pilkades sifatnya tidak berdiri sendiri. Artinya proses tahapan atau mekanisme terjadi, sebelum dan setelahnya. 


Singkat kata, pemilih dalam DPS Pilkades adalah pemilih sementara.  Dimana Panitia Pilkades melakukan penyusunan DPS melalui proses pemutakhiran dan validasi data kependudukan atau data pemilihan umum (Pemilu) terakhir.


Apabila DPS sudah selesai disusun, maka kemudian ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Keputusan Panitia Pilkades.


Dimana contoh format DPS-nya? Anda dapat download melalui file SK Penetapan DPS-nya. Pada Lampiran SK, Anda akan menemukan apa yang Anda cari itu.


Oke... Teruskan ke SK Penetapan DPS Pilkades berikut ini....


Cek juga: DPT Pilkades dan Contoh SK Penetapan-Nya

SK Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara)

Inilah contoh format SK Penetapan DPS dalam Pilkades.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-D7V0Ytw4Tos/XXDVkdEwAhI/AAAAAAAABSY/qX-npuwDf-81XyFRgbuBkFkahm4hjQrPgCEwYBhgL/s320/contoh-format-dps-pilkades-dan-penetapan-dps.jpg" alt="contoh format dps pilkades dan penetapan dps"/>



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...................

NOMOR ........... TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN  DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DESA …........................ KECAMATAN ........................ KABUPATEN ...................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....................., 

Menimbang  : 
bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (....) Peraturan Bupati ........... Nomor ......   Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ............... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa ............. Kecamatan ............ Kabupaten .............;


Mengingat :
  1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor ...... Tahun ................. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .....................; 
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ..... Tahun ........ tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ...... Tahun ......    Nomor .....,    Tambahan Lembaran    Daerah Kabupaten ...... Tahun ...... Nomor .....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten ...... Nomor .....  Tahun ....... tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor .... Tahun ........  tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ........ Tahun .....  Nomor ....,   Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  9. Peraturan  Bupati  ....... Nomor  ..... Tahun  ......... tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  10. Dan seterusnya....
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan   :
KESATU         :  Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun .......... sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten ........ sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.

KETIGA          :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan  di ............................................. 
pada tanggal .................................................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ............
                                                                                                       Ketua


                                                                                         ........................................



SALINAN disampaikan Kepada Yth:
1.    Bupati .........;
2.    Camat...............;
3.    Ketua BPD Desa .............;
4.    Arsip.
-----------------------------------------------

DAFTAR ISI:

Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa

Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan RKP Desa. Dengan kata lain, pembentukan atau pengangkatan Tim Verifikasi RKP Desa merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan penyusunan dokumen RKP Desa. 

Tim verifikasi yang dibentuk tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang berbunyi:

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes yang salah satunya mengenai pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun RKP Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Permendagri No. 114 Tahun 2014, yang berbunyi:
Hasil  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dituangkan dalam berita acara. (Ayat 3). 
Berita  acara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  menjadi  pedoman kepala Desa  dalam menyusun RKP Desa. (Ayat 4)
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-o-wS35qwREs/XTzFD39YILI/AAAAAAAABHs/3mzz1LxXe0QUqJ1lPYT_y3Vh8BDA3lS2ACLcBGAs/s320/tim-verifikasi-rkp-desa.jpg" alt="Tim Verifikasi RKP Desa; Tugas, Unsur, Jumlah Anggota, Contoh SK, dan Dokumen-Nya"/>

Tugas Tim Verifikasi RKP Desa

Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Tim Verifikasi RKP Desa? Berikut ini Tugas Tim Verifikasi RKP Desa, diantaranya:
  • Memeriksa keberadaan dokumen rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa;
  • Memeriksa dan menilai kelayakan persyaratan kegiatan rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa;
  • Melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada Kepala Desa; dan
  • Menyampaikan laporan hasil verifikasi RKP Desa kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdes.
Keterangan:
  • Dokumen rancangan RKPDes dibuatkan daftar dan cek list sesuai lampiran Permendagri  No. 114 Tahun 2014 berdasarkan bidang kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan.
  • Penilaian  dibuatkan daftar  dan cek list  sesuai  lampiran Permendagri  No. 114 Tahun 2014 berdasarkan bidang kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan. 

Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh SK Tim Penyusun RKPDes 2020 format doc (word) dan PDF? Apa saja Tugas Tim Penyusun RKP Desa? Ikuti ulasan dalam artikel ini.


Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :

<img src="https://4.bp.blogspot.com/-PHaAPTfoARo/XF5R9IbEFAI/AAAAAAAAALo/sOGGBnYDFAYqtiRPyS05jaVXyCM05ynpQCLcBGAs/s320/sk-tim-penyusun-rkpdes-2019-terbaru-formatadministrasidesa.webp" alt="sk tim penyusun rkpdes 2019 dan du rkpdes 2020 terbaru"/>

Contoh SK Badan Amil Zakat Desa - Tugas Amil Zakat/Pengurus Zakat - Kewajiban membayar zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim dan Badan Usaha yang dimiliki orang Islam yang berkecukupan dan mampu sesuai dengan syariat islam. Karena itu demi kelancaran pemungutan dan pendistribusian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan di Desa dapat membentuk/mengangkat beberapa orang warga desa untuk diangkat menjadi Pengurus Badan Amil Zakat di Desa melalui SK Badan Amil Zakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Di beberapa daerah, penamaan-Nya boleh jadi berbeda-beda. Istilah sejenis yang Kami maksud seperti:
  • SK Unit Pengumpul Zakat
  • SK Panitia Zakat
  • SK Panitia Amil Zakat
  • SK Lembaga Amil Zakat Desa
  • SK BAZ
  • dan istilah-istilah lainnya
Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Desa ini nantinya menjadi dasar bagi mereka diangkat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya (Tupoksi) dalam hal pengumpulan/pemungutan dan penyaluran zakat di desa. Namun biasanya, sebelum SK BAZ tersebut ditetapkan, telah diadakan musyawarah desa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembentukan Susunan Panitia Pengurus Badan/Petugas Amil Zakat Desa.

Dengan memperhatikan hasil musyawarah desa dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka secara resmi Kepala Desa menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang Badan Amil Zakat Desa/Unit Pengumpul Zakat/Panitia Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat.

Pertanyaan tentang zakat yang akan dijawab dalam artikel ini adalah:
  • Apa saja tugas dan fungsi badan amil zakat/panitia amil zakat/pengurus zakat atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan?
  • Bagaimana contoh format SK Amil Zakat/Panitia Zakat ini?
Berikut ini penjelasan dan contoh file downloadnya.

DAFTAR ISI:

Tugas Amil Zakat/Pengurus Zakat

Tupoksi BAZPengurus Zakat/Unit Pengumpul Zakat/Panitia Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat yang di-SK-kan tersebut memiliki tugas-tugas pokok, diantaranya:
  • Membuat Rencana kerja yang meliputi rencana Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
  • Menarik dan Mengumpulkan zakat Fitrah, Infak, dan Shadaqah dari seluruh warga Masyarakat.
  • Melaksanakan Operasional Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. 
  • Menyusun Laporan Triwulan, Semesteran dan Tahunan. 
  • Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. 
  • Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Desa baik kedalam maupun keluar. 
Itulah contoh Tugas atau Tupoksi Badan Amil Zakat yang terdapat dalam SK ini.

Cek juga:
Kali ini, tepat di Bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriah (2019 Masehi) Kami dari Pengelola Blog Format-Administrasi-Desa.Blogspot.com ber-inisiatif mengulas dan membagikan contoh format SK Badan Amil Zakat Desa. Untuk yang membutuhkan, Anda dapat download gratis (free) baik dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF.

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget