FORMAT ADMINISTRASI DESA: RKPDes FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 11-11 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "RKPDes"

#RAB RPJMDes & RKPDes - Salah satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang wajib disusun atau dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) adalah Rencana Anggaran Biaya, atau disingkat RAB. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyusunan RAB tahun mengacu pada format Permendagri 20 Tahun 2018. Tapi tenang saja, artikel ini akan membantu Sobat Desa menyajikan Contoh RAB Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa berbasis aplikasi microsoft excel (xls) dan PDF yang telah disinkronkan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Siskeudes terbaru. 

Apakah Anda sedang mencari contoh format RAB Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa terbaru, baik itu:

  • Dokumen RAB Penyusunan RPJMDes (Rencana Jangka Menengah Desa)?
  • Dokumen RAB Penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan lain-lain?
Seperti biasa, artikel "Contoh RAB Penyusunan RPJMDes dan RKPDes" ini adalah jawaban Blog format-administrasi-desa.blogspot.com kepada Sobat Desa yang sudah request. Jadi, jika Sobat memiliki usulan, saran, masukan, atau kritikan yang konstruktif lainnya terkait administrasi desa. Silahkan sampaikan kepada Kami. Tentu itu sangat Kami apresiasi. 

Artikel ini mencoba memberikan highlight atau gambaran umum mengenai:
Apa itu RAB Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa? Bagaimana Prosedur/Mekanisme Penyusunan-nya atau Pembuatan-Nya? Siapa PKA yang ditugaskan untuk menyusun RAB ini sesuai Peraturan Perundang-undangan? Apa saja contoh jenis, rincian, dan uraian rincian RAB Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa? Dan bagaimana contoh format-Nya?
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-KOYgjwpNNeo/XUJTMDW2vMI/AAAAAAAABK0/OfCelx_icqYHWnLqKIWqAnOqLMikISVcgCEwYBhgL/s320/rab-penyusunan-dokumen-perencanaan-rpjmdes-rkpdes.jpg" alt="Contoh Rab Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, RPJMDes, RKPDes"/>
Contoh RAB Penyusunan RPJMDes dan RAB Penyusunan RKP Desa

Apa itu RAB Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa? Dan Bagaimana Prosedur Penyusunan-nya?

RAB Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa adalah rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap jenis dan objek belanja pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, baik Dokumen RPJMDes maupun RKPDes. 


Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

  • Penyusunan RPJMDes
Penyusunan dan Penetapan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Penyusunan Rancangan RPJMDes memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa, Kepala Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. 


Secara umum, mengutip Pasal 7 ayat (3) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Penyusunan RPJMDes dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

  • pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  • penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
  • pengkajian keadaan Desa;
  • penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  • penyusunan rancangan RPJM Desa;
  • penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  • penetapan RPJM Desa.
Cek juga: Contoh RAB Musyawarah Perencanaan Desa
  • Penyusunan RKPDes
Penyusunan RKPDes mulai dilaksanakan oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan penetapan dokumen RKP Desa dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Dokumen RKP Desa ini kemudian menjadi acuan/dasar penetapan APBDes.

Secara umum, penyusunan Dokumen RKPDes dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Dokumen RPJMDes. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 


Dalam menyusun RKPDes, Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat Desa. Penyusunan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

  • penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  • pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  • pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
  • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  • penyusunan rancangan RKP Desa;
  • penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  • penetapan RKP Desa;
  • perubahan RKP Desa; dan
  • pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Penjelasan lebih lanjut mengenai RKP Desa dapat Anda lihat pada artikel: Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa.

Kegiatan ini termasuk sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Dalam struktur APBDes, kode rekening kegiatan ini adalah 1.4.03.

Berikut ini sistematika/prosedur/alur/tahapan penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang benar sesuai Peraturan Perundang-undangan:

Daftar Isi:

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-Z9Yf5uAm8kQ/XTyQe9tkS4I/AAAAAAAABHQ/2Q5MgghAReQ5dY8qm3Zqt92YcP_NfdsCwCLcBGAs/s320/penyusunan-rkp-desa-dan-du-rkp-desa.jpg" alt="sistematika alur/tahapan penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa"/>

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat serta lembaga Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Musyawarah Desa inibiasa disingkat Musdes RKPDes. Kegiatan Musyawarah Desa ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKP Desa.

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musdes. Kepala Desa bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musdes dalam rangka penyusunan RKP Desa. 

Tujuan Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa 
  • Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  • Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  • Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan;
Kelengkapan Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam Musdes RKP Desa

Apa saja bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musdes RKPDes, diantaranya:
  • Dokumen RPJM Desa
  • Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
  • Data dan Informasi Pendukung Lainnya
Siapa saja Peserta dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa?

Dalam Musyawarah Desa RKPDes diikuti oleh peserta Musdes dan tamu undangan.
1. Peserta Musdes,  antara  lain  :  
  • Pemerintah  Desa 
  • Badan  Permusyawaratan Desa
  • Lembaga Kemasyarakatan Desa
  • Kader Pemberdayaan Masyarakat
  • Tokoh agama dan masyarakat
  • Pemuka pendidikan
  • Kelompok  rentan  (miskin,  difabel,  lansia) 
  • Perwakilan kelompok lainnya (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).
2. Tamu Undangan Musdes, antara lain:
  • Camat
  • Pendamping desa
  • Dan/atau pihak ketiga lainnya.
Mekanisme Musyawarah Desa (Musdes)

Mekanisme atau Tahapan dalam Musyawarah Desa (Musdes) terdiri dari Persiapan Musdes, Pelaksanaan Musdes, dan Penutupan Musdes.

Berikut ini penjelasannya:

Persiapan Musdes
  1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk dan menetapkan Panitia Musyawarah Desa. 
  2. Panitia Musyawarah Desa diketuai oleh Sekretaris BPD dibantu  oleh  anggota  BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
  3. Panitia Musdes mengumumkan pelaksanaan Musdes kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
  4. Tugas panitia musyawarah desa, diantaranya :
  • Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
  • Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
  • Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
  • Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musdes.
Pelaksanaan Musdes


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-luLzlTGl6LQ/XTyQe3Py_fI/AAAAAAAABHg/DCUcUpnUgYwdj11_6i_UWLT3_1MuBsM5ACEwYBhgL/s320/musyawarah-desa-rkpdes.jpg" alt="Musyawarah Desa RKP Desa"/>


1. Tata tertib musyawarah desa :
  • Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, posisi pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
  • Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
  • Sekretaris Musdes adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau LPMD.
  • Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
  • Musdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musdes.
  • Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
  • Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh  peserta  yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
  • Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musdes, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
2. Pembahasan Materi Musyawarah Desa:

2.1. Dalam rangka penyampaian informasi tentang Musyawarah Desa Perencanaan secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, dengan tahapan sebagai berikut :
  • Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDesa pada tahun rencana.
  • Pemaparan Pemerintah Desa  atas  evaluasi  pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  • Tanggapan  resmi  BPD  terhadap  pemaparan  Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan  serta  evaluasi  atas  pelaksanaan  RKP  Desa tahun sebelumnya.
  • Pandangan masyarakat peserta Musdes terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan serta evaluasi atas pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
  • Tanggapan Pemerintah Desa atas pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan dan evaluasi atas pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
2.2. Dalam rangka pembentukan Tim Verifikasi :
  • Pimpinan siding menjelaskan tugas, kriteria dan keanggotaan dari Tim Verifikasi.
  • Pandangan peserta musyawarah serta usulan calon untuk dapat ditetapkan menjadi Tim Verifikasi.
3. Pengambilan Keputusan Musdes
3.1. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musdes merumuskan rancangan keputusan Musdes.
3.2. Rancangan keputusan Musdes disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musdes untuk disepakati.
3.3. Keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musdes dan Perwakilan Peserta Musdes dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta Musdes.
3.4. Berita Acara Musdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  • hal-hal strategis yang dibahas tentang hasil evaluasi atas  pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, rencana prioritas  kegiatan pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJM Desa tahun berkenaan serta Tim Verifikasi.
  • hari dan tanggal Musyawarah Desa;
  • tempat Musyawarah Desa;
  • susunan acara Musyawarah Desa;
  • waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
  • pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
  • jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir;
  • undangan yang hadir.
Catatan Pelaksanaan Musyawarah Desa
  • Pelaksanaan Musdes diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
  • Lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas, Unsur Keanggotaan (Kriteria/Syarat), Jumlah Anggota, Contoh SK, dan Dokumen-Dokumen yang diperiksa Tim Verifikasi RKP Desa. Anda bisa cek di artikel “Tim Verifikasi RKP Desa”.
Penutupan Acara Musdes

Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musdes. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

Hasil Musyawarah Desa

Hasil/Keluaran (output) dari kegiatan musyawarah Desa dituangkan kedalam:
  • Berita Acara Musdes penyusunan RKP Desa memuat kesepakatan Hasil Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa untuk prioritas program/ kegiatan tahun rencana.
  • Risalah Musyawarah Desa dipublikasikan melalui media komunikasi yang  ada  di  desa agar  diketahui  oleh  seluruh  masyarakat  desa. Proses dan hasil kesepakatan Musdes penyusunan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Musdes Penyusunan RKP Desa (sesuai Lampiran Permendagri114/2014).

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-rW9PEpekHTg/XTyQmjtQE-I/AAAAAAAABHk/anrYiKqIzEYPGfZBY3BkEJ6eYDth_r5AACEwYBhgL/s320/pembentukan-tim-rkpdes.jpg" alt="Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa"/>


Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa adalah salah satu tahapan penyusunan RKP Desa. Untuk selengkapnya mengenai pengertian, tugas, metode, contoh SK dan lain-lain terkait proses pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Lihat artikel Utama: Tim Penyusun RKP Desa.

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Apa itu Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa? Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa adalah Proses pencermatan dan penyelarasan (sinkronisasi) kebijakan pemerintah kabupaten terhadap desa, baik terkait dengan dana maupun program yang akan masuk ke desa. Kegiatan ini juga merupakan salah satu tahapan penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa.

DAFTAR ISI:

Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa

Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan RKP Desa. Dengan kata lain, pembentukan atau pengangkatan Tim Verifikasi RKP Desa merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan penyusunan dokumen RKP Desa. 

Tim verifikasi yang dibentuk tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang berbunyi:

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes yang salah satunya mengenai pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun RKP Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Permendagri No. 114 Tahun 2014, yang berbunyi:
Hasil  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dituangkan dalam berita acara. (Ayat 3). 
Berita  acara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  menjadi  pedoman kepala Desa  dalam menyusun RKP Desa. (Ayat 4)
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-o-wS35qwREs/XTzFD39YILI/AAAAAAAABHs/3mzz1LxXe0QUqJ1lPYT_y3Vh8BDA3lS2ACLcBGAs/s320/tim-verifikasi-rkp-desa.jpg" alt="Tim Verifikasi RKP Desa; Tugas, Unsur, Jumlah Anggota, Contoh SK, dan Dokumen-Nya"/>

Tugas Tim Verifikasi RKP Desa

Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Tim Verifikasi RKP Desa? Berikut ini Tugas Tim Verifikasi RKP Desa, diantaranya:
  • Memeriksa keberadaan dokumen rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa;
  • Memeriksa dan menilai kelayakan persyaratan kegiatan rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa;
  • Melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada Kepala Desa; dan
  • Menyampaikan laporan hasil verifikasi RKP Desa kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdes.
Keterangan:
  • Dokumen rancangan RKPDes dibuatkan daftar dan cek list sesuai lampiran Permendagri  No. 114 Tahun 2014 berdasarkan bidang kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan.
  • Penilaian  dibuatkan daftar  dan cek list  sesuai  lampiran Permendagri  No. 114 Tahun 2014 berdasarkan bidang kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan. 

DAFTAR ISI:

Apa itu RKP Desa dan DU-RKP Desa?

RKP Desa atau RKPDes singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKPDes/RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKP Desa menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa, yakni APBDes. 

Sedangkan, DU-RKP Desa adalah singkatan dari Daftar Usulan RKP Desa. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang  menjadi bagian  dari RKP Desa  untuk jangka  waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Apa itu RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021?

RKP Desa Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu tahun 2020. Dokumen RKP Desa tahun 2020 menjadi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

DU-RKP Desa Tahun 2021 adalah penjabaran RPJM Desa yang  menjadi bagian  dari RKP Desa  untuk jangka  waktu tahun 2020 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa

Apa dasar/landasan hukum penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa? Berikut ini dasar hukum penyusunan atau pembuatan dokumen RKPDes dan DU-RKPDes, diantaranya:
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  • Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  • Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  • Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  44  Tahun  2016  Tentang Kewenangan  Desa (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 1037);
  • Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 159);
  • Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun  2016 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor …. Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor …..)
  • Peraturan Bupati …………. Nomor ….. Tahun ……. tentang Daftar Kewenangan Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten ………… Tahun …….. Nomor ……….);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Dan seterusnya...
  • Dan seterusnya.
  • Peraturan Desa ....................... Nomor ...... Tahun   ........... tentang Kewenangan Berdasarkan  Hal  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ......... Tahun .... Nomor ........);
  • Peraturan  Desa  .......................  Nomor  .......  Tahun  ........  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ........ Tahun ............ (Lembaran Desa ......... Tahun .... Nomor ........);
  • Dan Seterusnya...

Bagaimana Tahapan Penyusunan RKP Desa?

Sesuai Pasal 30 ayat 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Alur/Mekanisme/Prosedur/Tahapan Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  • penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  • pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  • pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
  • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  • penyusunan rancangan RKP Desa;
  • penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  • penetapan RKP Desa;
  • perubahan RKP Desa; dan
  • pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Mengenai penjelasan masing-masing tahapan, selengkapnya LIHAT pada artikel: PENYUSUNAN RKP DESA

Contoh RKP Desa 2020 dan DU-RKP Desa 2021

Apakah Anda mencari contoh "RKP Desa 2020" dan "DU RKP Desa 2021" terbaru beserta lampiran-lampirannya baik format PDF, Excel (xls), maupun Doc (Word) yang sudah "jadi"?

Apa saja yang termuat dalam dokumen RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021 ini? Diantaranya:

  1. Cover (Sampul) Dokumen RKP Desa Tahun 2020
  2. Perdes RKP Desa Tahun 2020
  3. Draft RKP Desa 2020
  4. Lampiran-Lampiran RKP Desa:
  • Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
  • SK Tim Penyusun RKP Desa
  • Pagu Indikatif Desa
  • Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
  • Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
  • Gambar Rencana Prasarana
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
  • Daftar Usulan RKP Desa
  • Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
  • Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes
  • Proposal Teknis Kegiatan
  • SK Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa
Pada edisi update kali ini, Kami mencoba menyempurnakan apa yang sudah Kami buat dan susun sebelumnya (2019). Jadi untuk Sobat Desa yang penasaran bagaimana bentuk format RKPDes 2020 terbaru ini, silahkan Sobat Desa download (unduh) pada link download berikut ini:
Format Doc (Word):
Cover RKP Desa doc
Perdes RKP Desa 2020 Doc
Draft RKP Desa 2020 Doc

Format PDF:


Format Excel (xls):


Keterangan: Khusus untuk dokumen excel (xls) seperti RAB, dan lain-lain, dalam waktu dekat akan Kami update sesegera mungkin.

Dan untuk Sobat Desa yang mungkin juga memerlukan contoh dokumen RKP Des 2019. Bisa cek pada bab selanjutnya berikut ini.


Perdes RKPDes 2019 dan DU RKPDes 2020



<img src='https://3.bp.blogspot.com/-qwUf2UNPMLQ/Wq_d4d8rsTI/AAAAAAAABhM/kiynO_BqTBEm3nvs2o6nNcxcT3zvBEkQQCLcBGAs/s1600/Format%2BAdministrasi%2BDesa-Perdes%2BRKPDes%2B2019.jpg' width='100' height='100' alt='infografis perdes tentang rkpdes 2019'/>
RKPDesa Tahun 2019

Lihat Juga :

Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh SK Tim Penyusun RKPDes 2020 format doc (word) dan PDF? Apa saja Tugas Tim Penyusun RKP Desa? Ikuti ulasan dalam artikel ini.


Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :

<img src="https://4.bp.blogspot.com/-PHaAPTfoARo/XF5R9IbEFAI/AAAAAAAAALo/sOGGBnYDFAYqtiRPyS05jaVXyCM05ynpQCLcBGAs/s320/sk-tim-penyusun-rkpdes-2019-terbaru-formatadministrasidesa.webp" alt="sk tim penyusun rkpdes 2019 dan du rkpdes 2020 terbaru"/>

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget