FORMAT ADMINISTRASI DESA: Perencanaan FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 12-12 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Perencanaan"

Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Ulasan kali ini dibagi menjadi 2 (dua) pembahasan, yakni:
  • Pertama, perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
  • Kedua, contoh dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa
Berikut ini uraian dan penjelasannya...

DAFTAR ISI:

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-bYVWXPpVt4k/Xezutj1R-OI/AAAAAAAAB0I/7ZQtAcgOytYfx-gwUQLRy02Dlhb8kPJYgCLcBGAsYHQ/s320/perencanaan-pengadaan-barang-dan-jasa.png" alt="Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa"/>



Apa itu Perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa?

Perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa adalah tahapan awal yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa di Desa. Sebagai salah satu tahapan, perencanaan pengadaan tentu tidak boleh dilewati begitu saja, karena sukses atau tidaknya program/kegiatan juga ditentukan oleh perencanaan yang matang.

Pasca Perdes RKPDes 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa segera membuat draft rancangan APBDes 2020 untuk kemudian nantinya dibahas, disepakati, dan disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-6HP2IE3_bDk/XboaeDz35mI/AAAAAAAABg0/-k47ifFkpKoQyMQwsL0QwCsz0pMzoaSSgCLcBGAsYHQ/s320/contoh-apbdes-2020.png" alt="Contoh APBDes 2020 lengkap"/>
#APBDes 2020 lengkap - Format PDF, Excel, dan Doc (Word)


DAFTAR ISI:

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBDes 2020?

Ada beberapa tahapan atau alur yang perlu dilalui dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut ini penjelasan singkatnya:
  • Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes 2020 berdasarkan RKP Desa 2020 tahun berkenaan. 
  • Selain berdasarkan dokumen RKP Desa tersebut, penyusunan rancangan APBDes dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
  • Draft rancangan APBDes tahun anggaran 2020 ini kemudian dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) APBDes 2020.
  • Rancangan Perdes APBDes yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa
  • Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  • Untuk lebih jelasnya dan lengkap mengenai prosedur/tata cara/mekanisme penyusunan APBDes dan perubahan-nya, Anda dapat mempelajari muatan/isi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Atau melalui artikel khusus berikut ini: Tahapan Penyusunan Perdes APBDes.


Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBDes 2020

Untuk memudahkan Anda menyusun dokumen APBDes. secara teknis, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan dalam penyusunan APBDes 2020.

Berikut ini juknis penyusunan APBDes tahun 2020 yang dapat Anda coba terapkan:
  • Langkah Pertama: Isikan semua Pendapatan Desa. Mulai dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Desa lainnya.
  • Langkah Kedua: Jumlahkan semua pendapatan (sebagaimana pada langkah pertama)
  • Langkah Ketiga: Menetapkan pagu belanja operasional (maksimal 30%)
  • Langkah Keempat: Menghitung pagu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mengacu pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati mengenai besaran siltap/gaji.
  • Langkah Kelima: Menghitung Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Langkah Keenam: Menghitung Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Langkah Ketujuh: Penyediaan belanja operasional pemerintahan desa (meliputi: ATK, makan minum, honor PKPKD dan PPKD, belanja perlengkapan perkantoran, belanja telepon/internet, dan lain-lain).
  • Langkah Kedelapan: Menghitung penyediaan tunjangan BPD
  • Langkah Kesembilan: Menghitung penyediaan operasional BPD
  • Langkah Kesepuluh: Menghitung penyediaan insentif RT/RW
  • Langkah Kesebelas: Menghitung belanja pembangunan publik yang penggunaannya untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa (diluar ketentuan 30%), belanja pelaksanaan pembangunan desa, belanja pembinaan kemasyarakatan desa, belanja pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

DAFTAR ISI:

Apa itu RKP Desa dan DU-RKP Desa?

RKP Desa atau RKPDes singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKPDes/RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKP Desa menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa, yakni APBDes. 

Sedangkan, DU-RKP Desa adalah singkatan dari Daftar Usulan RKP Desa. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang  menjadi bagian  dari RKP Desa  untuk jangka  waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Apa itu RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021?

RKP Desa Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu tahun 2020. Dokumen RKP Desa tahun 2020 menjadi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

DU-RKP Desa Tahun 2021 adalah penjabaran RPJM Desa yang  menjadi bagian  dari RKP Desa  untuk jangka  waktu tahun 2020 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa

Apa dasar/landasan hukum penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa? Berikut ini dasar hukum penyusunan atau pembuatan dokumen RKPDes dan DU-RKPDes, diantaranya:
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  • Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  • Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  • Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  44  Tahun  2016  Tentang Kewenangan  Desa (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 1037);
  • Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 159);
  • Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun  2016 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor …. Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor …..)
  • Peraturan Bupati …………. Nomor ….. Tahun ……. tentang Daftar Kewenangan Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten ………… Tahun …….. Nomor ……….);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Dan seterusnya...
  • Dan seterusnya.
  • Peraturan Desa ....................... Nomor ...... Tahun   ........... tentang Kewenangan Berdasarkan  Hal  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ......... Tahun .... Nomor ........);
  • Peraturan  Desa  .......................  Nomor  .......  Tahun  ........  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ........ Tahun ............ (Lembaran Desa ......... Tahun .... Nomor ........);
  • Dan Seterusnya...

Bagaimana Tahapan Penyusunan RKP Desa?

Sesuai Pasal 30 ayat 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Alur/Mekanisme/Prosedur/Tahapan Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  • penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  • pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  • pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
  • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  • penyusunan rancangan RKP Desa;
  • penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  • penetapan RKP Desa;
  • perubahan RKP Desa; dan
  • pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Mengenai penjelasan masing-masing tahapan, selengkapnya LIHAT pada artikel: PENYUSUNAN RKP DESA

Contoh RKP Desa 2020 dan DU-RKP Desa 2021

Apakah Anda mencari contoh "RKP Desa 2020" dan "DU RKP Desa 2021" terbaru beserta lampiran-lampirannya baik format PDF, Excel (xls), maupun Doc (Word) yang sudah "jadi"?

Apa saja yang termuat dalam dokumen RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021 ini? Diantaranya:

  1. Cover (Sampul) Dokumen RKP Desa Tahun 2020
  2. Perdes RKP Desa Tahun 2020
  3. Draft RKP Desa 2020
  4. Lampiran-Lampiran RKP Desa:
  • Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
  • SK Tim Penyusun RKP Desa
  • Pagu Indikatif Desa
  • Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
  • Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
  • Gambar Rencana Prasarana
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
  • Daftar Usulan RKP Desa
  • Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
  • Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes
  • Proposal Teknis Kegiatan
  • SK Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa
Pada edisi update kali ini, Kami mencoba menyempurnakan apa yang sudah Kami buat dan susun sebelumnya (2019). Jadi untuk Sobat Desa yang penasaran bagaimana bentuk format RKPDes 2020 terbaru ini, silahkan Sobat Desa download (unduh) pada link download berikut ini:
Format Doc (Word):
Cover RKP Desa doc
Perdes RKP Desa 2020 Doc
Draft RKP Desa 2020 Doc

Format PDF:


Format Excel (xls):


Keterangan: Khusus untuk dokumen excel (xls) seperti RAB, dan lain-lain, dalam waktu dekat akan Kami update sesegera mungkin.

Dan untuk Sobat Desa yang mungkin juga memerlukan contoh dokumen RKP Des 2019. Bisa cek pada bab selanjutnya berikut ini.


Perdes RKPDes 2019 dan DU RKPDes 2020



<img src='https://3.bp.blogspot.com/-qwUf2UNPMLQ/Wq_d4d8rsTI/AAAAAAAABhM/kiynO_BqTBEm3nvs2o6nNcxcT3zvBEkQQCLcBGAs/s1600/Format%2BAdministrasi%2BDesa-Perdes%2BRKPDes%2B2019.jpg' width='100' height='100' alt='infografis perdes tentang rkpdes 2019'/>
RKPDesa Tahun 2019

Lihat Juga :

Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh SK Tim Penyusun RKPDes 2020 format doc (word) dan PDF? Apa saja Tugas Tim Penyusun RKP Desa? Ikuti ulasan dalam artikel ini.


Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :

<img src="https://4.bp.blogspot.com/-PHaAPTfoARo/XF5R9IbEFAI/AAAAAAAAALo/sOGGBnYDFAYqtiRPyS05jaVXyCM05ynpQCLcBGAs/s320/sk-tim-penyusun-rkpdes-2019-terbaru-formatadministrasidesa.webp" alt="sk tim penyusun rkpdes 2019 dan du rkpdes 2020 terbaru"/>

<img src="https://4.bp.blogspot.com/-pmkZpzKd04Y/XM5iQd-WnNI/AAAAAAAAA1E/LFeZbOqlt0YOmDx55koILfCrCTRTOf5cACLcBGAs/s1600/SK%2BTim%2BPenyusun%2BRPJMDes%2B2019-2024-terbaru.jpg" alt="sk tim penyusun rpjmdes 2019-2024 terbaru"/>
Gambar Screen Shoot : Format Terbaru SK Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2019-2024 Terbaru

SK Tim Penyusun RPJMDes - Dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Kepala Desa mengangkat/menunjuk/membentuk suatu tim penyusun yang disebut Tim Penyusun RPJMDes melalui SK Kepala Desa.

Apakah Anda sedang mencari contoh SK RPJMDes Terbaru? 


Apa mungkin Anda ingin mencari contoh format terbaru surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan atau Penunjukan Tim Penyusun RPJM Desa tahun 2019-2024 terbaru? Apakah Anda mencari dan mendownload format SK-Nya dalam bentuk Pdf maupun word (doc)? Seperti biasa, Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com akan mengulas dan membagikan contoh format terbaru SK-nya secara gratis (free) kepada Anda semua yang memerlukan.

Di beberapa daerah, penamaan Tim Penyusun RPJMDes ini bermacam-macam. Ada yang menyebut-nya "Tim 11 RPJMDes". Sehingga Sk-nya disebut "SK Tim 11 RPJMDes. Namun ada pula yang menamakan dengan "Tim Penyusun RPJMDes" atau "Tim Perumus RPJMDes".

Meski begitu, prinsipnya sama saja, yakni untuk tim penyusun RPJMDes ini membantu Kepala Desa dalam menyusun RPJMDes-nya. Ini berlaku untuk RPJMDes, baik yang mengalami perubahan (review) maupun tidak.

Artinya jika dalam hal dokumen RPJMDes mengalami perubahan/reviu maka Tim penyusun RPJMDes akan menyusun dan merumuskan seperti hal alur penyusunan dan perumusan awal RPJM Desa. Mekanisme penyusunan-nya kurang lebih sama.


Apakah Anda sedang mencari contoh format Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembuatan Desain Gambar dan RAB atau EDD (Engineering Design & Development)? Apakah Anda ingin mencari informasi mengenai contoh SPK Konsultan Perencanaan terbaru yang dapat didownload? Dalam artikel ini Kami akan mengulas dan membagikan format word (doc) maupun PDF kepada Anda semua.

Harus Kami katakan bahwa artikel ini tidak mengulas contoh dokumen pengadaan langsung jasa konsultansi pengawasan (sample of direct procurement documents for supervision consulting services), juga bukan standar dokumen pengadaan langsung jasa konsultansi perorangan pada umumnya (standard direct procurement documents for individual consultancy services). Atau contoh surat perjanjian kerjasama konsultan pajak (tax consultant cooperation agreement letter). 

Tapi lebih khusus membahas contoh pengadaan langsung jasa konsultansi perencanaan di desa oleh Kader Teknik Desa. 


Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).


Dalam penyusunan DPA, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, DPA terdiri atas : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa), Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB [Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018]
Mengenal apa itu DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Apakah Anda Mencari Contoh Format Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019?

Siapa yang menyusun, membahas, menyepakati dan menetapkan rancangan perdes APBDes 2019 beserta lampiran-nya? Kapan dan dimana draft APBDes 2019 ditetapkan? Apa perbedaan format APBDes 2019 dengan format APBDes tahun sebelumnya? Bagaimana cara menyusun atau struktur penyusunan dokumen APBDes 2019? Apakah ada contoh konsideran Raperdes beserta postur APBDes 2019 dalam bentuk word (doc), excel (xls) atau pdf sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan dijawab dalam artikel ini. 


[Format RAB Desa] RAB Penyertaan Modal Desa
RAB Penyertaan Modal Desa [Format RAB Desa]

#RAB BUMDes  Mau download contoh RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Penyertaan Modal Desa dalam bentuk format excel (xls) terbaru? Bagaimana contoh RAB kegiatan Penyertaan Modal Desa atau "Contoh RAB Pembentukan BUMDes" dalam bentuk format excel/xls maupun PDF?

RAB Jembatan Desa [Format RAB Desa]
RAB Jembatan Desa [Format RAB Desa]

FORMAT ADMINISTRASI DESA - Format RAB Pembangunan Jembatan Desa adalah salah satu RAB kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Mau download contoh RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Jembatan dalam bentuk format excel (xls) terbaru?

Contoh Format RPD DD (Rencana Penggunaan Dana) Terbaru
Rencana/Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) merupakan dokumen  pelaksanaan anggaran kegiatan desa, khususnya dana desa yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur sesuai bidangnya masing-masing) dengan mengacu pada RAB (Rencana/Rincian Anggaran Belanja) Dana Desa. 

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-ScqXGcg8GVY/W9X3jzajo5I/AAAAAAAADhU/B_e42lYxkrYfQ2oMszCY5RSh_VHgsLE-wCEwYBhgL/s320/download-contoh-format-rpd-add-rencana-penggunaan-dana-alokasi-dana-desa-excel-xls.png" alt="contoh RPD-Rencana Penggunaan Dana ADD"/>
RPD ADD
Apakah Anda sedang mencari informasi seputar RPD ADD? Rencana/Rincian Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan di desa, khususnya alokasi dana desa (ADD) yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur sesuai bidangnya masing-masing) dengan mengacu pada RAB (Rencana/Rincian Anggaran Belanja) Dana Desa. 

Normalnya, alur penyusunan RPD DD adalah diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), lalu diverifikasi oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Disahkan/Disetujui oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Namun, jika dalam hal PKA tersebut dianggap tidak mampu melaksanakan program/kegiatan tertentu yang termasuk kategori pekerjaan tidak sederhana (teknik konstruksi, contohnya) atau membutuhkan ahli. Maka untuk membantu PKA, Kepala Desa dapat mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) atau dengan sebutan lain.

Artinya kalau kondisinya, pekerjaan yang dibiayai ADD tersebut akan dilaksanakan oleh TPK/TPBJ, maka seyogyanya dokumen RPD ini juga dibuat oleh TPK/TPBJ. Dan kemudian dilakukan verifikasi/pemeriksaan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Disahkan/Disetujui oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sebelum dilakukan pencairan Dana ADD/pembayaran kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa terlebih dahulu Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)/TPBJ/TPK mengajukan RAB disertai dengan RPD, SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti-bukti pengeluaran yang sah. 

Dokumen-dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (atau PPKD - jika mengacu pada Permendagri 20 Tahun 2018). 

Jika hasil verifikasi dianggap telah sesuai, maka Kepala Desa kemudian menyetujui untuk dilakukan pembayaran. Atas dasar itu Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa melakukan pencairan dana/pembayaran.

<img src="https://4.bp.blogspot.com/-ScqXGcg8GVY/W9X3jzajo5I/AAAAAAAADgc/LGJMwNrkPZckZQr-M58I7sxwqRRWCLLOgCLcBGAs/s320/download-contoh-format-rpd-add-rencana-penggunaan-dana-alokasi-dana-desa-excel-xls.png" alt="RPD ADD terbaru excel"/>
RPD ADD adalah kepanjangan dari Rencana/RIncian Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa
Apa itu RPD ADD? Rencana/Rincian Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan di desa, khususnya alokasi dana desa (ADD) yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan (Kasi/Kaur sesuai bidangnya masing-masing) dengan mengacu pada RAB (Rencana/Rincian Anggaran Belanja) Dana Desa. 

Tahapan/alur penyusunan RPD DD adalah diajukan oleh Pelaksana Kegiatan, di-verifikasi oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Disahkan/Disetujui oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Sebelum dilakukan pencairan Dana ADD/pembayaran kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa terlebih dahulu Pelaksana Kegiatan mengajukan RAB disertai dengan RPD, SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti-bukti pengeluaran yang sah. 

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget