FORMAT ADMINISTRASI DESA: Perdes FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 11-11 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Perdes"

Pasca Perdes RKPDes 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Desa segera membuat draft rancangan APBDes 2020 untuk kemudian nantinya dibahas, disepakati, dan disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-6HP2IE3_bDk/XboaeDz35mI/AAAAAAAABg0/-k47ifFkpKoQyMQwsL0QwCsz0pMzoaSSgCLcBGAsYHQ/s320/contoh-apbdes-2020.png" alt="Contoh APBDes 2020 lengkap"/>
#APBDes 2020 lengkap - Format PDF, Excel, dan Doc (Word)


DAFTAR ISI:

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBDes 2020?

Ada beberapa tahapan atau alur yang perlu dilalui dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut ini penjelasan singkatnya:
  • Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes 2020 berdasarkan RKP Desa 2020 tahun berkenaan. 
  • Selain berdasarkan dokumen RKP Desa tersebut, penyusunan rancangan APBDes dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
  • Draft rancangan APBDes tahun anggaran 2020 ini kemudian dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) APBDes 2020.
  • Rancangan Perdes APBDes yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa
  • Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  • Untuk lebih jelasnya dan lengkap mengenai prosedur/tata cara/mekanisme penyusunan APBDes dan perubahan-nya, Anda dapat mempelajari muatan/isi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Atau melalui artikel khusus berikut ini: Tahapan Penyusunan Perdes APBDes.


Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBDes 2020

Untuk memudahkan Anda menyusun dokumen APBDes. secara teknis, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan dalam penyusunan APBDes 2020.

Berikut ini juknis penyusunan APBDes tahun 2020 yang dapat Anda coba terapkan:
  • Langkah Pertama: Isikan semua Pendapatan Desa. Mulai dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Desa lainnya.
  • Langkah Kedua: Jumlahkan semua pendapatan (sebagaimana pada langkah pertama)
  • Langkah Ketiga: Menetapkan pagu belanja operasional (maksimal 30%)
  • Langkah Keempat: Menghitung pagu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mengacu pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati mengenai besaran siltap/gaji.
  • Langkah Kelima: Menghitung Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Langkah Keenam: Menghitung Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Langkah Ketujuh: Penyediaan belanja operasional pemerintahan desa (meliputi: ATK, makan minum, honor PKPKD dan PPKD, belanja perlengkapan perkantoran, belanja telepon/internet, dan lain-lain).
  • Langkah Kedelapan: Menghitung penyediaan tunjangan BPD
  • Langkah Kesembilan: Menghitung penyediaan operasional BPD
  • Langkah Kesepuluh: Menghitung penyediaan insentif RT/RW
  • Langkah Kesebelas: Menghitung belanja pembangunan publik yang penggunaannya untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa (diluar ketentuan 30%), belanja pelaksanaan pembangunan desa, belanja pembinaan kemasyarakatan desa, belanja pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

DAFTAR ISI:

Apa itu RKP Desa dan DU-RKP Desa?

RKP Desa atau RKPDes singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKPDes/RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKP Desa menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa, yakni APBDes. 

Sedangkan, DU-RKP Desa adalah singkatan dari Daftar Usulan RKP Desa. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang  menjadi bagian  dari RKP Desa  untuk jangka  waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Apa itu RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021?

RKP Desa Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu tahun 2020. Dokumen RKP Desa tahun 2020 menjadi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

DU-RKP Desa Tahun 2021 adalah penjabaran RPJM Desa yang  menjadi bagian  dari RKP Desa  untuk jangka  waktu tahun 2020 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa

Apa dasar/landasan hukum penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa? Berikut ini dasar hukum penyusunan atau pembuatan dokumen RKPDes dan DU-RKPDes, diantaranya:
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  • Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  • Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  • Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  44  Tahun  2016  Tentang Kewenangan  Desa (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 1037);
  • Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 159);
  • Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun  2016 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor …. Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor …..)
  • Peraturan Bupati …………. Nomor ….. Tahun ……. tentang Daftar Kewenangan Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten ………… Tahun …….. Nomor ……….);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Peraturan  Bupati ………….  Nomor …………  Tahun  ……….. tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten …………. Tahun ………… Nomor …………);
  • Dan seterusnya...
  • Dan seterusnya.
  • Peraturan Desa ....................... Nomor ...... Tahun   ........... tentang Kewenangan Berdasarkan  Hal  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ......... Tahun .... Nomor ........);
  • Peraturan  Desa  .......................  Nomor  .......  Tahun  ........  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ........ Tahun ............ (Lembaran Desa ......... Tahun .... Nomor ........);
  • Dan Seterusnya...

Bagaimana Tahapan Penyusunan RKP Desa?

Sesuai Pasal 30 ayat 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Alur/Mekanisme/Prosedur/Tahapan Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  • penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  • pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  • pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
  • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  • penyusunan rancangan RKP Desa;
  • penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  • penetapan RKP Desa;
  • perubahan RKP Desa; dan
  • pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Mengenai penjelasan masing-masing tahapan, selengkapnya LIHAT pada artikel: PENYUSUNAN RKP DESA

Contoh RKP Desa 2020 dan DU-RKP Desa 2021

Apakah Anda mencari contoh "RKP Desa 2020" dan "DU RKP Desa 2021" terbaru beserta lampiran-lampirannya baik format PDF, Excel (xls), maupun Doc (Word) yang sudah "jadi"?

Apa saja yang termuat dalam dokumen RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021 ini? Diantaranya:

  1. Cover (Sampul) Dokumen RKP Desa Tahun 2020
  2. Perdes RKP Desa Tahun 2020
  3. Draft RKP Desa 2020
  4. Lampiran-Lampiran RKP Desa:
  • Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
  • SK Tim Penyusun RKP Desa
  • Pagu Indikatif Desa
  • Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
  • Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
  • Gambar Rencana Prasarana
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
  • Daftar Usulan RKP Desa
  • Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
  • Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes
  • Proposal Teknis Kegiatan
  • SK Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa
Pada edisi update kali ini, Kami mencoba menyempurnakan apa yang sudah Kami buat dan susun sebelumnya (2019). Jadi untuk Sobat Desa yang penasaran bagaimana bentuk format RKPDes 2020 terbaru ini, silahkan Sobat Desa download (unduh) pada link download berikut ini:
Format Doc (Word):
Cover RKP Desa doc
Perdes RKP Desa 2020 Doc
Draft RKP Desa 2020 Doc

Format PDF:


Format Excel (xls):


Keterangan: Khusus untuk dokumen excel (xls) seperti RAB, dan lain-lain, dalam waktu dekat akan Kami update sesegera mungkin.

Dan untuk Sobat Desa yang mungkin juga memerlukan contoh dokumen RKP Des 2019. Bisa cek pada bab selanjutnya berikut ini.


Perdes RKPDes 2019 dan DU RKPDes 2020



<img src='https://3.bp.blogspot.com/-qwUf2UNPMLQ/Wq_d4d8rsTI/AAAAAAAABhM/kiynO_BqTBEm3nvs2o6nNcxcT3zvBEkQQCLcBGAs/s1600/Format%2BAdministrasi%2BDesa-Perdes%2BRKPDes%2B2019.jpg' width='100' height='100' alt='infografis perdes tentang rkpdes 2019'/>
RKPDesa Tahun 2019

Lihat Juga :

Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Aset Desa"?

Apa yang diputuskan dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat tentang rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding). Bagaimana bentuk atau cara penyusunan nota kesepakatan mengenai perdes aset desa ini? Sebelum sampai disitu, kita perlu mengetahui gambaran umum-nya.

Nota Kesepakatan Perdes Pengelolaan Aset Desa adalah salah salah alat bukti/dokumen yang berisi kesepakatan atau kesepahaman bersama masing-masing pihak, baik BPD maupun Kepala Desa mengenai rancangan peraturan desa  (perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa.

Seperti yang sudah Kami singgung secara implisit dalam artikel Perdes tentang Aset Desa. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa.

Dan juga sebagaimana telah Kami ulas sebelumnya. Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti/kata lain dari frasa "nota kesepakatan". Apa saja itu? Ada yang disebut dengan istilah “Nota Kesepahaman” dan ada juga yang menggunakan istilah “MOU” atau Memorandum of Understanding


SK BPD tentang Aset Desa, salah satunya adalah mengenai persetujuan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Sebagaimana telah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya pada tautan tersebut.

Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni contoh format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) pengelolaan aset desa. Contoh Petikan SK BPD mengenai aset desa ini dapat Sobat Desa download, baik dalam bentuk format PDF maupun DOC (word). Terserah Sobat Desa saja, mana yang Anda suka.

Sebelumnya, Kami telah mengulas 2 (dua) SK BPD. Pertama, SK BPD tentang Persetujuan Pendirian BUMDes. Dan kedua, SK BPD tentang Persetujuan Penyertaan Modal Desa ke BUMDes. Jika Sobat Desa belum memiliki format-format tersebut, Kami merekomendasikan artikel tersebut untuk Anda.

Keputusan BPD tentang kesepakatan draft rancangan perdes aset desa itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

SK BPD ini adalah dokumen legitimasi yang menjadi salah satu dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Perdes Pengelolaan Aset Desa. 

Namun memang sebelum BPD memutuskan dan menetapkan keputusan ini. Ada beberapa mekanisme atau prosedur tahapan yang dilakukan. Seperti melakukan rapat pembahasan bersama. 



Rapat antara BPD dan Pemerintah Desa ini membahas topik tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa, sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Rapat.


Apa saja yang diputuskan dan disepakati melalui forum musyawarah BPD tersebut, maka selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen, Nota kesepakatan (MOU) bersama dan keputusan resmi BPD.



Format Surat Undangan Rapat Persetujuan Rancangan Perdes Aset Desa Apakah Anda sedang mencari contoh format surat undangan rapat BPD Desa terbaru dalam rangka membahas dan menyetujui draft rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang dapat didownload? Apa ada file format PDF maupun DOC (word) nya? Temukan jawaban pada artikel ini.

Jika betul Sobat Desa sedang mencari contoh format-nya. Kami ingin katakan bahwa Sobat Desa sudah datang di website desa yang tepat, yang secara khusus menyediakan contoh-contoh format terbaru seputar administrasi desa. Salah satunya, format yang sedang Anda cari ini, yakni contoh undangan musyawarah BPD Desa terkait pembahasan dan penetapan rancangan Perdes Aset Desa.

Surat Undangan Rapat BPD adalah surat undangan khusus untuk kegiatan rapat/sidang/forum musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu kegiatan rapat oleh BPD adalah rapat pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (Perdes) perihal Pengelolaan Aset Desa.

Idealnya, dalam kegiatan rapat atau sidang secara resmi mesti dibarengi dengan Undangan. Entah rapat yang diselenggarakan oleh BPD, Pemerintah Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara normatif, surat undangan harus ada. Kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh instansi resmi semestinya juga diikuti dengan dokumen-dokumen administrasi resmi. Baik itu undangan rapat pembahasan peraturan desa, pemilihan pengurus BPD, atau undangan-undangan BPD lainnya di Desa.

Itu artinya dokumen surat undangan BPD di Desa tidak bisa disepelekan begitu saja. Dokumen ini juga sangat penting dalam tata kelola administrasi pemerintahan di desa. Khususnya tata kelola surat menyurat dan kearsipan pada instansi BPD di Desa. 

Daftar Isi 


Berita Acara dan Notulen Rapat Persetujuan Perdes Aset Desa -  Apakah Anda sedang mencari contoh format Berita Acara Rapat BPD Desa tentang pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (raperdes) tentang pengelolaan aset desa terbaru? Dan apakah Anda juga mencari contoh notulen rapat-Nya?


Artikel kali ini bukan membahas BPD dalam arti "Bank Pembangunan Daerah", tapi BPD dalam pengertian "Badan Permusyawaratan Desa". Penjelasan ini Kami sampaikan di awal, karena biar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam artikel ini Kami mencoba membahas dan sekaligus membagikan contoh format Berita Acara dan Notulen Rapat BPD di Desa perihal pembahasan rancangan perdes pengelolaan aset desa dalam bentuk format doc (word) dan PDF. Jadi Sobat Desa, Kami harap jangan dulu terburu-buru ya. Silahkan simak sampai selesai artikel ini.




Contoh Perdes Pengelolaan Aset Desa Terbaru [Format Pdf-Doc] | Perdes pengelolaan aset desa adalah peraturan desa yang mengatur tata kelola atau pengelolaan aset desa. Apakah Anda sedang mencari contoh format perdes tentang aset desa terbaru dalam bentuk pdf atau doc? Bagaimana bentuk penyusunan dan dasar hukum perdes ini? Sebelum Anda download file nya, simak ulasan penting dalam artikel ini.

Perdes ini mengatur ketentuan-ketentuan aset desa mulai dari :


Di tahun 2019 ini kami baru sempat menerbitkan contoh perdes aset desa. Yang sebenarnya rencana itu dilakukan di tahun 2018 lalu. Namun karena beberapa kendala teknis, sehingga jadi tertunda sampai dengan April 2019 ini. 

Kali ini Kami pengelola Website format-administrasi-desa.blogspot.com akan mencoba mengulas dan juga nantinya membagikan contoh format peraturan desa tentang pengelolaan aset desa terbaru. Berikut ini ulasan dari Kami.

Ada beberapa istilah-istilah penting seputar perdes tentang aset desa ini. Sebagian sudah kami ulas apa saja pengertian aset desa itu.


<img src="https://4.bp.blogspot.com/-ukkTrkwZ4wA/XL6iVOQObpI/AAAAAAAAAwE/jsfgsvMJy2Ujt_UL4SBeZ-V_fu72S2qxgCLcBGAs/s320/perdes-pengelolaan-aset-desa-pdf-doc.jpg" alt="perdes pengelolaan aset desa pdf doc"/>


APA DASAR HUKUM DARI PENGELOLAAN ASET DESA?

Secara umum, dasar hukum dari pengelolaan aset desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan secara khusus, diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sementara untuk peraturan-peraturan lainnya hanya untuk mempertegas saja.

Cek aja : Aplikasi SIPADES Aset Desa Terbaru

Selain itu, regulasi yang mengatur soal aset desa ini juga diatur secara teknis melalui Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Walikota (Perwali) tentang pengelolaan aset desa. Dan sampai pada tataran desa, diatur dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan Desa (Perdes) Penyertaan Modal Desa Ke BUMDes adalah perdes yang mengatur penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apakah Anda sedang mencari contoh perdes tentang penyertaan modal BUMDes tahun 2019 format pdf maupun doc?

Dalam artikel kali ini, kita tidak membahas perdes tentang BUMDes Bersama yang lahir dari proses kerjasama antar desa. Untuk pembahasan itu nanti akan kita bahas secara terpisah pada artikel lain. 

Sebelum kita mendownload format perdes bumdes terbaru tahun 2019 tersebut, ada baiknya kita melihat apa saja poin-poin penting yang ada dalam Perdes ini. 

Apakah pemerintah desa dan BPD perlu menetapkan perdes ini jika berencana mengusulkan/mengalokasikan dana/saham kepada BUMDes di tahun 2019? 

Ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika desa memiliki rencana kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes, maka BPD dan Pemerintah Desa harus membuat dan mengesahkan-Nya melalui Perdes.

Perdes penyertaan modal ini juga menjadi dasar untuk penganggaran pada dokumen APBDes. Dan juga sebagai acuan bagi pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes atau mengelola dana penyertaan modal desa tersebut .


Apa itu Penyertaan Modal Desa?
Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.
Penyertaan Modal Desa ke BUMDes menurut Kami sebaiknya dilakukan setelah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes sudah ditetapkan. Bagaimana mungkin kita mau menyertakan modal/saham kepada BUMDes, sementara BUMDes nya saja belum ada, belum terbentuk, atau belum disahkan keberadaannya. Itu salah satu syaratnya.

SK BPD tentang BUMDes, salah satunya adalah mengenai persetujuan rancangan peraturan desa tentang penyertaan modal desa ke BUMDes Tahun 2019. Sebagaimana telah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya pada tautan tersebut.

Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni contoh format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) penyertaan Modal BUMDes. Contoh Petikan SK BPD tentang BUMDes ini dapat Sobat Desa download, baik dalam bentuk format PDF maupun DOC (word). Terserah Sobat Desa saja, mana yang Anda suka.

Keputusan BPD tentang kesepakatan draft rancangan perdes BUMDes 2019 itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

SK BPD ini adalah dokumen legitimasi yang menjadi salah satu dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Perdes Penyertaan Modal. 

Namun memang sebelum BPD memutuskan dan menetapkan keputusan ini. Ada beberapa mekanisme atau prosedur tahapan yang dilakukan. Seperti melakukan rapat pembahasan bersama. 

Rapat antara BPD dan Pemerintah Desa ini membahas topik tentang Raperdes penyertaan Modal Desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa, sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Rapat.


Apa saja yang diputuskan dan disepakati melalui forum musyawarah BPD tersebut, maka selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen, Nota kesepakatan (MOU) bersama dan keputusan resmi BPD.

Selengkapnya dapat dilihat pada:

Sementara itu, untuk melaksanakan rapat resmi di desa tentu saja harus terlebih dahulu ada yang nama undangan. BPD perlu mengundang pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan apa yang akan dibahas. 


Apakah Sobat Desa mencari contoh SK BPD dalam bentuk format doc (word) maupun PDF? Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan contoh format dokumen yang dapat Sobat Desa download dengan mudah dan gratis (free).

Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2019"?

Apa yang diputuskan dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat tentang rancangan Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2019, perlu ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding).

Nota Kesepakatan Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2019 adalah salah salah alat bukti/dokumen yang berisi kesepakatan atau kesepahaman bersama masing-masing pihak, baik BPD maupun Kepala Desa mengenai rancangan peraturan desa  (perdes) tentang Penyertaan Modal Desa ke BUMDes di tahun 2019.

Rencananya Kami ingin menerbitkan banyak artikel di awal april ini, namun karena ada gangguan jaringan internet. Dan juga beberapa perbaikan pada salah satu Komputer Kami. Akhirnya agenda utama Kami jadi tertunda. Karena Kami mesti menunggu tukang servis-nya menyelesaikan atau me-reparasi Laptop andalan Kami itu. 

Sampai-sampai karena sudah 3 hari belum posting artikel, baru-baru ini Kami menerima inbox email dari salah satu Sobat Desa. Dan ada kiriman gambar plus video lucu-lucu. Admin sampai tertawa terbahak, saking ga bisa nahan. ⌣ Intinya menagih Kami.  "Gimana request ku waktu itu Pak La Ode. Apa sudah ada di Website Desa nya"? Kata salah satu Sobat Desa.

Syukurlah saat ini sudah membaik dan normal seperti biasa. Dan sudah bisa menjawab berbagai request dari Sobat Desa. Oke guys, kita kembali ke laptop.  Kali ini kita mengulas soal "Nota Kesepakatan Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2019".

Seperti yang sudah Kami singgung secara singkat dalam artikel Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2019. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa.

Dan juga sebagaimana telah Kami ulas sebelumnya. Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti/kata lain dari frasa "nota kesepakatan". Apa saja itu? Ada yang disebut dengan istilah “Nota Kesepahaman” dan ada juga yang menggunakan istilah “MOU” atau Memorandum of Understanding

Nota Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD ini merupakan pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, yakni Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa dan Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bahwa kedua belah pihak telah membahas dan menyetujui rancangan perdes penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2019. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat BPD dan Notulen-Nya.

Nota Kesepakatan atau Nota Kesepahaman antara BPD dan Kepala Desa ini menjadi bukti kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dan menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes 2019 menjadi Peraturan Desa.


<img src="https://2.bp.blogspot.com/-SckdB9P4n5M/XLu9uV6p0ZI/AAAAAAAAAu4/dDgbkML5SLcn_cy5Zb89sVzq_NghMFVxQCPcBGAYYCw/s1600/nota-kesepakatan-perdes-penyertaan-modal-bumdes-tahun-2019.jpg" alt="nota kesepakatan bpd tentang perdes penyertaan modal BUMDes 2019"/>


Apakah Anda mencari contoh format terbaru Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2019 ini baik dalam bentuk doc (word) maupun PDF? 

Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan contoh file dokumen yang dapat Sobat Desa download dengan mudah dan gratis (free).


Contoh Berita Acara dan Notulen Rapat BPD tentang Raperdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2019 -  Apakah Anda sedang mencari contoh format Berita Acara Rapat BPD Desa tentang pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (raperdes) tentang penyertaan modal desa ke BUMDes Tahun 2019? Dan apakah Anda juga mencari contoh notulen rapat-Nya?

Artikel kali ini bukan membahas BPD dalam arti "Bank Pembangunan Daerah", tapi BPD dalam pengertian "Badan Permusyawaratan Desa". Penjelasan ini Kami sampaikan di awal, karena biar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam artikel ini Kami mencoba membahas dan sekaligus membagikan contoh format Berita Acara dan Notulen Rapat BPD di Desa perihal pembahasan rancangan perdes penyertaan modal desa untuk BUMDes tahun anggaran 2019 dalam bentuk doc (word) dan PDF. Jadi Sobat Desa, Kami harap jangan dulu terburu-buru ya. Silahkan simak sampai selesai artikel ini.

Apa itu Berita Acara Rapat BPD?

Berita Acara BPD adalah salah salah alat bukti/dokumen yang harus disiapkan oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendokumentasikan rangkaian acara atau rapat/musyawarah BPD. 

Apa itu Notulen Rapat BPD?

Ada beberapa pengertian apa yang dimaksud dengan "Notulen Rapat BPD". Istilah lain dari "Notulen" adalah "Notula".

Berikut ini ulasan lengkapnya :
  • Notulen Rapat BPD adalah sebuah catatan tentang perjalanan suatu kegiatan baik rapat/musyawarah/sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimulai dari awal sampai akhir kegiatan. 
  • Notulen Rapat BPD merupakan suatu ringkasan mengenai jalannya rapat, diskusi, atau sidang BPD dan hal-hal yang dibicarakan serta diputuskan oleh Pengurus BPD.
  • Notulen Rapat BPD adalah salah satu bukti bahwa telah diadakannya suatu rapat/musyawarah BPD, baik diikuti oleh anggota BPD saja maupun melibatkan unsur-unsur lainnya (Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain) dan juga kita dapat mengetahui kapan rapat telah diadakan serta apa poin-poin atau kesimpulan yang diputuskan atau disepakati.


Salah satu contoh berita acara dan notulen rapat BPD adalah Berita Acara dan Notulen Rapat BPD tentang Pembahasan dan Persetujuan/kesepakatan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Seperti yang sudah Kami ulas secara singkat dalam artikel Perdes Penyertaan Modal BUMDes 2019. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Berita acara dan Notulensi Rapat.

Berita acara BPD ini menjadi bukti kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa.

Apakah Anda mencari contoh format Berita Acara dan Notulen Rapat BPD bersama Kepala Desa tentang Pembahasan Raperdes Penyertaan Modal Desa Tahun 2019 dalam bentuk doc (word) maupun PDF terbaru? Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan contoh file dokumen yang dapat Sobat Desa download dengan mudah dan gratis (free).

Lihat juga : Contoh Berita Acara dan Notulen Musyawarah Desa tentang Pendirian BUMDes

Namun sebelum dokumen atau file nya Sobat Desa download, tidak ada salahnya untuk melihat secara singkat alias pra tinjau (preview)  bagaimana bentuk dari Berita acara dan notulen rapat BPD ini.

Untuk dapat menggambarkan dengan baik mengenai Berita acara dan notulen tersebut. Tentang apa, kapan, siapa, dimana, mengapa dan bagaimana Berita acara BPD dan Notulen-Nya ini. 



Contoh Surat Undangan Rapat BPD Desa terkait pembahasan dan penetapan Rancangan Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2019 Apakah Anda sedang mencari contoh format surat undangan rapat BPD Desa terbaru dalam rangka membahas dan menyetujui draft rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Tahun Anggaran 2019 yang dapat didownload? Apa ada file format PDF maupun DOC (word) nya? Temukan jawaban pada artikel ini.

Jika betul Sobat Desa sedang mencari contoh format-nya. Kami ingin katakan bahwa Sobat Desa sudah datang di website desa yang tepat, yang secara khusus menyediakan contoh-contoh format terbaru seputar administrasi desa. Salah satunya, format yang sedang Anda cari ini, yakni contoh undangan rapat BPD Desa 2019 ini. 

Surat Undangan Rapat BPD adalah surat undangan khusus untuk kegiatan rapat/sidang/forum musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu kegiatan rapat oleh BPD adalah rapat pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (Perdes) perihal Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2019.

Idealnya, dalam kegiatan rapat atau sidang secara resmi mesti dibarengi dengan Undangan. Entah rapat yang diselenggarakan oleh BPD, Pemerintah Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara normatif, surat undangan harus ada. Kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh instansi resmi semestinya juga diikuti dengan dokumen-dokumen administrasi resmi. Baik itu undangan rapat pembahasan peraturan desa, pemilihan pengurus BPD, atau undangan-undangan BPD lainnya di Desa.

Itu artinya dokumen surat undangan BPD di Desa tidak bisa disepelekan begitu saja. Dokumen ini juga sangat penting dalam tata kelola administrasi pemerintahan di desa. Khususnya tata kelola surat menyurat dan kearsipan pada instansi BPD di Desa. 

#Perdes BUMDes - Perdes Pembentukan BUMDes adalah salah satu perdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan kata lain, jika suatu desa ingin mendirikan atau membentuk BUMDes, maka pendirian atau pembentukan BUMDes harus ditetapkan/disahkan melalui Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. 

Apakah Anda sedang mencari contoh perdes tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaru tahun 2019 yang dapat di-download? Apakah Anda mencari contoh struktur BUMDes? Apakah Anda ingin contoh format doc (word) atau pdf-Nya?

Jika iya, maka Anda datang di Situs yang tepat. Situs format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan berbagai macam contoh format administrasi desa, mereview contoh BUMDes yang berhasil menjalankan usahanya, serta hal-hal yang diatur dalam Permendes tentang BUMDes. Salah satunya, yang sedang Anda cari, yakni format Perdes Pendirian BUMDes.

Seperti biasa, sebelum kita masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu kita perlu mengenal dan memahami apa yang ada atau apa saja poin-poin penting dalam rancangan Perdes BUMDes ini. Berikut ini ulasannya!

Secara garis besar ada 9 (sembilan) dokumen atau format dalam contoh draft rancangan peraturan desa ini :
  1. Naskah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes 2019
  2. SK Persetujuan BPD
  3. Berita Acara Dan Notulen Rapat
  4. MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan Bersama
  5. Daftar Hadir Rapat
  6. Undangan Rapat/Sidang
  7. Dokumentasi/Foto
  8. AD ART BUMDes dan SK-Nya
  9. SK Pengurus BUMDes (dan Struktur BUMDes)


Sebagaimana rancangan-rancangan Perdes lainnya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membahas dan menyepakati (menyetujui) rancangan Perdes tentang Pendirian BUMDes ini. Pembahasan dan Persetujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget