FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Pemilihan Kepala Desa"

Surat Undangan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Panitia Pilkades adalah surat undangan rapat internal panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Desa terkait pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Panitia Pilkades. Mulai dari pembagian tugas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Sebagaimana lazimnya rapat atau musyawarah resmi kepanitiaan, maka peserta rapat harus terlebih dahulu diundang. Pengundang dalam hal ini Ketua Panitia Pilkades mengundang seluruh anggota panitia Pilkades melalui surat undangan perihal pembagian tugas dan wewenang anggota panitia Pilkades.

Berita Acara Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Panitia Pilkades dan Penetapan Logo serta Stempel Panitia Pilkades adalah salah satu berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan agenda pembahasan "pembagian tugas dan wewenang anggota Panitia Pilkades dan penetapan logo serta stempel Panitia Pilkades".

Hasil kesepakatan para anggota panitia Pilkades secara kolektif kolegial selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Acara dan Notulen rapat. 


Nantinya berdasarkan dokumen berita acara dan notulen rapat tersebut, Ketua Panitia Pilkades menetapkan secara resmi rincian atau uraian tugas masing-masing anggota Panitia Pilkades melalui SK. 


Apakah Anda mencari contoh format berita acara pembagian tugas dan wewenang Panitia Pilkades?

Persyaratan Calon Kepala Desa 2020 | Apa saja persyaratan calon Kepala Desa tahun 2020 terbaru? Apakah sudah berubah (berbeda) jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana juga syarat batas minimal dan maksimal berdasarkan umur (usia), pendidikan, dan lain-lain?

Artikel ini akan mencoba mengulas syarat-syarat menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak maupun Antar Waktu sesuai UU, Permendagri, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlaku.

DAFTAR ISI:

Syarat Calon Kepala Desa Tahun 2020

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-BIak9l2PQDo/XhMajrev87I/AAAAAAAACAI/aXe76buR98QyPbDJEywnofCJBGid9x0ygCEwYBhgL/s320/persyaratan_calon_kepala_desa_2020.jpg" alt="Persyaratan Calon Kepala Desa 2020"/>

Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut UU Desa

  1. warga negara Republik Indonesia
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan Bhinneka Tunggal Ika; 
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 
  6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
  7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;  
  8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
  9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
  10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
  11. berbadan sehat;
  12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 
  13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-Tgrh635rVnk/XhMaE4FdfWI/AAAAAAAAB_0/32DTSqE_EAgQNr6xIxZGJ1QT9fMuuOUiQCEwYBhgL/s320/persyaratan_calon_kepala_desa_menurut_uu_desa.png" alt="Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut UU Desa"/>

(Lihat: Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-gH_6DfdHp5M/XhMaGJDtESI/AAAAAAAAB_4/wINK9GbWh70kEznz9Q10NFGeqoNd-8iswCEwYBhgL/s320/syarat_calon_kepala_desa_sesuai_uu_desa.jpg" alt="Syarat Calon Kepala Desa Sesuai UU Desa"/>



Catatan: Khusus persyaratan pada poin ke-7 sudah dicabut atau tidak berlaku lagi setelah putusan MK

Kepala Desa Adalah? : Antara Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban 2020 ➽✅➽ Sebagaimana kita ketahui, Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan DesaKepala Desa memiliki berbagai peran/tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif.

DAFTAR ISI:

Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menugaskan atau dibantu oleh Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa. Kepala Desa dalam memberikan penugasan kerja-kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Perangkatnya sejak diangkatnya Perangkat Desa.


Kepala Desa merupakan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil Pilkades.


Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Kepala Desa atau dengan sebutan lain memiliki tugas, fungsi, kewajiban, hak dan kewenangan yang dapat Kami uraikan secara lengkap dalam ulasan ini.

Pertanyaan-nya adalah apa bedanya Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Bakal Calon Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa Terpilih?

Berikut ini penjelasannya...

Pengertian Bakal Calon Kepala Desa

Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan. Biasanya disingkat “Bacakades”. 

Pengertian Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Biasa disingkat “Cakades”.

Pengertian Calon Kepala Desa Terpilih

Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Sebutan Lain Kepala Desa

Ada beberapa sebutan lain dari jabatan Kepala Desa, diantaranya:
  • Geuchik atau Keuchik (di Aceh)
  • Perbekel (di Bali)
  • Wali Nagari (di Sumatera Barat)
  • Kuwu (di Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, dan Indramayu)
  • Hukum Tua (di Sulawesi Utara)
  • Pambakal (di Kalimantan Selatan)
  • Lurah

Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades adalah berita acara yang dibuat dalam kegiatan rapat pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). 

Apakah Sobat Desa sedang mencari "contoh berita acara pembentukan panitia Pilkades" terbaru? 

Artikel yang Sobat Desa baca saat ini mengulas contoh berita acara rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang dapat Anda download file-nya dalam bentuk format doc (word) maupun PDF. Baik untuk dipergunakan dalam pelaksanaan "Pilkades Serentak" maupun "Pilkades Antar Waktu (PAW)". Untuk "berita acara pembubaran panitia Pilkades" akan Kami ulas dalam artikel lain.

Namun sebelum Sobat Desa download berita acara pilkades ini. Sebaiknya simak step by step poin-poin pentingnya. Ok?

Siapa yang membuat berita acara ini? 

Siapa yang mengadakan rapat/musyawarah, sehingga dituangkan dalam berita acara rapat ini?

Sebagaimana sudah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya berjudul "Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa", bahwa:
Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
Cek juga: Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Terbaru)

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia Pilkades ini kemudian dituangkan dalam berita acara. Dan atas dasar berita acara inilah, Ketua BPD menetapkan/mengesahkannya dengan Keputusan BPD.

Mengenai contoh SK BPD-nya, Sobat Desa bisa cari dan cek di artikelnya dalam Blog format-administrasi-desa-.blogspot.com ini.

Contoh Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-jvWbCCVqnvI/XYFSXB5Q2tI/AAAAAAAABYk/5DW2qVsRpEU_x-lxChTxpydhDulFXnGcQCEwYBhgL/s320/berita-acara-pembentukan-panitia-pilkades.jpg" alt="Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades terbaru"/>


Berikut ini redaksi teks contoh berita acara rapat BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR ISI:

Pembentukan Panitia Pilkades

Pembentukan Panitia Pilkades adalah salah satu kegiatan dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Cek: Pasal 7 huruf b Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Kabupaten dan tingkat Desa demi kelancaran penyelenggaraan Pilkades Serentak maupun Antar Waktu. (Cek pada Pasal 7-8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Itu artinya dari sisi tingkatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Desa dan Pelantikan-Nya tahun 2020? 
Berikut ini secara teknis prosedur/mekanisme pembentukan Panitia Pilkades tingkat Desa sampai dengan tata cara pelantikan-Nya:
  1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa, BPD kemudian mengadakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa.
  2. Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
  3. Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Selengkapnya cek: Unsur-Unsur Panitia Pilkades).
  4. Pembentukan Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (Cek: SK BPD tentang Panitia Pilkades).
  5. Panitia Pilkades kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh BPD setelah ditetapkan dalam Keputusan BPD. 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-E4nKMS_rbm8/XYGOt1a-7eI/AAAAAAAABZE/-x-jXe906mA65sTL6fz1imvnBBumG0SFwCEwYBhgL/s320/pembentukan-panitia-pemilihan-kepala-desa.jpg" alt="Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh"/>
Gambar ilustrasi: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD

Catatan: Poin 5 mengenai tata cara Pelantikan Panitia Pilkades di atas biasanya diatur secara teknis dan rinci dalam Perda/Perbup. Mengenai susunan acara, berita acara, contoh naskah, sambutan, doa, teks/kata-kata sumpah pelantikan Panitia Pilkades akan Kami bahas dalam artikel lain.

Cek juga: Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Kabupaten/Kota?
Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (Cek: Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang perbedaan antara Panitia Pilkades di tingkat Desa dengan Panitia Pilkades di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pembentukannya, sebagai berikut:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 7 dan 12 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  • Keterangan tambahan:
Dasar hukum pembentukan Panitia Pilkades diatur dalam Permendagri no. 112 Tahun 2014 juncto Permendagri no. 65 Tahun 2017. Dan terkait dengan teknis proses pembentukan Panitia Pilkades tingkat Kecamatan dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata tertib pembentukan panitia Pilkades dapat dilihat juga pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

Itulah penjelasan siapa yang membentuk panitia Pilkades? Kapan dan dimana dibentuk? Mengapa harus dibentuk? Dan bagaimana tata cara pembentukannya?

Cek juga: Apa Tugas BPD Desa?

Tugas Panitia Pilkades

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa? Berikut ini Tugas Panitia Pilkades di tingkat Desa (sesuai Pasal 9 Permendagri 112 Tahun 2014), diantaranya:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dan masa kerja Panitia Pilkades berakhir (pembubaran) setelah dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.

Cek juga: Biaya Pilkades, DARI MANA?

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
Apa tupoksi Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota? Berikut ini tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota sesuai Pasal 5 ayat 2 Permendagri 65 Tahun 2017, meliputi:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
  2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota;
  7. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Terkait tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota pada poin 3, 4, dan 5 diatas, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Begitu pula dengan rincian pembagian tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan.

Cek juga: Undang-Undang Desa Terbaru

Jika sebelumnya kita telah mengulas mengenai contoh format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa dan Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas salah satu persyaratan administrasi Pilkades lainnya, yakni Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 adalah salah satu surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatas materai 6000. Surat pernyataan ini berisi pernyataan bakal calon Kepala Desa secara sungguh-sungguh untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 

Dinyatakan secara sungguh-sungguh, karena jika ternyata pernyataan bakal calon Kepala Desa tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apakah Anda sedang mencari contoh surat pernyataan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945? Baik dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

Cek juga: Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa

Bagaimana cara membuat surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 ini?


<img src="https://1.bp.blogspot.com/--GEfX0yAneY/XX1LaBRB6VI/AAAAAAAABXg/GlALE__IxIEUVPoveJ7SxR4UDXRKgSRkgCEwYBhgL/s320/format-surat-pernyataan-memegang-teguh-dan-mengamalkan-Pancasila-melaksanakan-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945-serta-mempertahankan-dan-memelihara-keutuhan-NKRI-dan-Bhineka-Tunggal-Ika.jpg" alt="format surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika"/>
Infografis: Format surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika


Tentu saja kita perlu menyesuaikan dengan regulasi yang ada, yakni regulasi yang mengatur administrasi Pilkades


Berikut ini format memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika terbaru:

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-tHhFB4xyQH0/XX1LaI1ghBI/AAAAAAAABXc/9QxTLYl6khQjwn6wrur7dbqipz2oPoeyACEwYBhgL/s320/Surat-Pernyataan-Memegang-Teguh-dan-Mengamalkan-Pancasila-dan-UUD-1945.jpg" alt="Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 doc dan pdf"/>
Infografis: Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 format Doc dan PDF
Cek juga: 
Yang bertanda tangan di bawah ini :
  • N a m a : WA SURAT
  • Jenis Kelamin      : Perempuan
  • Agama        : .................
  • Tempat/Tgl. Lahir : .................
  • Pekerjaan            : ...............
  • Alamat : ......................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari tahapan persiapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Karena itu, sudah seharusnya regulasi daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa salah satu persyaratan administrasi atau syarat tambahan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa petahana (incumbent) atau Penjabat (PJ) Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.

Apa itu Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan?

Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa diatas materai cukup (materai 6000) dan diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa:
saya adalah Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan atau Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
Hasil diskusi Kami pada beberapa Sobat Desa di berbagai daerah terkait dengan "Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan". Ternyata sebagian daerah belum memasukannya sebagai administrasi Pilkades atau lebih tepatnya syarat tambahan bagi kades petahana (incumbent) maupun PJ Kades yang maju dalam Pilkades.

Padahal penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa itu sifatnya wajib. Untuk mengakomodir dan sekaligus menyederhanakannya, maka menurut Kami, Pemerintah Daerah perlu mengatur format Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan yang diperuntukan khusus kepada bakal calon Kades petahana atau PJ Kades dalam Perda/Perbup tentang Pemilihan Kepala Desa.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-eViwcpLVllE/XXzPGqWglkI/AAAAAAAABXM/YZcCOaOTmiUV30DRjTlwgjJaiR6yaWRJQCEwYBhgL/s320/penyampaian-laporan-akhir-masa-jabatan.jpg" alt="Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"/>
Infografis: Kewajiban Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Agar seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah semestinya kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan Pilkades tersebut diselesaikan. 

Cek juga: 
Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan melalui 4 tahapan, yakni:
  • Tahapan persiapan
  • Tahapan pencalonan; 
  • Tahapan pemungutan suara; dan 
  • Tahapan penetapan.
(Sumber: Pasal  6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa)

Cek juga: LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa vs LPPD Akhir Tahun

Kali ini kita fokus pada tahapan persiapan, yang mana dalam regulasi sangat jelas diatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam tahap persiapan Pilkades ini. Catatan Kami, setidaknya ada 2 poin penting terkait dengan Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa dalam regulasi Pilkades
  • Pertama, pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  • Kedua, laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(Sumber: diolah dari Pasal 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014)

Selengkapnya Sobat Desa bisa cek pada artikel: KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkades. Maka sudah sepatutnya regulasi daerah menindaklanjutinya menjadi persyaratan administrasi wajib bagi Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa yang ingin maju pencalonan Kepala Desa dalam Pilkades. Artinya itu adalah syarat tambahan.

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembuat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan (rechterlijke beslissing/court decision). 

Apakah Anda sedang mencari contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara (imprisonment)  dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

Berbeda dengan surat keterangan, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara dibuat secara individual atau dibuat sendiri oleh seseorang yang biasanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengurusan lamaran pekerjaan, pencalonan, atau pun hal tertentu lainnya. Surat Pernyataan ini wajib ditandatangani diatas materai 6000 sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekedar informasi, bahwa ada perbedaan yang mendasarkan antara pidana penjara dan pidana kurungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht/Criminal Code)

Cek juga: 
Pidana Penjara
  • Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (lihat pada Pasal 12 KUHP - Wetboek Van Strafrecht), serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (lihat pada Pasal 14 KUHP - Wetboek Van Strafrecht). 
  • Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-LLzaq4ciAFk/XX1wf9-jjAI/AAAAAAAABXw/KGICgGKwx70eSN2yuSd9nJZ6dHJBioV8ACLcBGAsYHQ/s320/contoh-format-surat-pernyataan-tidak-sedang-menjalani-hukuman-pidana-penjara-doc-pdf.jpg" alt="download contoh format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara doc pdf"/>
Infografis: download contoh format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara doc pdf

Pidana Kurungan
  • Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Lihat Pasal 18 ayat (1) KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (lihat Pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (baca Pasal 19 ayat (2) KUHP).
  • Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (baca buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (baca Pasal 30 ayat (2) KUHP).
Jadi yang dimaksud hukuman dalam contoh surat pernyataan ini adalah hukum pidana penjara, bukan pidana kurungan. 

Cek juga: Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa dan Addendum

Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana ini biasanya akrab ditemui pada saat pengurusan administrasi CPNS, administrasi pencalonan jabatan, atau pada instansi tertentu.

Dalam persyaratan administrasi Pemilihan Kepala Desa, salah satu syarat wajib yang dilengkapi oleh bakal calon Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara. Itulah mengapa Kami sebagai pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com mencoba memberikan ulasan dan contoh format surat pernyataan ini kepada Anda. 

Cek juga: Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Kontrak+Addendum)
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-gy_bkQYHa-Q/XXzPH7HTV3I/AAAAAAAABXQ/QZyvyAkqQVUlkDzf99_MENrpHzfLpgZ3ACEwYBhgL/s320/surat-pernyataan-tidak-sedang-menjalani-hukuman-penjara.jpg" alt="contoh surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara"/>
#Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara



Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara

Cek juga: Contoh Surat Lamaran CPNS 2019 (Terbaru)

Berikut ini cuplikan redaksi contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara atau contoh surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara:

Sebagaimana dalam aturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bahwa bakal calon Kepala Desa yang pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut) tidak diperbolehkan menjadi Kepala Desa. 


Persyaratan Pilkades ini kemudian dijabarkan kedalam bukti surat, yakni Surat Pernyataan.

Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa:
  • tidak pernah sama sekali menjabat sebagai Kepala Desa; atau
  • tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan Kepala Desa.
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-r5vupQQqo6U/XXzPHqua-fI/AAAAAAAABXU/4ZS8EE4ycc8_Sdm1HeOGXjqg_4kPYNI0QCEwYBhgL/s320/surat-pernyataan-tidak-pernah-menjabat-kepala-desa.jpg" alt="contoh surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa"/>
#Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa

Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa/Lurah Desa ini wajib ditandatangani oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa (Kades) diatas kertas bermaterai cukup (materai 6000). Berkas Surat pernyataan ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi atau memenuhi persyaratan administrasi dalam tahapan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

Untuk request dari Sobat Desa mengenai Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Anggota BPD dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Anggota PPS akan Kami buat pada kesempatan atau postingan berikutnya.

Cek juga: 

Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa adalah surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa sebagai syarat administrasi wajib dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Biasanya, Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa berisi pernyataan bakal Calon Kades bahwa yang bersangkutan benar-benar bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dan siap mengikuti seluruh tahapan Pilkades. 

Surat pernyataan ini wajib ditandatangani oleh bakal Calon Kepala Desa diatas materai 6000. Dan surat pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga. 

Ok guys, apakah Anda mencari contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa, baik format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

Situs Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan contoh format administrasi Pilkades. Dan salah satunya adalah Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis (free).


Untuk contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi anggota BPD, atau Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Perangkat Desa akan Kami ulas pada postingan selanjutnya.

Cek juga: Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bagaimana cara membuat Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan sebagai Kepala Desa?
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-EEkdY8b-GB4/XXzPGiHv2AI/AAAAAAAABXM/WOVZ3MbQYOo13e7NUubKYi_9TklQ-YeRgCEwYBhgL/s320/surat-pernyataan-bersedia-dicalonkan-menjadi-kepala-desa.jpg" alt="contoh surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa"/>
#Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa dalam Pilkades



Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

Berikut ini contoh format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa:

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
  • Nama          : LA SURAT
  • Jenis Kelamin      : Laki-Laki
  • Tempat/Tgl. Lahir : Baubau, 20 September 1982
  • Agama                :  Islam
  • Pekerjaan              : Perangkat Desa
  • Alamat                  : ..........
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ....................., Kecamatan ............... dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
.........................., ...........................
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]

.......................................


Cek juga: 
Ok guys, seperti yang Anda lihat pada petikan redaksi contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan diri sebagai Kepala Desa (Kades) diatas. Mungkin kalau diperhatikan belum terlalu rapi atau teratur. 

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget