FORMAT ADMINISTRASI DESA: Pemilihan Kepala Desa FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 12-12 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Pemilihan Kepala Desa"

Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades adalah berita acara yang dibuat dalam kegiatan rapat pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). 

Apakah Sobat Desa sedang mencari "contoh berita acara pembentukan panitia Pilkades" terbaru? 

Artikel yang Sobat Desa baca saat ini mengulas contoh berita acara rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang dapat Anda download file-nya dalam bentuk format doc (word) maupun PDF. Baik untuk dipergunakan dalam pelaksanaan "Pilkades Serentak" maupun "Pilkades Antar Waktu (PAW)". Untuk "berita acara pembubaran panitia Pilkades" akan Kami ulas dalam artikel lain.

Namun sebelum Sobat Desa download berita acara pilkades ini. Sebaiknya simak step by step poin-poin pentingnya. Ok?

Siapa yang membuat berita acara ini? 

Siapa yang mengadakan rapat/musyawarah, sehingga dituangkan dalam berita acara rapat ini?

Sebagaimana sudah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya berjudul "Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa", bahwa:
Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
Cek juga: Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Terbaru)

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia Pilkades ini kemudian dituangkan dalam berita acara. Dan atas dasar berita acara inilah, Ketua BPD menetapkan/mengesahkannya dengan Keputusan BPD.

Mengenai contoh SK BPD-nya, Sobat Desa bisa cari dan cek di artikelnya dalam Blog format-administrasi-desa-.blogspot.com ini.

Contoh Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-jvWbCCVqnvI/XYFSXB5Q2tI/AAAAAAAABYk/5DW2qVsRpEU_x-lxChTxpydhDulFXnGcQCEwYBhgL/s320/berita-acara-pembentukan-panitia-pilkades.jpg" alt="Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades terbaru"/>


Berikut ini redaksi teks contoh berita acara rapat BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR ISI:

Pembentukan Panitia Pilkades

Pembentukan Panitia Pilkades adalah salah satu kegiatan dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Cek: Pasal 7 huruf b Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Kabupaten dan tingkat Desa demi kelancaran penyelenggaraan Pilkades Serentak maupun Antar Waktu. (Cek pada Pasal 7-8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Itu artinya dari sisi tingkatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Desa dan Pelantikan-Nya? 
Berikut ini secara teknis prosedur/mekanisme pembentukan Panitia Pilkades tingkat Desa sampai dengan tata cara pelantikan-Nya:
  1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa, BPD kemudian mengadakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa.
  2. Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
  3. Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Selengkapnya cek: Unsur-Unsur Panitia Pilkades).
  4. Pembentukan Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (Cek: SK BPD tentang Panitia Pilkades).
  5. Panitia Pilkades kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh BPD setelah ditetapkan dalam Keputusan BPD. 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-E4nKMS_rbm8/XYGOt1a-7eI/AAAAAAAABZE/-x-jXe906mA65sTL6fz1imvnBBumG0SFwCEwYBhgL/s320/pembentukan-panitia-pemilihan-kepala-desa.jpg" alt="Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh"/>
Gambar ilustrasi: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD

Catatan: Poin 5 mengenai tata cara Pelantikan Panitia Pilkades di atas biasanya diatur secara teknis dan rinci dalam Perda/Perbup. Mengenai susunan acara, berita acara, contoh naskah, sambutan, doa, teks/kata-kata sumpah pelantikan Panitia Pilkades akan Kami bahas dalam artikel lain.

Cek juga: Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Kabupaten/Kota?
Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (Cek: Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang perbedaan antara Panitia Pilkades di tingkat Desa dengan Panitia Pilkades di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pembentukannya, sebagai berikut:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 7 dan 12 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  • Keterangan tambahan:
Dasar hukum pembentukan Panitia Pilkades diatur dalam Permendagri no. 112 Tahun 2014 juncto Permendagri no. 65 Tahun 2017. Dan terkait dengan teknis proses pembentukan Panitia Pilkades tingkat Kecamatan dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata tertib pembentukan panitia Pilkades dapat dilihat juga pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

Itulah penjelasan siapa yang membentuk panitia Pilkades? Kapan dan dimana dibentuk? Mengapa harus dibentuk? Dan bagaimana tata cara pembentukannya?

Cek juga: Apa Tugas BPD Desa?

Tugas Panitia Pilkades

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa? Berikut ini Tugas Panitia Pilkades di tingkat Desa (sesuai Pasal 9 Permendagri 112 Tahun 2014), diantaranya:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dan masa kerja Panitia Pilkades berakhir (pembubaran) setelah dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.

Cek juga: Biaya Pilkades, DARI MANA?

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
Apa tupoksi Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota? Berikut ini tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota sesuai Pasal 5 ayat 2 Permendagri 65 Tahun 2017, meliputi:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
  2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota;
  7. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Terkait tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota pada poin 3, 4, dan 5 diatas, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Begitu pula dengan rincian pembagian tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan.

Cek juga: Undang-Undang Desa Terbaru

Jika sebelumnya kita telah mengulas mengenai contoh format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa dan Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas salah satu persyaratan administrasi Pilkades lainnya, yakni Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 adalah salah satu surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatas materai 6000. Surat pernyataan ini berisi pernyataan bakal calon Kepala Desa secara sungguh-sungguh untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 

Dinyatakan secara sungguh-sungguh, karena jika ternyata pernyataan bakal calon Kepala Desa tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apakah Anda sedang mencari contoh surat pernyataan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945? Baik dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

Cek juga: Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa

Bagaimana cara membuat surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 ini?


<img src="https://1.bp.blogspot.com/--GEfX0yAneY/XX1LaBRB6VI/AAAAAAAABXg/GlALE__IxIEUVPoveJ7SxR4UDXRKgSRkgCEwYBhgL/s320/format-surat-pernyataan-memegang-teguh-dan-mengamalkan-Pancasila-melaksanakan-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945-serta-mempertahankan-dan-memelihara-keutuhan-NKRI-dan-Bhineka-Tunggal-Ika.jpg" alt="format surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika"/>
Infografis: Format surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika


Tentu saja kita perlu menyesuaikan dengan regulasi yang ada, yakni regulasi yang mengatur administrasi Pilkades


Berikut ini format memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika terbaru:

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-tHhFB4xyQH0/XX1LaI1ghBI/AAAAAAAABXc/9QxTLYl6khQjwn6wrur7dbqipz2oPoeyACEwYBhgL/s320/Surat-Pernyataan-Memegang-Teguh-dan-Mengamalkan-Pancasila-dan-UUD-1945.jpg" alt="Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 doc dan pdf"/>
Infografis: Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 format Doc dan PDF
Cek juga: 
Yang bertanda tangan di bawah ini :
  • N a m a : WA SURAT
  • Jenis Kelamin      : Perempuan
  • Agama        : .................
  • Tempat/Tgl. Lahir : .................
  • Pekerjaan            : ...............
  • Alamat : ......................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari tahapan persiapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Karena itu, sudah seharusnya regulasi daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa salah satu persyaratan administrasi atau syarat tambahan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa petahana (incumbent) atau Penjabat (PJ) Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.

Apa itu Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan?

Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa diatas materai cukup (materai 6000) dan diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa:
saya adalah Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan atau Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
Hasil diskusi Kami pada beberapa Sobat Desa di berbagai daerah terkait dengan "Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan". Ternyata sebagian daerah belum memasukannya sebagai administrasi Pilkades atau lebih tepatnya syarat tambahan bagi kades petahana (incumbent) maupun PJ Kades yang maju dalam Pilkades.

Padahal penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa itu sifatnya wajib. Untuk mengakomodir dan sekaligus menyederhanakannya, maka menurut Kami, Pemerintah Daerah perlu mengatur format Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan yang diperuntukan khusus kepada bakal calon Kades petahana atau PJ Kades dalam Perda/Perbup tentang Pemilihan Kepala Desa.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-eViwcpLVllE/XXzPGqWglkI/AAAAAAAABXM/YZcCOaOTmiUV30DRjTlwgjJaiR6yaWRJQCEwYBhgL/s320/penyampaian-laporan-akhir-masa-jabatan.jpg" alt="Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"/>
Infografis: Kewajiban Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Agar seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah semestinya kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan Pilkades tersebut diselesaikan. 

Cek juga: 
Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan melalui 4 tahapan, yakni:
  • Tahapan persiapan
  • Tahapan pencalonan; 
  • Tahapan pemungutan suara; dan 
  • Tahapan penetapan.
(Sumber: Pasal  6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa)

Cek juga: LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa vs LPPD Akhir Tahun

Kali ini kita fokus pada tahapan persiapan, yang mana dalam regulasi sangat jelas diatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam tahap persiapan Pilkades ini. Catatan Kami, setidaknya ada 2 poin penting terkait dengan Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa dalam regulasi Pilkades
  • Pertama, pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  • Kedua, laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(Sumber: diolah dari Pasal 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014)

Selengkapnya Sobat Desa bisa cek pada artikel: KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkades. Maka sudah sepatutnya regulasi daerah menindaklanjutinya menjadi persyaratan administrasi wajib bagi Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa yang ingin maju pencalonan Kepala Desa dalam Pilkades. Artinya itu adalah syarat tambahan.

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembuat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan (rechterlijke beslissing/court decision). 

Apakah Anda sedang mencari contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara (imprisonment)  dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

Berbeda dengan surat keterangan, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara dibuat secara individual atau dibuat sendiri oleh seseorang yang biasanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengurusan lamaran pekerjaan, pencalonan, atau pun hal tertentu lainnya. Surat Pernyataan ini wajib ditandatangani diatas materai 6000 sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekedar informasi, bahwa ada perbedaan yang mendasarkan antara pidana penjara dan pidana kurungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht/Criminal Code)

Cek juga: 
Pidana Penjara
  • Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (lihat pada Pasal 12 KUHP - Wetboek Van Strafrecht), serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (lihat pada Pasal 14 KUHP - Wetboek Van Strafrecht). 
  • Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-LLzaq4ciAFk/XX1wf9-jjAI/AAAAAAAABXw/KGICgGKwx70eSN2yuSd9nJZ6dHJBioV8ACLcBGAsYHQ/s320/contoh-format-surat-pernyataan-tidak-sedang-menjalani-hukuman-pidana-penjara-doc-pdf.jpg" alt="download contoh format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara doc pdf"/>
Infografis: download contoh format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara doc pdf

Pidana Kurungan
  • Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Lihat Pasal 18 ayat (1) KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (lihat Pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (baca Pasal 19 ayat (2) KUHP).
  • Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (baca buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (baca Pasal 30 ayat (2) KUHP).
Jadi yang dimaksud hukuman dalam contoh surat pernyataan ini adalah hukum pidana penjara, bukan pidana kurungan. 

Cek juga: Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa dan Addendum

Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana ini biasanya akrab ditemui pada saat pengurusan administrasi CPNS, administrasi pencalonan jabatan, atau pada instansi tertentu.

Dalam persyaratan administrasi Pemilihan Kepala Desa, salah satu syarat wajib yang dilengkapi oleh bakal calon Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara. Itulah mengapa Kami sebagai pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com mencoba memberikan ulasan dan contoh format surat pernyataan ini kepada Anda. 

Cek juga: Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Kontrak+Addendum)
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-gy_bkQYHa-Q/XXzPH7HTV3I/AAAAAAAABXQ/QZyvyAkqQVUlkDzf99_MENrpHzfLpgZ3ACEwYBhgL/s320/surat-pernyataan-tidak-sedang-menjalani-hukuman-penjara.jpg" alt="contoh surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara"/>
#Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara



Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara

Cek juga: Contoh Surat Lamaran CPNS 2019 (Terbaru)

Berikut ini cuplikan redaksi contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara atau contoh surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara:

Sebagaimana dalam aturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bahwa bakal calon Kepala Desa yang pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut) tidak diperbolehkan menjadi Kepala Desa. 


Persyaratan Pilkades ini kemudian dijabarkan kedalam bukti surat, yakni Surat Pernyataan.

Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa:
  • tidak pernah sama sekali menjabat sebagai Kepala Desa; atau
  • tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan Kepala Desa.
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-r5vupQQqo6U/XXzPHqua-fI/AAAAAAAABXU/4ZS8EE4ycc8_Sdm1HeOGXjqg_4kPYNI0QCEwYBhgL/s320/surat-pernyataan-tidak-pernah-menjabat-kepala-desa.jpg" alt="contoh surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa"/>
#Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa

Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa/Lurah Desa ini wajib ditandatangani oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa (Kades) diatas kertas bermaterai cukup (materai 6000). Berkas Surat pernyataan ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi atau memenuhi persyaratan administrasi dalam tahapan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

Untuk request dari Sobat Desa mengenai Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Anggota BPD dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Anggota PPS akan Kami buat pada kesempatan atau postingan berikutnya.

Cek juga: 

Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa adalah surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa sebagai syarat administrasi wajib dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Biasanya, Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa berisi pernyataan bakal Calon Kades bahwa yang bersangkutan benar-benar bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dan siap mengikuti seluruh tahapan Pilkades. 

Surat pernyataan ini wajib ditandatangani oleh bakal Calon Kepala Desa diatas materai 6000. Dan surat pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga. 

Ok guys, apakah Anda mencari contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa, baik format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

Situs Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan contoh format administrasi Pilkades. Dan salah satunya adalah Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis (free).


Untuk contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi anggota BPD, atau Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Perangkat Desa akan Kami ulas pada postingan selanjutnya.

Cek juga: Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bagaimana cara membuat Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan sebagai Kepala Desa?
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-EEkdY8b-GB4/XXzPGiHv2AI/AAAAAAAABXM/WOVZ3MbQYOo13e7NUubKYi_9TklQ-YeRgCEwYBhgL/s320/surat-pernyataan-bersedia-dicalonkan-menjadi-kepala-desa.jpg" alt="contoh surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa"/>
#Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa dalam Pilkades



Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

Berikut ini contoh format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa:

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
  • Nama          : LA SURAT
  • Jenis Kelamin      : Laki-Laki
  • Tempat/Tgl. Lahir : Baubau, 20 September 1982
  • Agama                :  Islam
  • Pekerjaan              : Perangkat Desa
  • Alamat                  : ..........
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ....................., Kecamatan ............... dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
.........................., ...........................
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]

.......................................


Cek juga: 
Ok guys, seperti yang Anda lihat pada petikan redaksi contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan diri sebagai Kepala Desa (Kades) diatas. Mungkin kalau diperhatikan belum terlalu rapi atau teratur. 

Untuk menjaring dan menyaring para bakal Calon Kepala Desa yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), maka dibuatlah beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah para bakal calon Kepala Desa diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Apa itu Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa?

Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah surat pernyataan yang menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME). 

Dalam konteks Pilkades, Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa diatas materai cukup (Rp. 6000) yang berisi pernyataan/ikrar ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam surat pernyataan ini juga diterangkan bahwa apabila pernyataannya tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia/siap untuk dituntut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cek juga: 
Dalam Pilkades, surat pernyataan ini diberlakukan kepada semua bakal Calon Kepala Desa. Entah itu dari yang sebelumnya memiliki riwayat pekerjaan sebagai Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa (baca: Petahana/Incumbent), atau yang lainnya.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-FHPSQYX6q-s/XXq1C9NHXfI/AAAAAAAABVM/skC8ad3TQ0wkXFLrlXqS-EUrDTuLpnMxgCEwYBhgL/s320/surat-pernyataan-bertaqwa-kepada-tuhan-yang-maha-esa-yme.jpg" alt="contoh surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa"/>
Infografis: #Contoh Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) terbaru


Dan sebenarnya, persyaratan administratif untuk membuat surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME ini bukan saja berlaku dalam Pilkades. Dalam penjaringan Perangkat Desa (kalau tidak salah), surat pernyataan wajib dibuat oleh bakal Calon Perangkat Desa dalam seleksi Perangkat Desa.

DAFTAR ISI:

Kop Surat Panitia Pilkades

Kop Surat Panitia Pilkades adalah bagian teratas (kepala surat) dari lembaran surat resmi yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Kop Surat Panitia Pilkades merupakan salah satu naskah dinas yang terdiri dari nama, alamat sekretariat, dan logo panitia Pilkades

Penulisan dan penempatan Kop Surat Panitia Pilkades memiliki tujuan yang sama dengan Kop Surat Resmi/Dinas pada instansi, organisasi atau perusahaan pada umumnya. Kop Surat ini bertujuan memberikan informasi kepada penerima surat tentang asal surat, siapa nama pengirim, dan alamat pengirim surat tersebut. 

Dengan kata lain, kop surat panitia Pilkades menjadi salah satu identitas resmi (selain stempel) yang dapat diketahui dan memudahkan oleh penerima surat mengenalinya. 

Kedudukan kop surat dalam administrasi pemilihan Kepala Desa, baik serentak maupun antar waktu adalah sebagai legalitas (pengesahan) atas setiap surat resmi yang dibuat oleh Panitia Pilkades. 

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | DPS Pilkades dan Contoh SK Penetapan DPS - Sebagaimana sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya dalam konteks Pilkades:
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya, serta ditambah dengan pemilih baru.

DPS Pilkades

Kepanjangan dari singkatan DPS adalah Daftar Pemilih Sementara yang termasuk bagian dari tahapan pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Dalam artikel ini, Kami akan mengulas Contoh DPS Pilkades dan SK Penetapan DPS Pilkades. Dan tidak hanya itu, Kami juga akan membagikan contoh format DPS Pilkades beserta SK penetapannya. Baik dalam bentuk format pdf maupun doc (word), dapat Anda download secara gratis (free).


DPS dalam Pilkades sifatnya tidak berdiri sendiri. Artinya proses tahapan atau mekanisme terjadi, sebelum dan setelahnya. 


Singkat kata, pemilih dalam DPS Pilkades adalah pemilih sementara.  Dimana Panitia Pilkades melakukan penyusunan DPS melalui proses pemutakhiran dan validasi data kependudukan atau data pemilihan umum (Pemilu) terakhir.


Apabila DPS sudah selesai disusun, maka kemudian ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Keputusan Panitia Pilkades.


Dimana contoh format DPS-nya? Anda dapat download melalui file SK Penetapan DPS-nya. Pada Lampiran SK, Anda akan menemukan apa yang Anda cari itu.


Oke... Teruskan ke SK Penetapan DPS Pilkades berikut ini....


Cek juga: DPT Pilkades dan Contoh SK Penetapan-Nya

SK Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara)

Inilah contoh format SK Penetapan DPS dalam Pilkades.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-D7V0Ytw4Tos/XXDVkdEwAhI/AAAAAAAABSY/qX-npuwDf-81XyFRgbuBkFkahm4hjQrPgCEwYBhgL/s320/contoh-format-dps-pilkades-dan-penetapan-dps.jpg" alt="contoh format dps pilkades dan penetapan dps"/>



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...................

NOMOR ........... TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN  DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DESA …........................ KECAMATAN ........................ KABUPATEN ...................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....................., 

Menimbang  : 
bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (....) Peraturan Bupati ........... Nomor ......   Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ............... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa ............. Kecamatan ............ Kabupaten .............;


Mengingat :
  1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor ...... Tahun ................. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .....................; 
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ..... Tahun ........ tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ...... Tahun ......    Nomor .....,    Tambahan Lembaran    Daerah Kabupaten ...... Tahun ...... Nomor .....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten ...... Nomor .....  Tahun ....... tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor .... Tahun ........  tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ........ Tahun .....  Nomor ....,   Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  9. Peraturan  Bupati  ....... Nomor  ..... Tahun  ......... tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten ....... Tahun ...... Nomor ......);
  10. Dan seterusnya....
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan   :
KESATU         :  Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun .......... sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten ........ sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.

KETIGA          :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan  di ............................................. 
pada tanggal .................................................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ............
                                                                                                       Ketua


                                                                                         ........................................



SALINAN disampaikan Kepada Yth:
1.    Bupati .........;
2.    Camat...............;
3.    Ketua BPD Desa .............;
4.    Arsip.
-----------------------------------------------

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget