FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "PP"

Daftar Isi:

PP PSBB 2020

PP PSBB | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PP tentang PSBB tersebut secara resmi ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 di Jakarta dan pada hari yang sama diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6487.

Ringkasan/Rangkuman Isi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS


  • Jenis Peraturan : Peraturan Pemerintah
  • Nomor Peraturan : 11
  • Tahun Peraturan : 2017
  • Tentang : Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  • Tanggal Ditetapkan : 30 Maret 2017
  • Tanggal Diundangkan : 7 April 2017
  • Nomor Lembaran Negara : 63
  • Nomor Tambahan Lembaran Negara : 6037
  • Ditetapkan Oleh : Presiden Republik Indonesia
  • Tipe File Download : PDF dan DOC


Apakah Anda sedang mencari PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?



PP Nomor 11 Tahun 2019 saat ini menjadi trending topic, khususnya bagi perangkat desa. Pasalnya, perubahan dalam PP pengganti PP 43 dan PP 47 tersebut menyangkut Siltap (Penghasilan Tetap) atau gaji perangkat desa yang disetarakan dengan PNS golongan 2A. Jadi wajar saja, jika banyak yang mencari untuk men-download file nya, baik dalam bentuk dokumen pdf maupun word (doc) .

DAFTAR ISI 


  • Poin Pasal Penting Dalam PP No 11 Tahun 2019
  • Isi PP Nomor 11 Tahun 2019
  • A. Sumber Pendanaan Pemerintah Desa
  • B. Berapa Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa?
  • C. Bagaimana jika ADD tidak cukup untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa?
  • D. Ketentuan-Ketentuan Lain
  • E. Kapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Mulai Berlaku?
  • F. Ambang Batas Waktu Penyetaraan Siltap Perangkat Desa setara gaji setara ASN golongan II/A
  • G. Berapa persentase pembagian postur Belanja Desa dalam APBDes?
  • H. Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lain
  • I. Ketentuan Lain Mengenai Tanah Bengkok Atau Sebutan Lainnya
  • Salinan PP 11 Tahun 2019

  • Apa yang berubah dari PP perubahan PP 47 tahun 2015 ini? Atau apa perubahan-perubahan terbaru yang ada dalam isi PP ini? Apakah ada salinan-nya yang dapat di-download? Anda akan menemukan jawabannya dalam artikel ini.

    Ada sebagian dari sobat desa yang mengira bahwa aturan yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019 tersebut adalah UU No 11 Tahun 2019, padahal tidak demikian. Yang benar adalah PP No 11 Tahun 2019.


    PP 11 tahun 2019 ini sangat ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Desa, khusus para Perangkat Desa. Karena aturan ini menentukan nasib perangkat desa, terutama soal besaran gaji atau siltap terbaru mereka.



    Berapa gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019? Berapa Penghasilan Tetap (Siltap) yang akan diterima oleh Para Kepala Desa dan Perangkat Desa?

    Bagaimana mekanisme rincian gaji Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun, Kaur, Kasi, dan Sekdes?

    Apakah gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa kena Pajak?

    Pertanyaan-pertanyaan diatas diajukan oleh sobat desa yang ingin mengetahui besaran gaji/siltap para aparat pemerintah desa. Wajar saja, karena memang aturan mengenai besaran porsi gaji atau Siltap sudah mengalami perubahan. 

    Belum lama ini (28 Februari 2019), Presiden Joko Widodo telah menandatangani dan menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

    MKRdezign

    {facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

    Form Kontak

    Name

    Email *

    Message *

    Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget