FORMAT ADMINISTRASI DESA: Lembaga Kajian Desa FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 12-12 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Lembaga Kajian Desa"

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu diatur dalam Pasal 85 ayat 3 UU Desa : yang mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Berdasarkan Pasal 92 ayat 3 UU Desa bahwa Kerjasama Antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan dilaksanakan dalam wadah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES/PERBERKADES).

Lihat Juga : Kupas Tuntas Soal Perberkades




Model Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan Partisipatif yaitu Pembangunan yang memfokuskan pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. 

Memahami Tugas-Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Pendamping Desa


Perbedaan mendasar model pendampingan pasca ditetapkannya UU Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa” menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. 


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-x_lKAR2GpXA/XH2ZkDLr6tI/AAAAAAAAARE/Jql8hWUx6gAPx697YAClboSu3KWSYqzMwCLcBGAs/s320/tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-pendamping-desa.webp" alt="tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pendamping Desa"/>







Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community di-berdaya-kan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa-desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas Pemerintahan yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Ada sobat desa yang bertanya "Apakah Pejabat (pj) Kepala Desa atau Pelaksana tugas (plt) Kepala Desa tidak boleh mengubah RPJMDes"? 

Soal boleh atau tidak boleh-nya, sobat desa bisa menyimak hasil wawancara (interview) Kami bersama Mas Nur Rozuqi, Pengelola Padepokan Desa berikut ini.

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget