FORMAT ADMINISTRASI DESA: Lain-Lain FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 11-11 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Lain-Lain"

Kode Penomoran Indeks Surat Dinas/Nomor Surat Resmi dan Contoh-Nya


#Nomor Surat/Kode Surat merupakan bagian dari proses tata kelola administrasi di instansi pemerintahan, lembaga pemerintahan, maupun organisasi yang mengacu pada sistem penomoran surat dinas atau surat resmi. Kode Surat Dinas atau Nomor Surat Resmi adalah tanda atau patokan baku berupa nomor indeks surat-menyurat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk bidang atau hal yang berhubungan dengan surat dinas atau surat resmi yang dibuat (kedinasan).
Gambar : Apa dan Bagaimana Kode Penomoran Surat Resmi/Nomor Surat Dinas?
Biasanya dalam pemberian nomor surat, kode surat diisi pertama, lalu kemudian nomor surat keluar dan lain-lain. Penulisan nomor surat dinas yang benar atau indeks surat menyurat pemerintahan adalah dengan mengacu pada Permendagri tentang Kode surat.



Sobat desa mungkin suka juga :
Pada kesempatan ini Kami mencoba mengulas kode-kode surat dan klasifikasi kode surat  serta klasifikasi arsip yang berlaku di pemerintahan desa, pemerintahan daerah, dan instansi-instansi lainnya. Contoh nomor surat keterangan lulus, Kode Surat Keterangan Domisili, Kode Surat Keterangan Pengurusan Kartu Keluarga Sementara, Kode Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kode Surat Permohonan Desa, Kode Surat Tugas Desa , Surat Istimewa, dan Kode-kode surat resmi (surat keluar maupun surat masuk) lainnya yang ada di pemerintahan maupun organisasi pemerintahan. Mau diisi nomor berapa surat-surat itu.



Di Desa, kita biasa temui penomoran-penomoran surat kerap kali digunakan oleh Pemerintah Desa, BPD Desa, LPMD, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat, PAUD Desa, TPK, Taman Pengajian Al-Qur'an, dan lembaga-lembaga lain di desa.

Cara Membuat Ukuran Kertas F4 di Word, Excel, dan Printer

#Cara Mengatur Ukuran Kertas F4 - Cara Membuat Ukuran Kertas F4 di Word, Excel dan Printer| How to set f4 in word, excel, and printerTidak sedikit dari pengguna microsoft office, khususnya Ms Word dan Excel yang belum mengetahui, bagaimana cara mengatur atau men-setting ukuran format kertas F4 (HVS/Folio) di Word dan excel dokumen? Sebagai alternatif sementara, sebagian memilih setting/mengatur ukuran kertas Legal, Letter, A4 atau ukuran lainnya.  Akibatnya, seringkali kertas F4-HVS-Folio menjadi terpotong ketika di-printout. 

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-NZbTyWsjoic/XW0GGtk5CrI/AAAAAAAABQw/rZSBYlLUYSUQHylwfpv6_XcK3oiUnv-kgCLcBGAs/s320/cara-mengatur-ukuran-kertas-f4-di-word-excel-dan-printer.jpg" alt="cara mengatur ukuran kertas F4 di Word, Excel, dan Printer agar tidak terpotong"/>


Karena beda ukuran di settingan kertas menggunakan ukuran Legal, A4, atau yang lainnya sedangkan kertas yang dipakai untuk print menggunakan kertas F4. Jadi jangan heran kalau kalau hasil cetak-nya tidak teratur atau terpotong.  Inilah masalahnya !

Apakah Anda sedang mencari Contoh Format Surat Keterangan Hak Milik Kapal (Klm/Plm)?

Surat Keterangan Hak Milik Kapal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan status hukum kepemilikan/bukti kepemilikan kapal milik warga-nya disertai dengan ukuran GT/spesifikasi kapal. Surat keterangan ini biasanya dibuat untuk pengurusan administrasi kapal

Dengan kata lain, Surat Keterangan Hak Milik Kapal merupakan surat keterangan kepemilikan kapal/perahu motor atau bentuk pengakuan/keterangan pemerintah desa mengenai siapa pemilik kapal tersebut. SUKET Hak Milik Kapal, baik jenis Kapal Klm/Plm ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Surat Keterangan Tukang (Pacak) atau Surat Keterangan Pembuatan Kapal. 

Cek juga: Contoh Surat Keterangan Tukang dalam Pembuatan Kapal 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-IeJOvEQjxcw/W9X3mZl5NtI/AAAAAAAADhQ/qlhMYfslbkcu3xnnlmiN4Z41eFPdTRs6ACEwYBhgL/s320/download-contoh-format-surat-keterangan-hak-milik-klm-plm-format-administrasi-kapal-word-doc.png" alt="contoh surat keterangan hak milik kapal"/>
Download Contoh Format Surat Keterangan Hak Milik 

Dalam artikel kali ini, Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com tidak me-review surat keterangan docking kapal, surat keterangan kecakapan kapal, atau pun surat keterangan perwira kapal. Namun yang akan Kami review dan share kepada Anda semua adalah contoh surat keterangan kepemilikan Kapal.

Pada paragraf awal, Kami sudah menyinggung bahwa surat keterangan ini seringkali digunakan dalam persyaratan mengurus administrasi perkapalan. Mengurus kelengkapan dokumen kapal seperti surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) atau akta/sertifikat kapal nelayan/perikanan, salah satu persyaratan pendaftaran-nya adalah dokumen surat ukur kapal/surat timbang kapal, baik sementara maupun permanen. Sementara syarat penerbitan surat ukur kapal dikeluarkan oleh pihak terkait jika sudah menerima surat keterangan hak milik kapal ini. 


Dalam Surat Keterangan ini juga disebutkan dengan jelas, apa saja spesifikasi dan berapa ukuran kapal. Biasanya spesifikasi dan ukuran Kapal meliputi:
  • Panjang Bagian Atas
  • Panjang Lunas Bawah
  • Lebar Bagian Tengah
  • Tinggi Bagian Tengah
  • Tempat Membangun
  • Bahan Bangunan Bodi
  • Tanggal Peletakan Lunas
  • Tanggal Selesai (diluncurkan)
  • Mesin yang dipakai
Pertanyaan selanjutnya, apa kode/nomor surat keterangan kapal ini? Dalam Permendagri mengenai kode-kode surat. Untuk Surat Keterangan Hak Milik Kapal ini diisi dengan nomor surat 552.2. Namun untuk lebih pastinya, Anda bisa cek pada artikel : KODE SURAT RESMI.





FormatAdministrasiDesa - Dalam rangka optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa di desa yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ). Dan demi terlaksananya kualitas pengadaan barang dan jasa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Desa dapat mengangkat Tim Pemeriksa Barang/Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Tim pengawasan kegiatan atau sebutan lainnya. Pengangkatan Tim Pemeriksa Barang ini ditetapkan melalui SK Kepala Desa.

Cek juga : SK Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa






<img src="https://3.bp.blogspot.com/-mcxkfbx16wI/XF5VzMSa6OI/AAAAAAAAAMA/QH363u5nJyoAtrkhbVE7K2AnyPrIeoFfgCEwYBhgL/s320/SK%2BTim%2BPemeriksa%2BBarang%2Bdan%2BPenerima%2BBarang.webp" alt="sk tim pemeriksa barang di desa oleh kepala desa"/>


Pengangkatan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa ini dimaksudkan untuk membantu TPBJ/TPK dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh TPBJ/TPK. Karena itu, pentingnya koordinasi bagi Tim Pemeriksa dan TPBJ/TPK.

Apakah Anda sedang mencari "contoh format SK Tim Pemeriksa Pekerjaan di Desa"? Baik dalam bentuk PDF maupun Word (Doc). Kami katakan Anda berkunjung di Situs yang tepat. Situs format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan berbagai contoh format administrasi terbaru dan lengkap yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis (free). Salah satunya, SK yang Anda cari ini.

Namun sebelum Anda download, sebaiknya Anda juga perlu menyimak penjelasan dan ulasan Kami dalam artikel ini. Agar apa-apa saja yang Anda download dalam Blog ini dapat Anda pahami apa dan untuk apa format itu digunakan. 

Seperti yang sudah saya jelaskan di artikel-artikel sebelumnya, dasar hukum format surat keputusan (SK) Kepala Desa adalah Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Apapun isi SK Kades tersebut harus mengikuti kaidah atau aturan tersebut. Termasuk juga yang saat ini sedang saya bagikan kepada Anda, yakni SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Barang Di Desa.

Cek Juga : 
Nantinya Tim Pemeriksa Barang yang telah di-SK-kan oleh Kepala Desa ini akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ). Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap setiap pengadaan barang dan jasa di desa. Baik kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau pun sumber-sumber lainnya yang diterima oleh desa. 

Tim pemeriksa hasil pekerjaan ini juga membantu TPBJ/TPK dalam proses serah terima pekerjaan barang/jasa, termasuk pemeriksaan dan pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan di desa. 


Berikut ini Format Terbaru SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Barang di Desa

Aplikasi Amplop Surat Desa "Siap Cetak" [Format Excel] - Amplop surat adalah salah satu pelengkap administrasi surat menyurat di desa. Jika sobat desa telah menyusun atau membuat surat, maka selanjutnya tentu saja surat tersebut harus dimasukkan ke dalam amplop. 

Berikut ini aplikasi/software yang Kami rekomendasi-kan untuk sobat desa gunakan dalam menyusun amplop surat administrasi desa?

Review Aplikasi/Software


<img src='https://3.bp.blogspot.com/-g6xb9H4PlHI/XGJ0NXW1F4I/AAAAAAAAANo/rI6vYtw8STYy1EXrY3F5Y6JEQl5rkqUJwCLcBGAs/s320/aplikasi-amplop-surat-desa-excel-versi-1.0-terbaru.webp' width='100' height='100' alt='aplikasi/software amplop surat desa terbaru format excel'/>

Contoh Format Surat Rekomendasi Camat perihal Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa 2018 Terbaru. Atas dasar rekomendasi inilah sehingga Kepala Desa menetapkan SK (Surat Keputusan) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. 

Jika Rekomendasi Camat berisi penolakan atas pengangkatan/pemberhentian perangkat desa, maka otomatis Kepala Desa harus melakukan peninjauan ulang atas rencana untuk menerbitkan SK Perombakan tersebut. 

Namun jika rekomendasi dari Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati menyatakan bahwa setuju, maka Kepala Desa baru dapat melakukan menetapkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Itu baru dianggap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga : SK Perangkat Desa Terbaru


Apa itu SKTM? SKTM adalah kepanjangan dari Surat Keterangan Tidak Mampu. Surat ini biasanya digunakan untuk persyaratan pengurusan KJP, berobat, beasiswa BSM bagi anak sekolah SD/MIN-SMP/MTS-SMA/SMK/MAN, beasiswa kuliah, bidik misi, melahirkan, cerai, PLN,  dan pengurusan lain-lain yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dalam rangka menerangkan atau memberikan keterangan bahwa warganya termasuk dalam keluarga tidak mampu (miskin). 

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget