FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Format Aset Desa"

Hasil kegiatan pemetaan aset dan potensi aset desa termasuk perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJMDes selanjutnya mesti dilaporkan melalui laporan pemetaan aset desa. 

Apa itu Laporan Pemetaan Aset Desa?

Laporan Pemetaan Aset Desa adalah laporan yang wajib dibuat, disusun, dan dilaporkan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa mengenai hasil kegiatan pemetaan aset dan potensi aset desa termasuk perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa.

Bagaimana panduan/cara mengisi dan contoh formatnya terbaru tahun 2020?


Tenang!

Contoh Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal BUMDes (Dana/Aset)  Secara umum ada 2 (dua) jenis penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni:
  1. penyertaan modal dalam bentuk dana/uang; dan
  2. penyertaan modal dalam bentuk aset.
Apa bedanya?

Penyertaan modal dalam bentuk dana/uang adalah pemindahtangan dana/uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDes. 

Sedangkan, Penyertaan modal dalam bentuk aset adalah pemindahtangan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDes. Contohnya seperti Pasar Desa, Tanah Kas Desa, dan inventaris 
aset milik Desa lainnya.


Itulah kedua jenis penyertaan modal yang diterapkan oleh Desa untuk penguatan BUMDes.
 Artinya, kalau bukan penyertaan modal dana/uang, pasti penyertaan modal berupa aset.


Karena itulah maka dalam proses penyerahan-nya yang dituangkan dalam berita acara juga perlu menyesuaikan jenis penyertaannya. 


Maka benar saja, dalam review (ulasan) ini Kami akan memberikan 2 contoh format kepada Sobat Desa sesuai jenis penyertaan modalnya:

  1. berita acara penyerahan dana BUMDes; dan
  2. berita acara serah terima aset BUMDes.

#Perdes Tanah Kas Desa adalah peraturan desa yang mengatur tentang pemanfaatan/penggunaan, penataan, dan pengelolaan tanah kas Desa atau tanah milik Desa. Apakah Sobat Desa mencari Contoh Perdes Tanah Kas Desa PDF maupun format Doc (Word) terbaru?

Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa menjadi legal standing atau payung hukum atas sewa tanah, lelang tanah, tukar guling, sertifikasi, pelepasan, dan pengaturan-pengaturan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan/penataan tanah kas Desa.

Berikut ini penjelasan dan contoh format Peraturan Desa (Perdes) tentang Tanah Kas Desa:

Contoh Perdes tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa

Belum lama ini beberapa Sobat Desa meminta Kami untuk mengulas dan membagikan contoh Perdes tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (tanah bengkok maupun tanah lainnya yang dimiliki oleh Desa). 

Cek juga:

#Pasar Desa ➽➽✅➽Dalam ulasan ini Anda akan menemukan penjelasan tentang apa itu Pasar Desa? Dan bagaimana contoh Perdes tentang Pengelolaan Pasar Desa?

DAFTAR ISI:

Pengertian Pasar Desa

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Lebih lanjut, Pasar Desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

Sedangkan, Pasar Antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih melalui mekanisme kerjasama antar Desa. 

Itulah definisi/pengertian Pasar Desa dan Pasar Antar Desa.


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-99wt7XJXK6M/XgVc9u7raOI/AAAAAAAAB6c/mUgUhgUWDhY0elie1XAacTi0YDW9gveTgCLcBGAsYHQ/s320/pasar-desa-adalah.jpg" alt="Pengertian Pasar Desa adalah"/>

Apa perbedaan Pasar Desa dengan Pasar Antar Desa?

Berikut ini perbedaan antara Pasar Desa dan Pasar Antar Desa, diantaranya:
  • Pasar Desa dikelola oleh Desa, sedangkan Pasar Antar Desa dikelola oleh dua Desa atau lebih;
  • Pasar Desa dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa, sedangkan Pasar Antar Desa dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa;
  • Pasar Desa dapat dibuka setiap hari, sedangkan Pasar Antar Desa dibuka sesuai kesepakatan Antar Desa.
Itulah bedanya antara Pasar Desa dengan Pasar Antar Desa.

Apa tujuan Pembentukan Pasar Desa?

Berikut ini tujuan pembentukan Pasar Desa, antara lain:
  • untuk memasarkan hasil produksi perdesaan;
  • untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
  • untuk melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
  • untuk menciptakan lapangan kerja masyarakat;
  • untuk mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
  • untuk memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
  • untuk mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa

Berbicara tentang pembangunan dan pengembangan Pasar Desa tidak dapat terlepas dari pembiayaan. 

Lantas dari mana sumber biaya untuk pembangunan dan pengembangan Pasar Desa. 


Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, disebutkan bahwa: 


Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

  1. swadaya dan partisipasi masyarakat;
  2. anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);
  3. pinjaman desa;
  4. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan 
  5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Permendagri 42/2007 disebutkan bahwa:
Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
Terkait pengelolaan Pasar Desa juga disinggung dalam Pasal 8 Permendagri 42/2007 yang berbunyi:
  1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
  2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
  3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
Logikanya, apapun aset Desa atau Kekayaan Asli Desa itu dikelola oleh Pemerintah Desa. 

Karena Pasar Desa adalah salah satu aset Desa atau Kekayaan Asli Desa, maka tentu saja bisa dikelola oleh Pemerintah Desa.


Hal ini sebagaimana diperkuat dengan terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 


Berikut ini cuplikan bunyi Pasal dalam Permendagri 1/2016 terkait Pasar:


Kekayaan Asli Desa terdiri atas:

  • tanah kas desa;
  • pasar desa;
  • pasar hewan;
  • tambatan perahu;
  • bangunan desa;
  • pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  • pelelangan hasil pertanian;
  • hutan milik desa;
  • mata air milik desa;
  • pemandian umum; dan
  • lain-lain kekayaan asli desa.
(Diolah dari Pasal 2 ayat 2 Permendagri nomor 1 Tahun 2016)

Apa yang dimaksud dengan "Sertifikasi Tanah Kas Desa" dan "Sertifikat Tanah Kas Desa"

Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah program pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa atau tanah milik desa yang belum memiliki sertifikat, untuk kemudian disertifikatkan. Sedangkan Sertifikat Tanah Kas Desa adalah dokumen/alat bukti mengenai status kepemilikan hak atas tanah kas desa dalam program sertifikasi tersebut. 

Dengan kata lain, "sertifikasi" lebih merujuk pada "programnya", sedangkan "sertifikat" merujuk pada "dokumen/alat buktinya".

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016  tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa:
Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
Itu artinya, jika Desa memiliki tanah maka tanah yang dikuasai oleh desa tersebut wajib dibuatkan sertifikat. Yang mana pemegang hak atas tanah tersebut adalah Pemerintah Desa. 

Menurut informasi yang Kami himpun, tanah kas desa dapat disertifikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Cek juga: Formulir Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Apa Manfaat Sertifikasi Tanah Kas Desa itu?

Berikut ini manfaat adanya program sertifikasi tanah kas desa atau penerbitan sertifikat tanah kas desa adalah:



  • Sebagai alat bukti atas status kepemilikan hak atas tanah kas desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai pemegang hak.
  • Adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum
  • Memudahkan proses tukar guling atau tukar menukar tanah kas desa dan pembebanan hak atas tanah tersebut.
  • Dapat memperlancar dalam kegiatan pembangunan di desa yang berkaitan pengelolaan atau pemanfaatan tanah kas desa
  • Dapat tercipta tertib administrasi pertanahan (agraria), khususnya tanah milik desa. 
  • Dapat meminimalisir terjadinya sengketa/kasus tentang pertanahan
  • Dan lain-lain


  • <img src="https://1.bp.blogspot.com/-yo8E9HfHKl0/XZjjtMckfXI/AAAAAAAABZw/8XfIU2BMVOw0NIMHM-r4OlueOtOKaDB4wCEwYBhgL/s320/sertifikasi_tanah_kas_desa.png" alt="Sertifikasi Tanah Kas Desa dan RAB Sertifikat Tanah"/>
    Cek juga: Format Berita Acara Serah Terima Barang

    RAB Sertifikat Tanah 

    Apakah Anda sedang mencari contoh rencana anggaran biaya (RAB) pengurusan sertifikat tanah kas desa? 

    #Berita Acara Serah Terima Barang - Apa yang dimaksud dengan Berita Acara Serah Terima Barang
    Berita Acara Serah Terima Barang adalah dokumen surat berita acara yang digunakan sebagai tanda bukti yang sah berkaitan dengan adanya serah terima atau penyerah-terimaan barang inventaris kantor atau aset tertentu
    Biasanya, Surat Berita Acara Serah Terima Barang dipergunakan ketika ada penyerahan dan/atau penerimaan barang atau aset yang dipergunakan untuk keperluan kegiatan atau pekerjaan dinas. Seperti serah terima barang rusak/cacat/retur, inventaris, barang jual beli, barang dana BOS, hibah, barang sitaan, barang bukti, atau jenis-jenis barang/aset lainnya.

    Melalui berita acara ini akan tercatat atau terinventarisir dengan baik apa-apa saja barang yang diserahkan, begitu juga barang yang diterima. Termasuk siapa saja yang pihak yang menyerahkan atau memindahtangankan barang dan siapa yang menerima barang.

    Dokumen Berita Acara ini seringkali dipergunakan dalam barang milik negara atau inventaris resmi/kedinasan seperti sekolah, perusahaan, atau pun instansi pemerintahan/perkantoran. Baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa. 

    Cek juga: Contoh Surat Pernyataan Jual Beli Tanah (PDF-Doc)

    Contoh barang inventaris atau aset yang diserahterimakan atau dipindahtangankan untuk sementara waktu, seperti:
    • Komputer/Laptop dan barang elektronik lainnya
    • ATK (Alat Tulis Kantor) atau barang habis pakai lainnya
    • Meja
    • Kendaraan Dinas (Mobil/Motor)
    • Kursi
    • Barang Ekspedisi
    • Buku
    • Barang service/sewa
    • Barang bekas
    • Barang hasil lelang/hasil pekerjaan pengadaan barang
    • Dan barang inventaris kantor lainnya
    Namun menurut Kami memang ada juga dalam bentuk surat berita acara serah terima barang untuk dihibahkan. Khusus berita acara serah terima untuk pengadaan barang dan jasa, maupun berita acara serah terima uang/barang/sumbangan kepada masyarakat, dan berita acara pinjam pakai akan Kami ulas kemudian.

    Cek juga: Surat Perjanjian Pinjam Pakai

    Bagaimana cara membuat berita acara ini? Apakah mencari contoh format berita acara serah terima barang?

    Jika Anda sedang mencari contoh format atau aplikasi berita acara serah terima barang dalam bentuk format doc (word), excel (xls), atau pun PDF. 



    <img src="https://1.bp.blogspot.com/-SbGWlgDtIho/XZkNDT8WBYI/AAAAAAAABZ8/9RWvkOY1YdIaR-38PSITCDz2h3CvYpQfQCLcBGAsYHQ/s320/contoh-berita-acara-serah-terima-barang.jpg" alt="Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Doc PDF"/>
    Contoh Surat Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Kantor Doc-PDF


    Cek juga: Contoh Berita Acara Serah Terima Berkas Pilkades

    Silahkan Anda download format doc (word), PDF, dan Excel (Xls) sederhana (simple), lengkap, dan terbaru pada link download dibawah ini:
    atau:
    atau:
    • #CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN EXCEL
    (File diatas sekedar contoh. Silahkan Anda kembangkan dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika ada pembaruan, akan Kami update seperti biasa).

    DAFTAR ISI CONTOH SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI DAN ADDENDUM-NYA:

  • 1. Contoh Surat Perjanjian Pinjam Pakai
  • 2. Addendum Surat Perjanjian Pinjam Pakai
  • Contoh Format Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Addendum-Nya - Salah satu surat perjanjian yang berkaitan dengan aset desa adalah surat perjanjian pinjam pakai beserta addendum-Nya. Apa itu Surat Perjanjian Pinjam Pakai? Apa itu Addendum Surat Perjanjian Pinjam Pakai? Dan Bagaimana contoh-nya?

    1. Contoh Surat Perjanjian Pinjam Pakai

    Surat Perjanjian Pinjam Pakai adalah surat perjanjian antara pihak yang meminjamkan  barang/aset (pemberi pinjaman) kepada pihak peminjam untuk digunakan secara gratis dengan ketentuan bahwa Peminjam wajib mengembalikan barang/aset yang dipinjam tersebut telah dipakai atau setelah sampai jangka waktu tertentu sebagaimana yang diperjanjikan. Surat perjanjian ini adalah salah satu dokumen format aset desa. Karena itu didalam folder Aplikasi Sipades tentu, format ini juga dimasukkan sebagai salah satu file pendukung. Menyangkut pinjam pakai ini, Kami telah mengulas-nya. Silahkan buka di: Apa itu Pinjam Pakai Aset Desa?

    DAFTAR ISI SURAT PERJANJIAN SEWA DAN ADDENDUM-NYA:

  • 1. Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan
  • 2. Addendum (Perjanjian Tambahan)


  • Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa dan Addendum-Nya [Format Doc-Pdf] - Surat Perjanjian Sewa adalah salah satu jenis surat perjanjian yang dilakukan antara Pemilik Barang dengan Peminjam/Penyewa Barang mengenai aset/barang sewa menyewa. 

    Didalam isi dari surat perjanjian sewa tersebut memuat perjanjian/kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa. Dan biasanya surat perjanjian ini dilengkapi dengan addendum atau perjanjian tambahan. 

    Apa saja macam-macam surat perjanjian sewa? Diantaranya perjanjian yang berkaitan dengan sewa menyewa:
    • bangunan/rumah
    • kendaraan (mobil/motor)
    • tanah/lahan/kintal
    • apartemen
    • perkakas catering
    • alat perkakas pesta
    • dan barang/aset sewa menyewa lainnya
    Sementara untuk kontrak/kesepakatan jangka waktu sewa/pinjam-nya diatur berdasarkan waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Bisa menggunakan sistem harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan tahunan. 

    Begitu pula dengan berapa tarif/harga sewa menyewa tersebut diatur dalam surat perjanjian sewa, dan dapat diperjelas dengan perjanjian tambahan atau disebut addendum. Tergantung kesepakatan.


    Kali ini Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com mencoba mengulas dan membagikan contoh format surat perjanjian sewa kepada Anda semua. Jika Anda tanya, apakah ada contoh file pdf atau doc (word) nya yang dapat didownload secara gratis (free)? Ya kedua jenis file, baik format doc maupun pdf dapat Anda unduh.

    Namun sebelum Anda unduh/download surat perjanjian sewa beserta adendum-nya. Kami sarankan kepada Anda untuk menyimak beberapa penjelasan dari Kami. Untuk analisisnya Kami pikir sudah banyak website yang menganalisa soal potensi usaha sewa menyewa ini. Kali ini Kami hanya memberikan gambaran umum tentang seperti apa bentuk surat perjanjian sewa dan perjanjian tambahan (addendum)? 


    Surat perjanjian ini masih berkaitan dengan format aset desa yang sebagian sudah Kami ulas dalam artikel sebelumnya. Dan memang surat ini menjadi salah satu dokumen dalam aplikasi aset Desa, yakni SIPADES. Makanya dalam artikel ini, contoh yang Kami sajikan adalah barang aset desa/inventaris milik desa yang dapat disewakan. Mengenai penjelasan, silahkan buka di Apa Itu Sewa Aset Desa?

    Daftar Isi Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan:

  • 1. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan
  • 2. Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan
  • 1. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan

    Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah surat perjanjian dalam rangka pemanfaatan barang/aset pihak pemilik, baik perorangan/perusahaan/vendor/organisasi/pemerintah dengan pihak lain untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya:
    • Lahan/Tanah
    • Bangunan
    • Kendaraan (Mobil/Motor)
    • Barang/Aset-aset lainnya
    Sementara itu, di artikel lain Kami telah menyinggung soal kerjasama pemanfaatan aset desa. Anda bisa buka dan baca di: Apa itu Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa? 

    Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa adalah surat perjanjian kerjasama antara desa maupun dengan pihak ketiga mengenai pendayagunaan atau pemanfaatan aset desa yang telah dianggarkan melalui APBDes (Dana Desa, ADD dan lain-lain) untuk dikelola secara bersama-sama. Surat Perjanjian Kerjasama ini juga termasuk salah satu format aset desa yang juga masuk dalam dokumen pendukung aplikasi SIPADES Kemendagri. Untuk mempertegas apa yang sudah Kami ulas tentang aset desa itu, maka Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com akan memberikan contoh bagaimana bentuk dan penggunaan kerjasama pemanfaatan aset desa yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan

    Cek juga: Contoh Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Addendum-Nya

    Apa-apa saja yang termuat dalam surat perjanjian ini? Berikut ini contoh draft perjanjian kerjasama tersebut:

    Pengertian Perjanjian Bangun Guna Serah atau Perjanjian BOT?

    Contoh Surat Perjanjian Bangun Guna Serah - Surat Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) adalah surat perjanjian (kontrak) pemanfaatan barang milik perorangan/badan/lembaga/pemerintah berupa tanah oleh pihak lain (investor) dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

    Dalam perjanjian bangun guna serah atau perjanjian BOT ini pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada pihak ketiga (investor) untuk mendirikan dan mengelola bangunan atau sarana prasarana lainnya selama masa perjanjian BOT dan menyerahkan kembali setelah masa BOT berakhir.

    Artikel ini adalah penegasan dari artikel tentang Aset Desa sebelumnya. Jika Anda belum menyimak-nya, silahkan Lihat di: Apa Itu Bangun Guna Serah Aset Desa? Di dalam artikel itu Anda akan mengetahui penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bangun guna serah aset desa (BOT Aset Desa).

    Kali ini Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com akan mereview dan membagikan file doc (word) maupun pdf tentang contoh perjanjian bangun serah guna (build operate transfer/BOT) dan addendum-Nya. Namun sebelum Anda download/unduh format-nya, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana gambaran umum dari surat perjanjian BOT ini. 

    Karena ini berkaitan dengan format aset desa dan menjadi salah satu dokumen pendukung Aplikasi SIPADES, maka Kami perlu menjelaskan apa itu Surat Perjanjian Bangun Guna Serah Aset Desa?

    Surat Perjanjian Bangun Guna Serah Aset Desa adalah surat perjanjian pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

    Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Aset Desa"?

    Apa yang diputuskan dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat tentang rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding). Bagaimana bentuk atau cara penyusunan nota kesepakatan mengenai perdes aset desa ini? Sebelum sampai disitu, kita perlu mengetahui gambaran umum-nya.

    Nota Kesepakatan Perdes Pengelolaan Aset Desa adalah salah salah alat bukti/dokumen yang berisi kesepakatan atau kesepahaman bersama masing-masing pihak, baik BPD maupun Kepala Desa mengenai rancangan peraturan desa  (perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa.

    Seperti yang sudah Kami singgung secara implisit dalam artikel Perdes tentang Aset Desa. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa.

    Dan juga sebagaimana telah Kami ulas sebelumnya. Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti/kata lain dari frasa "nota kesepakatan". Apa saja itu? Ada yang disebut dengan istilah “Nota Kesepahaman” dan ada juga yang menggunakan istilah “MOU” atau Memorandum of Understanding


    SK BPD tentang Aset Desa, salah satunya adalah mengenai persetujuan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Sebagaimana telah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya pada tautan tersebut.

    Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni contoh format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) pengelolaan aset desa. Contoh Petikan SK BPD mengenai aset desa ini dapat Sobat Desa download, baik dalam bentuk format PDF maupun DOC (word). Terserah Sobat Desa saja, mana yang Anda suka.

    Sebelumnya, Kami telah mengulas 2 (dua) SK BPD. Pertama, SK BPD tentang Persetujuan Pendirian BUMDes. Dan kedua, SK BPD tentang Persetujuan Penyertaan Modal Desa ke BUMDes. Jika Sobat Desa belum memiliki format-format tersebut, Kami merekomendasikan artikel tersebut untuk Anda.

    Keputusan BPD tentang kesepakatan draft rancangan perdes aset desa itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

    SK BPD ini adalah dokumen legitimasi yang menjadi salah satu dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Perdes Pengelolaan Aset Desa. 

    Namun memang sebelum BPD memutuskan dan menetapkan keputusan ini. Ada beberapa mekanisme atau prosedur tahapan yang dilakukan. Seperti melakukan rapat pembahasan bersama. 



    Rapat antara BPD dan Pemerintah Desa ini membahas topik tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa, sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Rapat.


    Apa saja yang diputuskan dan disepakati melalui forum musyawarah BPD tersebut, maka selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen, Nota kesepakatan (MOU) bersama dan keputusan resmi BPD.



    Format Surat Undangan Rapat Persetujuan Rancangan Perdes Aset Desa Apakah Anda sedang mencari contoh format surat undangan rapat BPD Desa terbaru dalam rangka membahas dan menyetujui draft rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang dapat didownload? Apa ada file format PDF maupun DOC (word) nya? Temukan jawaban pada artikel ini.

    Jika betul Sobat Desa sedang mencari contoh format-nya. Kami ingin katakan bahwa Sobat Desa sudah datang di website desa yang tepat, yang secara khusus menyediakan contoh-contoh format terbaru seputar administrasi desa. Salah satunya, format yang sedang Anda cari ini, yakni contoh undangan musyawarah BPD Desa terkait pembahasan dan penetapan rancangan Perdes Aset Desa.

    Surat Undangan Rapat BPD adalah surat undangan khusus untuk kegiatan rapat/sidang/forum musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu kegiatan rapat oleh BPD adalah rapat pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (Perdes) perihal Pengelolaan Aset Desa.

    Idealnya, dalam kegiatan rapat atau sidang secara resmi mesti dibarengi dengan Undangan. Entah rapat yang diselenggarakan oleh BPD, Pemerintah Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara normatif, surat undangan harus ada. Kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh instansi resmi semestinya juga diikuti dengan dokumen-dokumen administrasi resmi. Baik itu undangan rapat pembahasan peraturan desa, pemilihan pengurus BPD, atau undangan-undangan BPD lainnya di Desa.

    Itu artinya dokumen surat undangan BPD di Desa tidak bisa disepelekan begitu saja. Dokumen ini juga sangat penting dalam tata kelola administrasi pemerintahan di desa. Khususnya tata kelola surat menyurat dan kearsipan pada instansi BPD di Desa. 

    Daftar Isi 


    Berita Acara dan Notulen Rapat Persetujuan Perdes Aset Desa -  Apakah Anda sedang mencari contoh format Berita Acara Rapat BPD Desa tentang pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (raperdes) tentang pengelolaan aset desa terbaru? Dan apakah Anda juga mencari contoh notulen rapat-Nya?


    Artikel kali ini bukan membahas BPD dalam arti "Bank Pembangunan Daerah", tapi BPD dalam pengertian "Badan Permusyawaratan Desa". Penjelasan ini Kami sampaikan di awal, karena biar tidak terjadi kesalahpahaman.

    Dalam artikel ini Kami mencoba membahas dan sekaligus membagikan contoh format Berita Acara dan Notulen Rapat BPD di Desa perihal pembahasan rancangan perdes pengelolaan aset desa dalam bentuk format doc (word) dan PDF. Jadi Sobat Desa, Kami harap jangan dulu terburu-buru ya. Silahkan simak sampai selesai artikel ini.




    Sebagai tindak-lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) c.q Dirjen  Bina Pemerintahan Desa telah mengembangkan aplikasi pengelolaan aset desa. Aplikasi ini disingkat dengan nama SIPADES.

    Apa itu SIPADES? 

    SIPADES adalah sebuah aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk memudahkan aparatur pemerintah desa, khususnya pengelola aset desa dalam pengelolaan aset desa.

    Bagaimana cara mendapatkan aplikasi sipades? Bagaimana cara membuka dan menggunakan-Nya? Simak ulasan dalam artikel ini.

    Artikel ini mencoba mengulas dan membagikan secara gratis (free) produk aplikasi SIPADES Kemendagri dalam 1(satu) paket file yang berisi :
    1. Aplikasi SIPADES Aset Desa
    2. Database Aplikasi SIPADES
    3. Modul Aplikasi SIPADES
    4. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa
    5. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa
    6. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa
    7. Surat Perjanjian Sewa
    8. Surat Perjanjian Pinjam Pakai
    9. Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan
    10. Surat Perjanjian Bangun Guna Serah
    11. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset
    12. #Panduan Aplikasi SIPADES
    13. Pedum (Pedoman Umum) Kodefikasi Aset Desa
    14. #Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Lampiran-Nya
    15. Logo Kabupaten (file Bitmap)
    16. Logo Desa (file Bitmap)





    Sebelum Sobat Desa mendownload file-nya, alangkah baiknya kita memahami gambaran umum seputar aplikasi SIPADES ini. 




    Contoh Perdes Pengelolaan Aset Desa Terbaru [Format Pdf-Doc] | Perdes pengelolaan aset desa adalah peraturan desa yang mengatur tata kelola atau pengelolaan aset desa. Apakah Anda sedang mencari contoh format perdes tentang aset desa terbaru dalam bentuk pdf atau doc? Bagaimana bentuk penyusunan dan dasar hukum perdes ini? Sebelum Anda download file nya, simak ulasan penting dalam artikel ini.

    Perdes ini mengatur ketentuan-ketentuan aset desa mulai dari :


    Di tahun 2019 ini kami baru sempat menerbitkan contoh perdes aset desa. Yang sebenarnya rencana itu dilakukan di tahun 2018 lalu. Namun karena beberapa kendala teknis, sehingga jadi tertunda sampai dengan April 2019 ini. 

    Kali ini Kami pengelola Website format-administrasi-desa.blogspot.com akan mencoba mengulas dan juga nantinya membagikan contoh format peraturan desa tentang pengelolaan aset desa terbaru. Berikut ini ulasan dari Kami.

    Ada beberapa istilah-istilah penting seputar perdes tentang aset desa ini. Sebagian sudah kami ulas apa saja pengertian aset desa itu.


    <img src="https://4.bp.blogspot.com/-ukkTrkwZ4wA/XL6iVOQObpI/AAAAAAAAAwE/jsfgsvMJy2Ujt_UL4SBeZ-V_fu72S2qxgCLcBGAs/s320/perdes-pengelolaan-aset-desa-pdf-doc.jpg" alt="perdes pengelolaan aset desa pdf doc"/>


    APA DASAR HUKUM DARI PENGELOLAAN ASET DESA?

    Secara umum, dasar hukum dari pengelolaan aset desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan secara khusus, diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sementara untuk peraturan-peraturan lainnya hanya untuk mempertegas saja.

    Cek aja : Aplikasi SIPADES Aset Desa Terbaru

    Selain itu, regulasi yang mengatur soal aset desa ini juga diatur secara teknis melalui Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Walikota (Perwali) tentang pengelolaan aset desa. Dan sampai pada tataran desa, diatur dengan Peraturan Desa (Perdes).

    SK Penunjukan Pengguna Aset Desa adalah salah satu Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bidang aset desa. Lantas, bagaimana contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan/pengangkatan pengguna aset desa terbaru ini? Apakah ada contohnya yang bisa didownload?

    Kali ini Kami (pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com) akan membahas dan juga membagikan contoh format atau file SK Kades mengenai penetapan pengguna aset desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

    Jika Kami ditanya apa dasar hukum dari SK ini? Secara teknis, untuk bentuk contoh SK-nya tentu saja mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagaimana bentuk format SK Kepala Desa lainnya.




    Berita Acara Penghapusan Aset Desa adalah berita acara yang berisi pengesahan dan pernyataan-pernyataan dari Pengelola Aset Desa bahwa terdapat aset desa yang rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.



    SK Penetapan Status Penggunaan Aset Desa adalah salah satu Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Lalu, bagaimana contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa terbaru ini? 

    Kali ini Kami (pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com) akan membahas dan juga membagikan contoh format atau file SK Kades mengenai status penggunaan aset desa sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa


    Jika Kami ditanya apa dasar hukum dari SK ini? Secara teknis, untuk bentuk contoh SK-nya tentu saja mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagaimana bentuk format SK Kepala Desa lainnya.


    SK Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa adalah salah satu Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bidang aset desa. Lantas, bagaimana contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa terbaru ini? 

    Kali ini Kami (pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com) akan membahas dan juga membagikan contoh format atau file SK Kades mengenai penghapusan aset desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

    Jika Kami ditanya apa dasar hukum dari SK ini? Secara teknis, untuk bentuk contoh SK-nya tentu saja mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagaimana bentuk format SK Kepala Desa lainnya.

    MKRdezign

    {facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

    Form Kontak

    Name

    Email *

    Message *

    Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget