FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Download"

Kode Penomoran Indeks Surat Dinas/Nomor Surat Resmi dan Contoh-Nya


#Nomor Surat/Kode Surat merupakan bagian dari proses tata kelola administrasi di instansi pemerintahan, lembaga pemerintahan, maupun organisasi yang mengacu pada sistem penomoran surat dinas atau surat resmi. Kode Surat Dinas atau Nomor Surat Resmi adalah tanda atau patokan baku berupa nomor indeks surat-menyurat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk bidang atau hal yang berhubungan dengan surat dinas atau surat resmi yang dibuat (kedinasan).
Gambar : Apa dan Bagaimana Kode Penomoran Surat Resmi/Nomor Surat Dinas?
Biasanya dalam pemberian nomor surat, kode surat diisi pertama, lalu kemudian nomor surat keluar dan lain-lain. Penulisan nomor surat dinas yang benar atau indeks surat menyurat pemerintahan adalah dengan mengacu pada Permendagri tentang Kode surat.



Sobat desa mungkin suka juga :
Pada kesempatan ini Kami mencoba mengulas kode-kode surat dan klasifikasi kode surat  serta klasifikasi arsip yang berlaku di pemerintahan desa, pemerintahan daerah, dan instansi-instansi lainnya. Contoh nomor surat keterangan lulus, Kode Surat Keterangan Domisili, Kode Surat Keterangan Pengurusan Kartu Keluarga Sementara, Kode Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kode Surat Permohonan Desa, Kode Surat Tugas Desa , Surat Istimewa, dan Kode-kode surat resmi (surat keluar maupun surat masuk) lainnya yang ada di pemerintahan maupun organisasi pemerintahan. Mau diisi nomor berapa surat-surat itu.



Di Desa, kita biasa temui penomoran-penomoran surat kerap kali digunakan oleh Pemerintah Desa, BPD Desa, LPMD, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat, PAUD Desa, TPK, Taman Pengajian Al-Qur'an, dan lembaga-lembaga lain di desa.

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri
Instansi
Kementerian Dalam Negeri
Nomor Peraturan
20
Tahun Peraturan
2018
Tentang
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tanggal Ditetapkan
2018-04-11
Nomor Berita Negara
611
Nomor Tambahan Berita Negara
Tanggal Diundangkan
2019-05-08
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta pada tanggal 11 April 2018. Dan telah diundangkan melalui Berita Negara (BN) Nomor 611 tertanggal 8 Mei 2018. Apa yang ditetapkan oleh Mendagri tersebut sekaligus mengubah/merevisi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Lalu apakah pengelolaan keuangan desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara otomatis dicabut atau tidak berlaku? Kapan sebenarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini mulai berlaku di-implementasi-kan? Dan Bagaimana dengan Peraturan Bupati/Walikota yang telah ditetapkan sebelum Permendagri ini? Apakah tetap berlaku atau bagaimana?

Kali ini kami akan mengulas dan membagikan salinan contoh format pengelolaan keuangan di desa sesuai lampiran Permendagri 20 tahun 2018 doc, pdf maupun dalam bentuk dokumen format excel (xls). Jadi Sobat Desa mau download/unduh file-nya gratis (free) dengan mudah. Namun sebelum itu, simak penjelasan/rangkuman/ringkasan isi permendagri ini.


Apakah Anda sedang mencari Contoh Format Surat Keterangan Hak Milik Kapal (Klm/Plm)?

Surat Keterangan Hak Milik Kapal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan status hukum kepemilikan/bukti kepemilikan kapal milik warga-nya disertai dengan ukuran GT/spesifikasi kapal. Surat keterangan ini biasanya dibuat untuk pengurusan administrasi kapal

Dengan kata lain, Surat Keterangan Hak Milik Kapal merupakan surat keterangan kepemilikan kapal/perahu motor atau bentuk pengakuan/keterangan pemerintah desa mengenai siapa pemilik kapal tersebut. SUKET Hak Milik Kapal, baik jenis Kapal Klm/Plm ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Surat Keterangan Tukang (Pacak) atau Surat Keterangan Pembuatan Kapal. 

Cek juga: Contoh Surat Keterangan Tukang dalam Pembuatan Kapal 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-IeJOvEQjxcw/W9X3mZl5NtI/AAAAAAAADhQ/qlhMYfslbkcu3xnnlmiN4Z41eFPdTRs6ACEwYBhgL/s320/download-contoh-format-surat-keterangan-hak-milik-klm-plm-format-administrasi-kapal-word-doc.png" alt="contoh surat keterangan hak milik kapal"/>
Download Contoh Format Surat Keterangan Hak Milik 

Dalam artikel kali ini, Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com tidak me-review surat keterangan docking kapal, surat keterangan kecakapan kapal, atau pun surat keterangan perwira kapal. Namun yang akan Kami review dan share kepada Anda semua adalah contoh surat keterangan kepemilikan Kapal.

Pada paragraf awal, Kami sudah menyinggung bahwa surat keterangan ini seringkali digunakan dalam persyaratan mengurus administrasi perkapalan. Mengurus kelengkapan dokumen kapal seperti surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) atau akta/sertifikat kapal nelayan/perikanan, salah satu persyaratan pendaftaran-nya adalah dokumen surat ukur kapal/surat timbang kapal, baik sementara maupun permanen. Sementara syarat penerbitan surat ukur kapal dikeluarkan oleh pihak terkait jika sudah menerima surat keterangan hak milik kapal ini. 


Dalam Surat Keterangan ini juga disebutkan dengan jelas, apa saja spesifikasi dan berapa ukuran kapal. Biasanya spesifikasi dan ukuran Kapal meliputi:
  • Panjang Bagian Atas
  • Panjang Lunas Bawah
  • Lebar Bagian Tengah
  • Tinggi Bagian Tengah
  • Tempat Membangun
  • Bahan Bangunan Bodi
  • Tanggal Peletakan Lunas
  • Tanggal Selesai (diluncurkan)
  • Mesin yang dipakai
Pertanyaan selanjutnya, apa kode/nomor surat keterangan kapal ini? Dalam Permendagri mengenai kode-kode surat. Untuk Surat Keterangan Hak Milik Kapal ini diisi dengan nomor surat 552.2. Namun untuk lebih pastinya, Anda bisa cek pada artikel : KODE SURAT RESMI.

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-VeKfC6qF3NA/WrOyW8udpoI/AAAAAAAABl4/Sw2ehU5-dp49Tc16q53d83FF27znJSfUwCEwYBhgL/s320/SAMPUL%2BBANTU%2BSIKLUS%2BIMPLEMENTASI%2BUU%2BDESA.jpg" alt="Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa"/>
[Sampul Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa]
TitleBuku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa
Release Date: 2016
Genre: UU
Pages: 196
Type: PDF

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen negara untuk terus melanjutkan pembangunan, terutama dengan memberikan fokus yang lebih besar kepada Desa. Dimana, Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan nasional diyakini mampu menjalankan amanat pembangunan guna mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan, sehingga sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.




Diharapkan Desa mampu berkembang lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis. Untuk itu, Pemerintah telah menyediakan dukungan Dana Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Cek juga: Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Terbaru)



Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa ini disusun sebagai salah satu Buku Desa rujukan dalam membantu Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pembangunan di Desa. 

Buku ini memberikan penjelasan secara praktis bagaimana proses pembangunan Desa berdasarkan serangkaian kegiatan dalam siklus satu tahun yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cek juga: Buku Anotasi UU Desa

Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa ini disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada dan berlaku pada saat buku ini diterbitkan. Beberapa peraturan dan ketentuan lain yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang Desa beserta turunannya masih dimungkinkan berubah. Oleh karena itu, pembaca dapat melakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan ketentuan yang dikeluarkan kemudian.

Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload buku tersebut dibawah ini :

Warta Pengawasan BPKP - Edisi khusus kali ini, dalam majalah "majalah warta pengawasan" ini mengangkat tema "Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Keuangan Desa yang Lebih Baik" .

<img src="https://3.bp.blogspot.com/-a3AW6RkOQwo/WrOyZNl6JwI/AAAAAAAABl8/8wAZjlE_WA0pGwTfWXRYpA6RW16IVHiAQCEwYBhgL/s320/SAMPUL%2BMAJALAH%2BWARTA%2BPENGAWASAN%2BKAWAL%2BAKUNTABILITAS%2BKEUANGAN%2B%2BDAN%2BPEMBANGUNAN.jpg" alt="Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa"/>
[Sampul Depan Majalah Warta Pengawasan milik BPKP]
Pengelolaan Dana Desa dan peran APIP bersama pemerintah (baik pusat, daerah, maupun desa) dalam percepatan dan pengoptimalan pembangunan desa diulas pada edisi ini. Selain itu, disajikan pula berbagai kegiatan di BPKP dalam rangka menyemarakkan HUT ke-34 BPKP yang bertema “Sinergi Pengawasan untuk Percepatan Pembangunan yang Akuntabel” baru-baru ini.

Muatan dalam majalah warta pengawasan BPKP ini memberikan ulasan yang perlu yang menarik untuk menjadi bahan dan referensi bagi pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keuangan desa sesuai amanat UU Desa.

Berikut ini beberapa petikan dalam warta pengawasan BPKP.

<img src="https://2.bp.blogspot.com/--sWyoV8zHCs/WrOyY90uHrI/AAAAAAAABmA/vofgjFtXHb46fDSV5nLwErTTbF53lxsRgCEwYBhgL/s1600/SAMPUL%2BBUKU%2BMENEBAR%2BBENIH%2BAKUNTABILITAS%2BKEUANGAN%2BDESA.jpg" alt="buku akuntabilitas keuangan desa"/>TitleMenebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa
Published by: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Yogyakarta
Release Date: 2015
Genre: Keuangan Desa
Pages: 62
ISSN: 2088-2890
Type: PDF
Akuntabilitas Keuangan Desa adalah sebuah kebutuhan. Menepis keraguan dengan ber-akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah mekanisme pengendalian bagi organisasi publik ditengah keragu-raguan/kekhawatiran sebagian kalangan akan potensi penyimpangan yang bakal terjadi dalam pengelolaan dana desa sebagaimana sering kita simak dalam media massa. Buku Desa ini hadir untuk memberikan pencerahan mengenai keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas.

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-neTSTjCbGW0/WrOyW3d9s8I/AAAAAAAABlg/nJZ2HZNCUL81c4DMU9uGde-omSfaIUK8wCLcBGAs/s320/BUKU%2BANOTASI%2BUU%2BNO%2B6%2BTAHUN%2B2014%2BTENTANG%2BDESA.jpg" alt="Buku Anotasi UU Desa"/>
[Sampul Depan Buku Anotasi UU Desa]
Title: Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Published by: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
Release Date: 2015
Genre: UU
Pages: 542
Buku Anotasi UU Desa ini adalah buku yang berisi catatan-catatan PATTIRO dalam menerangkan dan mengomentari isi dan proses pembahasan UU Desa. Buku ini disusun dalam bentuk klaster (bab) yang didalamnya memuat tema-tema yang ada di dalam UU Desa disertai dengan isu-isu krusial yang ada dalam setiap tema.

Dalam Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Annotation of Law Number 6 Year 2014 on Village Book) ini terdiri dari beberapa klaster pembahasan, diantaranya:
  • Klaster 1: Kedudukan dan Kewenangan Desa
  • Klaster 2: Penataan Desa
  • Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Desa
  • Klaster 4: Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa
  • Klaster 5: Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa
  • Klaster 6: Keuangan Desa dan Aset Desa
  • Klaster 7: Badan Usaha Milik Desa
  • Klaster 8: Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa Adat, dan Ketentuan Khusus Desa Adat 
  • Klaster 9: Pembinaan dan Pengawasan
Dalam "Buku Anotasi UU Desa" mencoba menelaah 9 (sembilan) klaster tema tersebut. Jika dilihat dari ketebalan halaman-Nya, Buku ini memiliki 542 halaman yang dihiasi dengan cover/sampul berwarna biru tua. 


Buku Desa yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh PATTIRO ini bagi Kami sangat menarik untuk menjadi bahan referensi dalam memahami "desa". Menelaah Desa lama (sebelum UU Desa) dan Desa baru (setelah UU Desa). 

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-bNgOHEzmgdk/XOk6rPZV5cI/AAAAAAAAA8o/1ld6di4TUpABBhaCchintW5tZ0u1mlbUACLcBGAs/s1600/BUKU-PANDUAN-PENDIRIAN-DAN-PENGELOLAAN-BUMDES-DOWNLOAD.jpg" alt="Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Download"/>Title: Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Author: Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
Published by: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RDPN)
Release Date: 2007
Genre: BUMDes
Pages: 50
BUMDes adalah Badan Usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, yang sumber pembiayaan-Nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam buku ini Anda akan menemukan panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes.




Title: Buku Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
Published by: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Release Date: 2016
Genre: BUMDes
Pages: 25
Buku Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa adalah salah satu Buku yang ditulis oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nampaknya, Buku BUMDes ini dirilis untuk dapat memberikan petunjuk dalam rangka "Mendorong BUMDes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa".



Laporan Penutupan Kas Bendahara Desa/Kaur Keuangan adalah Laporan yang dibuat dan dilaporkan oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan kepada Kepala Desa setiap akhir bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  Dokumen Financial Report  ini adalah salah satu dokumen wajib bagi Kaur Keuangan Desa. Bukankah setiap akhir bulan dan paling tanggal 10 bulan berikutnya, Kaur Keuangan harus melaporkan perkembangan kondisi keuangan desa, menutup kas desa?

Kali ini Kami pengelola Blog #FormatAdministrasiDesa akan membagikan contoh Laporan Penutupan Kas tahun 2020 dalam bentuk format microsoft excel atau xls document. Laporan yang dibuat oleh Kaur Keuangan ini sifatnya wajib. Dan ini merupakan salah satu dokumen administrasi Kaur Keuangan.


Apa itu Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa? Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa adalah Berita acara yang dibuat oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan diperiksa oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka kegiatan pemeriksaan kondisi keuangan kas desa secara berkala. Ini merupakan salah satu dokumen administrasi Kaur Keuangan.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai wujud/implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Terkait topik keuangan desa ini, saya juga merekomendasikan tulisan ini untuk sobat desa baca, Nasib Bendahara Desa dan Kaur Keuangan.


Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) melakukan pemeriksaan kas desa untuk memastikan kondisi keuangan desa tetap stabil.  Berapa uang yang ada di Kaur Keuangan (dulu : Bendahara Desa) secara Tunai, Berapa uang yang ada di Rekening Kas Desa (Transfer) dan berapa uang/kekayaan desa lainnya? Begitu pula berapa jumlah kertas atau uang logam? Secara terinci akan diperiksa oleh Kepala Desa.
<img src="https://3.bp.blogspot.com/-96MlcWrL_ds/XJGjblJkSAI/AAAAAAAAAb0/77k00Tf4bOESVEK-9ggzDcX--sIC5737gCLcBGAs/s1600/Berita-Acara-Pemeriksaan-Kas-Desa-Terbaru-bapkd-bendahara-desa-contoh-format-download.png" alt="Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa Terbaru"/>
#Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa Terbaru


Lihat Juga : Laporan Penutupan Kas Kaur Keuangan

Sengaja Kami update dan coret beberapa kalimat di artikel ini untuk menyesuaikan dengan format pengelolaan keuangan desa terbaru, yakni Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Karena fungsi kebendaharaan saat sepenuhnya dipegang oleh Kaur Keuangan, maka otomatis dokumen-dokumen administrasi Bendahara Desa juga dipegang oleh Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan. Lalu Bagaimana dengan Staf Kaur Keuangan? Bukankah Staf Kaur Keuangan tidak lain adalah Bendahara Desa itu sendiri? Secara tupoksi, semua fungsi kebendaharaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, namun demikian jika Kepala Desa mengangkat Staf Kaur Keuangan maka sebenarnya tujuan adalah untuk membantu Kaur Keuangan itu sendiri. Dengan kata lain, tugas Kaur Keuangan itu termasuk Staf Kaur Keuangan itu sendiri yang membantu atasannya.




Seperti apa struktur penyusunan atau bagaimana cara menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa? Apakah sobat desa sedang mencari contoh Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa dalam format microsoft word (doc)? 

Untuk Anda yang ingin mendownload/Mengunduh Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa Terbaru, dapat Anda download/unduh gratis pada link dibawah ini :

Panduan Download Di Blog Format Administrasi Desa 


Untuk lebih memudahkan Anda berselancar ria di Situs Format Administrasi Desa, saya perlu membantu Sobat Desa untuk memberikan panduan (tutorial singkat) mengenai bagaimana cara paling mudah untuk dapat mendownload secara gratis file-file/format-format administrasi desa di situs ini. 


formatadministrasidesa [Format Administrasi Desa]
#FormatAdministrasiDesa






Bagaimana caranya?

Oke... kita awali langkah demi langkah (step by step) tutorial singkatnya :

Yang perlu Sobat Desa lakukan adalah :


Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).


Dalam penyusunan DPA, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, DPA terdiri atas : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa), Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB [Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018]
Mengenal apa itu DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Bagaimana Alur Penyusunan, Pembahasan Dan Penetapan APBDes 2019?

Format-administrasi-desa.blogspot.com - Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah Pemerintah Desa bersama Badan Permusyarawatan Desa (BPD) menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019, maka selanjutnya Pemerintah Desa harus menyusun draft/rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019. Dengan kata lain, APBDes 2019 disusun berdasarkan RKP Desa 2019. Nantinya draft/rancangan APB Desa 2019 yang telah disusun tersebut akan dibahas Pemerintah Desa bersama BPD. 

Jika telah ada kesepakatan/persetujuan secara bersama-sama, maka rancangan draft APBDes 2019 tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi/diasistensi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah apakah APBDes tersebut sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Mengenai evaluasi APBDes atau asistensinya, silahkan lihat di :
Lembar Evaluasi APBDes Terbaru


Jika telah sesuai maka Kepala Desa kemudian segera menetapkan rancangan APBDes 2019 menjadi APBDes 2019 melalui Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa. Selanjutnya atas dasar Perdes tersebut Kepala Desa menyusun dan menetapkan Perkades tentang Penjabaran APBDes 2019.





<img src="https://3.bp.blogspot.com/-J_MkTpjdrtE/W-UNu3TlmfI/AAAAAAAADlE/0fyOXj3qeAMYV7LcuWVRwQwf9VCn0Jd-ACPcBGAYYCw/s320/format-apbdes-2019-download.png" alt="APBDes 2019 excel-word dan perdes-nya"/>


Bagaimana Petunjuk Teknis (Juknis) Atau Cara Menyusun APBDes 2019?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bentuk format administrasi APBDes untuk tahun 2019 ternyata sudah berubah dari tahun sebelumnya. Diantara yang berubah adalah Kode Rekening APBDes dan lain-lain. Jika tidak ingin ada kesalahan administrasi, mau tidak mau, penyusunan APB Desa  2019 harus berdasarkan Permendagri baru tersebut.

Baca juga : 



Tanpa berpanjang lebar lagi, seperti apa contoh format Perdes APBDes 2019 jadi  beserta lampirannya lengkap. Silahkan download pada link dibawah ini :

Apakah Anda Mencari Contoh Format Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019?

Siapa yang menyusun, membahas, menyepakati dan menetapkan rancangan perdes APBDes 2019 beserta lampiran-nya? Kapan dan dimana draft APBDes 2019 ditetapkan? Apa perbedaan format APBDes 2019 dengan format APBDes tahun sebelumnya? Bagaimana cara menyusun atau struktur penyusunan dokumen APBDes 2019? Apakah ada contoh konsideran Raperdes beserta postur APBDes 2019 dalam bentuk word (doc), excel (xls) atau pdf sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan dijawab dalam artikel ini. 


Kwitansi Dana Desa merupakan tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran uang dana desa. Bagaimana contoh format kwitansi penerimaan dana desa? Bagaimana pula contoh kwitansi pengeluaran dana desa? 




Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan (SK) Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :


“Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final”
Gambar SK Kepala Desa Pengangkatan Bendahara Desa
Gambar SK Pengangkatan Bendahara Desa

Lantas apa saja yang mau ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa? Mari kita merujuk pada penjelasan Pasal 31 Permendagri 111 Tahun 2014 tersebut, bahwa :

“Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan”


[Format RAB Desa] RAB Penyertaan Modal Desa
RAB Penyertaan Modal Desa [Format RAB Desa]

#RAB BUMDes  Mau download contoh RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Penyertaan Modal Desa dalam bentuk format excel (xls) terbaru tahun 2020? Bagaimana contoh RAB kegiatan Penyertaan Modal Desa atau "Contoh RAB Pembentukan BUMDes" dalam bentuk format excel/xls maupun PDF?

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget