FORMAT ADMINISTRASI DESA: Berita FORMAT ADMINISTRASI DESA
FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Berita"

Apa itu surat izin suami? Dan apa yang dimaksud dengan surat izin istri? Berikut ini penjelasan dan contoh formatnya dalam bentuk Doc (Microsoft Word) dan PDF terbaru tahun 2020 untuk keperluan Anda.

Surat Izin Suami adalah surat yang dibuat oleh istri yang berisi pemberian izin/persetujuan dari istri kepada suami sebagai syarat administrasi dalam pengurusan tertentu.


Sedangkan, Surat Izin Istri adalah surat yang dibuat oleh suami yang berisi pemberian izin/persetujuan dari suami kepada istri sebagai syarat administrasi dalam pengurusan tertentu.


Penggunaan surat izin suami/istri biasa digunakan untuk mengurus keperluan tertentu, seperti:

  • untuk pengurusan paspor atau visa ke Luar Negeri (Jepang, Korea, Australia, Inggris, dan di negara lainnya) yang biasa diurus oleh TKI/TKW;
  • untuk pengurusan TKHI (tim kesehatan  haji Indonesia) atau umroh/umrah;
  • untuk menikah lagi;
  • untuk bekerja atau melamar kerja;
  • melahirkan/hamil;
  • untuk egtukar (pertukaran guru);
  • untuk kuliah/melanjutkan pendidikan/mengikuti tugas belajar (Tubel);
  • untuk pindah sekolah;
  • dan untuk keperluan pembuatan atau pengurusan lainnya.

Usulan Kebutuhan Tugas Belajar merupakan salah satu dokumen perencanaan tugas belajar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pengusul dalam program sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

Apakah Anda sedang mencari contoh format Usulan Kebutuhan Tugas Belajar tahun 2020 terbaru? Artikel ini akan mencoba memberikan gambaran dan membagikan dokumen nya kepada Anda. Baik dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF.


Apa yang ada dalam form usulan kebutuhan Tubel Kemenkes 2020 ini?

Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Lima Tahunan adalah salah satu dokumen perencanaan tugas belajar (Tubel) sumber daya manusia (SDM) kesehatan
yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pengusul yang berisi rencana kebutuhan tugas belajar ataupun rencana pengembangan karir staf/pegawai selama lima tahun.

Rencana kebutuhan tugas belajar lima tahunan ini menjadi dasar penyusunan program rencana kebutuhan tugas belajar SDM kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Unit Utama. Yang mana dalam penyusunannya juga mengacu pada peta jabatan dan pola karir pegawai.


Dalam ulasan ini, Kami akan mengulas dan membagikan contoh rencana kebutuhan tugas belajar lima tahunan. Baik itu dalam bentuk format Doc (Microsoft Word) maupun PDF terbaru tahun 2020.


Namun sebelum Anda mendownload file dokumennya. Tidak ada salahnya, jika Kami memberikan Anda sedikit gambaran mengenai apa saja yang termuat dalam format rencana kebutuhan tugas belajar ini. 


Berikut ini kolom-kolom dalam format rencana kebutuhan tugas belajar, diantaranya:

  • kolom nomor
  • kolom jenis SDM Kesehatan
  • kolom keberadaan (jumlah kebutuhan, jumlah yang ada saat ini, jumlah yang masih dibutuhkan, jumlah yang sedang sekolah, dan jumlah yang diusulkan tugas belajar 5 tahun kedepan).

Apakah Anda mencari contoh formatnya?

Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar adalah surat izin yang berisi rekomendasi atau pemberian izin secara resmi dan khusus dalam rangka seleksi administrasi dan seleksi akademik tugas belajar (Tubel) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. Surat izin mengikuti seleksi program Tubel ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta maupun unit kerja pengusul.

Siapa yang mengeluarkan surat izin ini?

Surat Izin mengikuti seleksi tugas belajar dibuat dan dikeluarkan oleh unit kerja pengusul.

Secara umum ada 2 (dua) jenis surat izin/surat rekomendasi tugas belajar, yaitu untuk perpanjangan izin/rekomendasi dan baru.

Bagaimana contoh Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar atau surat rekomendasi Tubel (tugas belajar) ini?

Berikut ini cuplikan isi teks redaksinya:

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL
SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KES 
No. ...... 
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Nama Kepala Unit Kerja 
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja/lnstansi :

Dengan ini memberikan izin kepada:
Nama : Nama Calon Peserta
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/lnstansi :

Untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik tugas belajar dengan sumber biaya DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI pada :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Peminatan :
Jenjang Pendidikan : Diploma/Sarjana/Magister/Doktor

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

......, ...... 2020                                            Mengetahui, 
Atasan Langsung                                      Kepala Unit Kerja 

Tanda Tangan dan Cap                         Tanda Tangan dan Cap 
 (...................)                                            (......................) 
NIP......................                                NIP......................
Jika Anda memerlukan file downloadnya. 

Tubel Kemenkes 2020  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) secara resmi membuka pendaftaran seleksi tubel (tugas belajar) untuk angkatan 2020. 

Informasi ini Kami perlu setelah Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI mengeluarkan dan mengumumkan surat edaran (SE) nomor DM.02.03/V/2543/2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020.

Apa saja isi surat edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes ini?


Berikut ini isi muatan dan penjelasan poin-poin penting, serta link download file dokumen PDF program tugas belajar SDM Kesehatan 2020...



<img src="https://1.bp.blogspot.com/-gDoyOUFbNdY/XhySBPZna0I/AAAAAAAACF8/gjLd4bmhXn8tdZM1TDKAsv4jrSQzRpFQwCEwYBhgL/s320/Tubel-Kemenkes-2020.jpg" alt="Tubel Kemenkes 2020"/>


ISI SURAT EDARAN TUGAS BELAJAR (TUBEL) KEMENKES TAHUN 2020:

  1. Umum
  2. Dasar Hukum Pelaksanaan
  3. Tujuan
  4. Jenis Pendidikan Tugas Belajar (Tubel)
  5. Ketentuan Penyelenggaraan Tugas Belajar (Tubel) SDM Kesehatan
  6. Proses Penerimaan Peserta Tugas Belajar (Tubel)
  7. Pembiayaan
  8. Institusi Pendidikan
  9. Jadwal Pelaksanaan

1. Umum

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu komponen pokok dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, oleh karenanya SDM kesehatan menempati prioritas yang strategis untuk terus menerus dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya.

Berapa sih gaji BPD tahun 2020 hingga harus diperebutkan? Apakah ada kenaikan seperti halnya besaran gaji Perangkat Desa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019? Apakah gaji BPD di potong pajak pph/ppn?
Pertanyaan mengenai gaji BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diatas ditanyakan oleh Sobat Desa yang enggan disebutkan namanya.

Bagi Kami mencuatnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak lepas dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada 28 Februari 2019 lalu.


Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya PP 11 Tahun 2019 menjadi dasar hukum atas kenaikan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan besaran minimal setara PNS. 


Lantas, bagaimana dengan anggota BPD? 


Namun sebelum menjawab pertanyaan “Berapa Gaji BPD Desa tahun 2020?", perlu Kami luruskan beberapa kekeliruan yang mendasar terkait gaji dan tunjangan.

Daftar Aplikasi Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK [Per 7 Agustus 2019] - Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini (7 Agustus 2019) telah merilis 127 Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK yang mengelola Platform Aplikasi Pinjaman Online. Apa saja Daftar Aplikasi Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK Per 7 Agustus 2019 secara resmi (legal)? Ikuti ulasan berikut ini!

Di era digital saat ini, telah banyak beredar beragam platform aplikasi pinjaman online atau Fintech (Financial Technology) yang menawarkan jasa pinjaman berupa uang secara online. Terbukti debitur/peminjam yang menggunakan layanan aplikasi jasa pinjam uang ini semakin tahun semakin meningkat jumlahnya.

Melalui penyedia layanan aplikasi tertentu kita dapat dengan mudah menginstal atau memasang aplikasi kredit uang ini dengan relatif mudah dan cepat, karena sebagian besar sudah menggunakan sistem operasi Android dan IOS. 

Begitu pula ketika memutuskan untuk meminjam dana lewat aplikasi ini, hanya dengan beberapa persyaratan tertentu, dana pinjaman relatif cepat cair. Begitulah kira-kira alur singkatnya.

Namun harus dicatat bahwa tidak semua layanan fintech, khususnya aplikasi pinjaman online itu terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Risiko mudharatnya tentu lebih besar jika menggunakan aplikasi pinjaman uang yang belum terdaftar. 

Sebut saja, beberapa waktu lalu, santer diberitakan di beberapa media, kasus-kasus terkait dengan pinjaman online oleh pengelola layanan aplikasi pinjaman online ilegal (tidak berizin) kepada konsumen/debitur/nasabah-Nya. 

Untuk itu penting bagi kita untuk lebih selektif dalam memilih layanan aplikasi pinjaman yang aman, terbaik, terpercaya, dan utamanya yang sudah terdaftar atau memiliki izin dari OJK. 

Cek juga: Surat Perjanjian Pinjam Pakai

Berikut ini Daftar Nama Platform Aplikasi Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK per 7 Agustus 2019:
  1. Danamas
  2. Investree
  3. Amartha
  4. Dompet Kilat
  5. KIMO
  6. Tokomodal
  7. UangTeman
  8. Koinworks
  9. Modalku
  10. KTA Kilat
  11. AwanTunai
  12. KlikACC
  13. CROWDO
  14. Akseleran
  15. Taralite
  16. FINTAG
  17. Invoila
  18. TunaiKita
  19. Igrow
  20. Cicil
  21. Dana Merdeka
  22. Cash Wagon
  23. Esta Kapital
  24. Ammana
  25. Gradana
  26. Dana Mapan
  27. Aktivaku
  28. Danakini
  29. Finmas
  30. Indodana
  31. Kredivo
  32. Mekar.id
  33. PinjamanGo
  34. iternak.id
  35. Kredit Pintar
  36. Kredito
  37. Crowde
  38. PinjamGampang
  39. TaniFund
  40. Danain
  41. Indofund.id
  42. KreditPro
  43. Avantee
  44. Do-It
  45. RupiahCepat
  46. Danarupiah
  47. Danabijak
  48. Cashcepat
  49. Danalaut
  50. Danasyariah
  51. Telefin
  52. Modalrakyat
  53. Kawancicil
  54. Sanders One Stop Solution
  55. Kreditcepat
  56. Uangme
  57. Pinjam Duit
  58. Pinjam Yuk
  59. Pinjam Modal
  60. Julo
  61. Easy Cash
  62. Maucash
  63. RupiahOne
  64. Pohon Dana
  65. Dana Cita
  66. DANAdidik
  67. TrustIQ
  68. Danai
  69. Pintek
  70. Pinjam
  71. Danamart
  72. SAMAKITA
  73. Saya Modalin
  74. PLAZA PINJAMAN
  75. Vestia P2P Lending
  76. Singa
  77. AdaKami
  78. ModalUsaha
  79. Asetku
  80. Danafix
  81. Lumbung Dana
  82. lahansikam
  83. Modal Nasional
  84. Dana Bagus
  85. ShopeePayLater
  86. ikredo online
  87. AdaKita
  88. UKU
  89. Pinjamwinwin
  90. Pasarpinjam
  91. Kredinesia
  92. BKDana
  93. Gandeng Tangan.org
  94. Modalantara
  95. Komunal
  96. ProsperiTree
  97. Danakoo
  98. Cairin
  99. Batumbu
  100. empatkali
  101. jembatanemas
  102. klikUMKM
  103. Kredible
  104. klikkami
  105. Kaching
  106. FinPlus
  107. alamisharia
  108. syarfi
  109. Digilend
  110. asakita
  111. Duha Syariah
  112. Bocil
  113. qazwa.id
  114. bsalam
  115. onehope
  116. LadangModal
  117. Dhanapala
  118. Restock
  119. Solusiku
  120. pinjamdisini
  121. AdaPundi
  122. Tree+
  123. Assetkita
  124. Edufund
  125. Finanku
  126. Tunasaku
  127. Uatas

UNTUK lebih mengapresiasi peran pentingnya blog/website desa, Pemerintah diimbau perlu meningkatkan partisipasi dan inovasi dalam penyelenggaraan festival lomba website desa terbaik se-IndonesiaPenuturan ini disampaikan oleh Founder Blog Format Administrasi Desa, La Ode Muhamad Fiil Mudawat.

Ketika dihubungi melalui ponsel selular-nya, Senin (01/07), pria yang akrab disapa Bung Fiil ini mengatakan, program kontes/festival lomba website desa terbaik se-Indonesia perlu di-optimal-kan kembali oleh Pemerintah. Pasalnya menurut Bung Fiil, ajang perlombaan ini sangat penting dengan tujuan untuk memberikan reward (baca juga: penghargaan) kepada website desa yang berprestasi. 

"Reward untuk website desa atau blog desa itu sangat perlu di era digital sekarang ini. Perlu ada semacam contoh web desa terbaik atau website desa percontohan. Bukankah peran situs web desa di Internet luar biasa?," 

"Seperti kita ketahui, pembaca web desa, khususnya warga desa sangat terbantu dengan itu. Tapi pernahkah kita membayangkan sosok dibalik layar website desa yang kita baca itu? Disitu ada perjuangan, ada tenaga, ada waktu, ada repotnya memperbaiki dan mengotak-atik atau mengubah desain template web desa yang error, hosting dan lain-lain. Semuanya dikorbankan untuk dapat menyajikan informasi tentang desa dengan baik," kata Bung Fiil.

FORMAT ADMINISTRASI DESA, BUTON - Keputusan Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 dinilai sangat tepat. Ini membuktikan bahwa Jokowi sangat serius pada kesejahteraan para Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh Pengamat Pembangunan Desa, La Asri Buton.

Dalam keterangan pers kepada Format Administrasi Desa, Kamis (14/03) La Asri Buton menyatakan PP yang mengatur soal Nasib Gaji Para Kepala Desa dan Perangkat Desa ini sudah sewajarnya disetarakan dengan para PNS. Dan menurutnya, ini bukti keseriusan dan keberpihakan Jokowi pada kesejahteraan para aparat di desa. 

Lihat Juga : Aplikasi Keuangan Desa APBDes V.2.1 [Sinkronisasi PP Nomor 11 Tahun 2019]
"Saya sangat mengapresiasi keputusan Pemerintah dengan langkah yang sangat berani untuk menetapkan PP ini. Ini bukti pemerintah serius, tidak main-main," Kata La Asri Buton.

Ada sobat desa yang bertanya "Apakah Pejabat (pj) Kepala Desa atau Pelaksana tugas (plt) Kepala Desa tidak boleh mengubah RPJMDes"? 

Soal boleh atau tidak boleh-nya, sobat desa bisa menyimak hasil wawancara (interview) Kami bersama Mas Nur Rozuqi, Pengelola Padepokan Desa berikut ini.



[Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri]
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri - Sumber Foto : desapedia.id
Apa alasan yang melatarbelakangi sehingga kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilahirkan/ditetapkan? Mengapa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018? Berikut Penjelasannya.

Seperti dikutip dalam laman desapedia.id, alasan utama sehingga Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri ini adalah untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kian berkembang beberapa tahun terakhir.


Baca Juga : Poin-Poin Penting Seputar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Selain itu, Permendagri No 20 Tahun 2018 ini secara tidak langsung juga mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa, dan menyajikan laporan keuangan desa yang lebih sederhana dalam satu halaman dengan tanpa menghilangkan makna akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

“Sederhana namun menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kepentingan yang sekurang-kurangnya berisi rincian pendapatan transfer dan belanja pada masing-masing bidang,” terang Dirjen Nata kepada desapedia.id, Senin (27/8/2018).

Dia menambahkan, untuk mengatasi kelemahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa selama ini, yaitu dengan menggunakan akuntansi basis kas. “Dengan laporan pertanggungjawaban ini dapat menyajikan dalam format yang sederhana juga dapat memberikan informasi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) langsung dalam satu halaman,” imbuh-nya.

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget