FORMAT ADMINISTRASI DESA: Berita FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, 11-11 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Zip-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Berita"

Daftar Aplikasi Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK [Per 7 Agustus 2019] - Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini (7 Agustus 2019) telah merilis 127 Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK yang mengelola Platform Aplikasi Pinjaman Online. Apa saja Daftar Aplikasi Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK Per 7 Agustus 2019 secara resmi (legal)? Ikuti ulasan berikut ini!

Di era digital saat ini, telah banyak beredar beragam platform aplikasi pinjaman online atau Fintech (Financial Technology) yang menawarkan jasa pinjaman berupa uang secara online. Terbukti debitur/peminjam yang menggunakan layanan aplikasi jasa pinjam uang ini semakin tahun semakin meningkat jumlahnya.

Melalui penyedia layanan aplikasi tertentu kita dapat dengan mudah menginstal atau memasang aplikasi kredit uang ini dengan relatif mudah dan cepat, karena sebagian besar sudah menggunakan sistem operasi Android dan IOS. 

Begitu pula ketika memutuskan untuk meminjam dana lewat aplikasi ini, hanya dengan beberapa persyaratan tertentu, dana pinjaman relatif cepat cair. Begitulah kira-kira alur singkatnya.

Namun harus dicatat bahwa tidak semua layanan fintech, khususnya aplikasi pinjaman online itu terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Risiko mudharatnya tentu lebih besar jika menggunakan aplikasi pinjaman uang yang belum terdaftar. 

Sebut saja, beberapa waktu lalu, santer diberitakan di beberapa media, kasus-kasus terkait dengan pinjaman online oleh pengelola layanan aplikasi pinjaman online ilegal (tidak berizin) kepada konsumen/debitur/nasabah-Nya. 

Untuk itu penting bagi kita untuk lebih selektif dalam memilih layanan aplikasi pinjaman yang aman, terbaik, terpercaya, dan utamanya yang sudah terdaftar atau memiliki izin dari OJK. 

Cek juga: Surat Perjanjian Pinjam Pakai

Berikut ini Daftar Nama Platform Aplikasi Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK per 7 Agustus 2019:
  1. Danamas
  2. Investree
  3. Amartha
  4. Dompet Kilat
  5. KIMO
  6. Tokomodal
  7. UangTeman
  8. Koinworks
  9. Modalku
  10. KTA Kilat
  11. AwanTunai
  12. KlikACC
  13. CROWDO
  14. Akseleran
  15. Taralite
  16. FINTAG
  17. Invoila
  18. TunaiKita
  19. Igrow
  20. Cicil
  21. Dana Merdeka
  22. Cash Wagon
  23. Esta Kapital
  24. Ammana
  25. Gradana
  26. Dana Mapan
  27. Aktivaku
  28. Danakini
  29. Finmas
  30. Indodana
  31. Kredivo
  32. Mekar.id
  33. PinjamanGo
  34. iternak.id
  35. Kredit Pintar
  36. Kredito
  37. Crowde
  38. PinjamGampang
  39. TaniFund
  40. Danain
  41. Indofund.id
  42. KreditPro
  43. Avantee
  44. Do-It
  45. RupiahCepat
  46. Danarupiah
  47. Danabijak
  48. Cashcepat
  49. Danalaut
  50. Danasyariah
  51. Telefin
  52. Modalrakyat
  53. Kawancicil
  54. Sanders One Stop Solution
  55. Kreditcepat
  56. Uangme
  57. Pinjam Duit
  58. Pinjam Yuk
  59. Pinjam Modal
  60. Julo
  61. Easy Cash
  62. Maucash
  63. RupiahOne
  64. Pohon Dana
  65. Dana Cita
  66. DANAdidik
  67. TrustIQ
  68. Danai
  69. Pintek
  70. Pinjam
  71. Danamart
  72. SAMAKITA
  73. Saya Modalin
  74. PLAZA PINJAMAN
  75. Vestia P2P Lending
  76. Singa
  77. AdaKami
  78. ModalUsaha
  79. Asetku
  80. Danafix
  81. Lumbung Dana
  82. lahansikam
  83. Modal Nasional
  84. Dana Bagus
  85. ShopeePayLater
  86. ikredo online
  87. AdaKita
  88. UKU
  89. Pinjamwinwin
  90. Pasarpinjam
  91. Kredinesia
  92. BKDana
  93. Gandeng Tangan.org
  94. Modalantara
  95. Komunal
  96. ProsperiTree
  97. Danakoo
  98. Cairin
  99. Batumbu
  100. empatkali
  101. jembatanemas
  102. klikUMKM
  103. Kredible
  104. klikkami
  105. Kaching
  106. FinPlus
  107. alamisharia
  108. syarfi
  109. Digilend
  110. asakita
  111. Duha Syariah
  112. Bocil
  113. qazwa.id
  114. bsalam
  115. onehope
  116. LadangModal
  117. Dhanapala
  118. Restock
  119. Solusiku
  120. pinjamdisini
  121. AdaPundi
  122. Tree+
  123. Assetkita
  124. Edufund
  125. Finanku
  126. Tunasaku
  127. Uatas

UNTUK lebih mengapresiasi peran pentingnya blog/website desa, Pemerintah diimbau perlu meningkatkan partisipasi dan inovasi dalam penyelenggaraan festival lomba website desa terbaik se-IndonesiaPenuturan ini disampaikan oleh Founder Blog Format Administrasi Desa, La Ode Muhamad Fiil Mudawat.

Ketika dihubungi melalui ponsel selular-nya, Senin (01/07), pria yang akrab disapa Bung Fiil ini mengatakan, program kontes/festival lomba website desa terbaik se-Indonesia perlu di-optimal-kan kembali oleh Pemerintah. Pasalnya menurut Bung Fiil, ajang perlombaan ini sangat penting dengan tujuan untuk memberikan reward (baca juga: penghargaan) kepada website desa yang berprestasi. 

"Reward untuk website desa atau blog desa itu sangat perlu di era digital sekarang ini. Perlu ada semacam contoh web desa terbaik atau website desa percontohan. Bukankah peran situs web desa di Internet luar biasa?," 

"Seperti kita ketahui, pembaca web desa, khususnya warga desa sangat terbantu dengan itu. Tapi pernahkah kita membayangkan sosok dibalik layar website desa yang kita baca itu? Disitu ada perjuangan, ada tenaga, ada waktu, ada repotnya memperbaiki dan mengotak-atik atau mengubah desain template web desa yang error, hosting dan lain-lain. Semuanya dikorbankan untuk dapat menyajikan informasi tentang desa dengan baik," kata Bung Fiil.

FORMAT ADMINISTRASI DESA, BUTON - Keputusan Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 dinilai sangat tepat. Ini membuktikan bahwa Jokowi sangat serius pada kesejahteraan para Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh Pengamat Pembangunan Desa, La Asri Buton.

Dalam keterangan pers kepada Format Administrasi Desa, Kamis (14/03) La Asri Buton menyatakan PP yang mengatur soal Nasib Gaji Para Kepala Desa dan Perangkat Desa ini sudah sewajarnya disetarakan dengan para PNS. Dan menurutnya, ini bukti keseriusan dan keberpihakan Jokowi pada kesejahteraan para aparat di desa. 

Lihat Juga : Aplikasi Keuangan Desa APBDes V.2.1 [Sinkronisasi PP Nomor 11 Tahun 2019]
"Saya sangat mengapresiasi keputusan Pemerintah dengan langkah yang sangat berani untuk menetapkan PP ini. Ini bukti pemerintah serius, tidak main-main," Kata La Asri Buton.

Ada sobat desa yang bertanya "Apakah Pejabat (pj) Kepala Desa atau Pelaksana tugas (plt) Kepala Desa tidak boleh mengubah RPJMDes"? 

Soal boleh atau tidak boleh-nya, sobat desa bisa menyimak hasil wawancara (interview) Kami bersama Mas Nur Rozuqi, Pengelola Padepokan Desa berikut ini.



[Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri]
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri - Sumber Foto : desapedia.id
Apa alasan yang melatarbelakangi sehingga kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilahirkan/ditetapkan? Mengapa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018? Berikut Penjelasannya.

Seperti dikutip dalam laman desapedia.id, alasan utama sehingga Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri ini adalah untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kian berkembang beberapa tahun terakhir.


Baca Juga : Poin-Poin Penting Seputar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Selain itu, Permendagri No 20 Tahun 2018 ini secara tidak langsung juga mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa, dan menyajikan laporan keuangan desa yang lebih sederhana dalam satu halaman dengan tanpa menghilangkan makna akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

“Sederhana namun menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kepentingan yang sekurang-kurangnya berisi rincian pendapatan transfer dan belanja pada masing-masing bidang,” terang Dirjen Nata kepada desapedia.id, Senin (27/8/2018).

Dia menambahkan, untuk mengatasi kelemahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa selama ini, yaitu dengan menggunakan akuntansi basis kas. “Dengan laporan pertanggungjawaban ini dapat menyajikan dalam format yang sederhana juga dapat memberikan informasi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) langsung dalam satu halaman,” imbuh-nya.

Kategori Topik

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget