FORMAT ADMINISTRASI DESA: BKAD FORMAT ADMINISTRASI DESA
FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "BKAD"

Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Dana Desa antara TPK mewakili Pemerintah Desa dengan Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga). Pada postingan kali ini, kita akan mengulas secara umum sumber pembiayaan dan perjanjian kerjasama desa dalam perspektif regulasi yang mengatur kerjasama desa.
Jika Desa melakukan kerjasama baik melalui kerja sama antar Desa maupun Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Pertanyaannya, sumber anggaran biaya atau pembiayaan kerjasama desa tersebut dibebankan pada sumber dana apa? 

Berikut ini penjelasannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, seperti yang Kami kutip di halaman Padepokan Desa.



Pasal 26

Bagaimana tata cara atau mekanisme pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama desa? Baik oleh BKAD maupun Pemerintah Desa?




Berikut ini penjelasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Apa hasil yang didapat dari proses kerja sama desa? Dan untuk apa hasil kerjasama desa tersebut digunakan?

Berikut ini penjelasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.


<img src="https://3.bp.blogspot.com/-Y28r5d2weSs/XKN0NIhdQBI/AAAAAAAAAnM/Byel2rPDTHQY3cKxG-YYkgYFV86LkEvywCPcBGAYYCw/s320/hasil-kerjasama-desa-min.png" alt="HASIL KERJASAMA DESA"/>


Pasal 20

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.

Baru-baru ini Sobat Desa bertanya, apakah kita perlu dokumen surat penyelesaian kerjasama atau hanya cukup dengan berita acara penyelesaian perjanjian kerjasama

Bagaimana tata cara, prosedur atau mekanisme penyelesaian perselisihan/sengketa atas kerjasama desa dalam satu wilayah kecamatan yang sama?

Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan kerja sama desa bagi desa yang berbeda kecamatan, namun masih dalam 1 (satu) Kabupaten/kota yang sama? 
Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga?

Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga jika perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan?



<img src="https://1.bp.blogspot.com/-zvsVmv12nmU/XKN0OTun4fI/AAAAAAAAAnE/LWhj5mci0D8ODAND_HXFnTqCr6FzCPiywCPcBGAYYCw/s320/penyelesaian-perselisihan-kerjasama-desa-min.png" alt="Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Desa"/>


Berikut ini penjelasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Lihat Juga : Mekanisme Perubahan atau Berakhirnya Kerjasama Desa

Pasal 18

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Apakah ada aturan mengenai boleh tidaknya dilakukan perubahan atas kerjasama desa? Jika ada, dalam regulasi apa dan pasal berapa diatur mengenai itu? 

Jika dibolehkan dilakukan perubahan atas kerja sama desa. Apa saja syarat-syarat dan tata cara (mekanisme) yang harus dipenuhi sehingga dapat dilakukan perubahan kerjasama?



Mengenai perubahan dan/atau berakhirnya kerja sama desa diatur secara khusus dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Bagaimana tata cara kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Pihak Ketiga? Atau jika Pihak Ketiga yang memprakarsai adanya kerja sama dengan Desa, bagaimana tata caranya atau mekanisme-nya?

Lihat Juga : Tata Cara Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Atas Prakarsa Desa

Berikut ini penjelasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Bagaimana tata cara kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Desa? Atau jika Desa yang memprakarsai adanya kerja sama dengan Pihak Ketiga, bagaimana tata caranya atau mekanisme-nya?


Berikut ini penjelasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Bagaimana tata cara kerjasama antar Desa? Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kerja sama antar Desa?

Berikut ini penjelasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. 


Saya ingin bertanya :
Apa itu Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD? 

Apa tujuan pembentukan BKAD? Apa tugas dari BKAD? 

Siapa-siapa yang dapat masuk dalam susunan keanggotaan organisasi BKAD? 

Bagaimana mekanisme/prosedur dalam pembentukan dan penetapan BKAD menurut Permendagri? 

Kerja sama desa terdiri dari apa saja? Kerjasama antar desa dilakukan oleh siapa dengan siapa? Bagaimana ketentuan/mekanisme kerja sama antar desa?
Terkait pertanyaan dari Sobat Desa tersebut sebenarnya bisa disederhanakan menjadi "Apa ruang lingkup dari kerjasama desa?"

Apa itu kerjasama Desa atau kerja sama antar Desa? Bisakah Anda membantu Saya menjelaskan definisi dari kerja sama desa dan yang terkait dengan itu sesuai ketentuan Permendagri? 
Dan mana yang benar dan baku, "kerja sama desa" atau "kerjasama desa"? Mohon penjelasannya!
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-kS0_KZKnLuk/XKGA1K-KmZI/AAAAAAAAAlU/v15b30Xz3N49AfzaIRgXchBIu3XB5T9aACLcBGAs/s320/definisi-kerja-sama-desa-min.png" alt="Definisi kerja sama desa dan istilah terkait kerjasama desa"/>


Terkait pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Sobat Desa sebagaimana tersebut diatas. Simak ulasan dan jawabannya secara lengkap berikut ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu diatur dalam Pasal 85 ayat 3 UU Desa : yang mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Berdasarkan Pasal 92 ayat 3 UU Desa bahwa Kerjasama Antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan dilaksanakan dalam wadah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES/PERBERKADES).

Lihat Juga : Kupas Tuntas Soal Perberkades




Model Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan Partisipatif yaitu Pembangunan yang memfokuskan pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. 

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget