FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Administrasi Perangkat Masjid"

Untuk mengantisipasi dan mencegah infeksi virus Corona pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI) dipandang perlu adanya himbauan/seruan melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020.

Sebagai tindak lanjut dari protokol utama dalam penanganan Corona yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Agama (Kemenag) melalui Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 

    <img src="https://1.bp.blogspot.com/-bjmB7Udt3UQ/XcKI21Kl0jI/AAAAAAAABjg/tLv45BkwNCEPVO7HVYNMCWC8gm-uN3ucwCEwYBhgL/s320/pma-nomor-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-pernikahan.jpg" alt="PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan"/>
  • Jenis Peraturan : Peraturan Menteri
  • Nomor Peraturan : 20
  • Tahun Peraturan : 2019
  • Tentang : Pencatatan Nikah
  • Tanggal Ditetapkan : 30 September 2019
  • Tanggal Diundangkan : 30 September 2019
  • Nomor Berita Negara (BN) : 1118
  • Nomor Tambahan Berita Negara (TBN) : -
  • Lampiran Peraturan : -
  • Instansi : Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)
  • Tipe File Download : PDF
Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

Lebih lanjut, Tahapan Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah meliputi:

  1. pendaftaran kehendak nikah; 
  2. pemeriksaan kehendak nikah; 
  3. pengumuman kehendak nikah;
  4. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
  5. penyerahan Buku Nikah.
Itulah sekilas mengenai pengertian dan penjelasan PMA Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan. PMA yang mengatur administrasi pernikahan/perkawinan terbaru ini ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan selanjutnya diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.

Cek juga: Blangko Nikah Terbaru (N1-N5)

Berikut ini poin-poin penting dari yang Kami kutip dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan.

DAFTAR ISI PMA 20 TAHUN 2019:

Pendaftaran Kehendak Nikah

BAB II PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH



Bagian Kesatu

Permohonan



Pasal 3

(1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.

(2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
(4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama Bupati/Walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.


Bagian Kedua

Persyaratan Administratif



Pasal 4

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
d. foto kopi kartu keluarga;
e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. persetujuan kedua calon pengantin;
g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

(2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
b. persetujuan kedua calon pengantin;
c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Cek juga: Contoh Surat Pernyataan Cerai [PDF-Doc]


Bagian Ketiga

Pemeriksaan Dokumen



Pasal 5


(1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
(3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan  dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.


Pasal 6


(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

(2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.


Bagian Keempat

Penolakan Kehendak Nikah


Pasal 7

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

Pengumuman Kehendak Nikah

BAB III PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH



Pasal 8

(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.


(2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.


Cek juga: Surat Pernyataan Belum Menikah PDF

Pelaksanaan Pencatatan Nikah

BAB IV
PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH



Bagian Kesatu

Umum




Pasal 9

(1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.

(2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.


Bagian Kedua


Rukun Nikah



Pasal 10

(1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.

(2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. calon suami;
b. calon istri;
c. wali;
d. dua orang saksi; dan
e. ijab qabul.


Paragraf 1


Calon Suami dan Calon Istri



Pasal 11

(1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.

(2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
(3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
d. berakal; dan
e. adil.


Paragraf 2


Wali Nikah




Pasal 12

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. baligh;
d. berakal; dan
e. adil.
(3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
a. bapak kandung;
b. kakek (bapak dari bapak);
c. bapak dari kakek (buyut);
d. saudara laki-laki sebapak seibu;
e. saudara laki-laki sebapak;
f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;
g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
j. anak paman sebapak seibu;
k. anak paman sebapak;
l. cucu paman sebapak seibu;
m. cucu paman sebapak;
n. paman bapak sebapak seibu;
o. paman bapak sebapak;
p. anak paman bapak sebapak seibu;
q. anak paman bapak sebapak;

(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 13


(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
f. walinya dalam keadaan berihram; dan
g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.
(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon  pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Cek juga: Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara


Paragraf 3

Saksi Nikah


Pasal 14

(1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.

(2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. baligh;
d. berakal; dan
e. adil.


Paragraf 4


Ijab Qabul






Pasal 15

(1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.

(2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.


Bagian Ketiga


Tempat Akad






Pasal 16

(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.

(2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.


Pasal 17

(1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.

(2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala  KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.


Pasal 18


(1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 19


Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.



Bagian Keempat


Pencatatan Nikah






Pasal 20

(1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

Penyerahan Buku Nikah

BAB V PENYERAHAN BUKU NIKAH





Pasal 21

(1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.

(2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
(3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
(4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
(5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak   satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
(6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
(7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Perjanjian Perkawinan



BAB VI PERJANJIAN PERKAWINAN


Pasal 22

(1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.

(2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
(3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.


Pasal 23



Bagaimana Format Terbaru Administrasi Pernikahan yang berlaku di Desa?

Siapapun yang ingin mengurus pernikahan atau perkawinan secara legal/resmi (negara), bukan nikah sirih, harus melengkapi beberapa persyaratan. Syarat yang dimaksud adalah mereka harus tercatat dalam register pencatatan perkawinan/pernikahan. 

Administrasi Pencatatan Pernikahan/Perkawinan yang kita ulas kali ini, lebih khusus tentang contoh blangko/surat nikah (Surat NA). Ada blangko yang perlu diurus dan diisi. Blanko nikah terdiri dari N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7. Namun yang sering digunakan biasanya hanya N1-N5 (berdasarkan pengalaman). Boleh jadi di tempat Anda berada berbeda dengan saya.

Dokumen nikah atau kawin (N1-N5) ini sangat penting yang nantinya digunakan sebagai syarat untuk mengurus Kartu Nikah (Istri maupun Suami). Jangan sampai karena tidak urusan blanko ini, malah yang dinikahi istrinya orang. hehe.. (just kidding)

Maksud saya disini keperluan kita pada blanko nikah N1-N5 ini benar-benar diperlukan untuk mereka yang mau menikah/kawin.

Apa dasar hukum dari blanko nikah ini?

Dasar hukum blanko nikah ini secara teknis dan khusus diatur dalam beberapa Keputusan Menteri Agama (KMA). Berikut ini penjelasannya:

  • Blanko Model N1 (merujuk pada lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003 - Pasal 5 ayat 1)
  • Blanko Model N2 (merujuk pada lampiran 8 KMA No. 477 Tahun 2004 - Pasal 7 ayat 2 huruf b)
  • Blanko Model N3 (merujuk pada lampiran 8 KMA No. 298 Tahun 2003 - Pasal 8 ayat 1 huruf c
  • Blanko Model N4 (merujuk pada lampiran 10 KMA No. 2 Tahun 1990 - Pasal 8 ayat 1 huruf c)
  • Blanko Model N5 (merujuk pada lampiran 11 KMA No. 2 Tahun 1990 - Pasal 8 ayat 1 huruf d)

<a href="https://3.bp.blogspot.com/-bd1eLGmFOoE/XNlS-zy_AhI/AAAAAAAAA3g/nI2yWFUjVlkIMifpB5YxcjPRfkG6x6NDgCLcBGAs/s320/N1-N5.jpg"><img alt="format administrasi nikah N1 N5" /></a></div>



Baiklah kali ini Saya akan membagikan Format Terbaru dan Lengkap Administrasi Nikah di Desa

Gambar Screen Shoot : Format Terbaru SK Pengangkatan Tokoh Agama (Perangkat Masjid) Desa


Apakah Anda sedang mencari "SK Tokoh Agama" atau "SK Perangkat Masjid" di Desa? Jika iya, kebetulan Kami punya contoh format-nya dalam bentuk doc (word) dan Pdf yang dapat Anda download gratis (free).

SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Tokoh Agama atau Perangkat Masjid adalah salah satu SK yang dapat ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya. Ada beberapa istilah sejenis atau nama lain dari SK ini, diantaranya:
  • SK Kepala Desa tentang Takmir Masjid
  • SK Pengurus Masjid dari Kepala Desa
  • SK Toga
  • SK Pengurus Musholla/Mushola dari Kepala Desa
  • SK Pemuka Agama
  • SK Tim Rohaniawan
  • SK Imam Masjid dari Kepala Desa
  • dan lain-lain  
Baca juga: SK Badan Amil Zakat

Namun sebelum sampai disitu, atau sebelum Anda mendownload contoh SK-nya. Perlu kita pahami juga bahwa Apa dasar hukum/normatif dan bentuk struktur kepengurusan dari format/bentuk SK Tokoh Agama ini?

Baca Juga : SK Guru Ngaji Terbaru

Para Tokoh Agama di Desa memiliki organisasi atau lembaga. Kelembagaan Tokoh Agama di Desa merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa seperti halnya dengan Tokoh Adat/Lembaga Adat, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Cek juga : Contoh Format SK LPM 

Sesuai Perdes tentang Kewenangan Desa bahwa salah satu kewenangan desa adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan desa, salah satu melaksanakan kebijakan pengangkatan tokoh agama melalui Keputusan Kepala Desa.



Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :




FORMATADMINISTRASIDESA - #N1 Form #N2 Form #N3 Form #N4 Form #N5 Form - Akhir tahun lalu pada website bahasa Inggris, Kami sempat membuat sebuah blog post bertajuk "how to make a claim". Lalu apa korelasinya? Apa yang Kami bahas itu ternyata memiliki kemiripan dengan yang akan kita review pada blog post kali ini, yakni N1, N2, N3, N4, dan N5. Lantas apa bedanya?

#FormNA #FormN1 #FormN2 #FormN3 #FormN4 #FormN5 - Sebelumnya saya sudah memposting format administrasi nikah, namun pada kesempatan ini saya akan memposting dan membagikan format "SIAP CETAK" administrasi nikah seperti yang rekan-rekan lihat diatas. Saya berharap format pencatatan perkawinan ini dapat membantu rekan-rekan di desa yang berselancar secara online. Format pencatatan ini terdiri dari form N-1, N-2, N-3, N-4 dan N-5 yang dapat di-download dengan mudah dan gratis.


Tinggal Diprint Aja
N1-N2 (Siap Cetak) - Form Blanko Nikah Di Desa/Kelurahan - #N1 Form - #N2 Form


N1-N5 adalah blanko nikah (NA) atau surat pengantar nikah yang biasa digunakan tingkat RT, Desa atau Kelurahan sebagai persyaratan menikah di Indonesia.

Cek juga: PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Terbaru)

Administrasi nikah yang saya maksudkan disini adalah blanko nikah atau "Surat NA" atau juga disebut "surat pengantar nikah". Di Desa penggunaan blangko nikah sangat sering ditemui. Namun istilah yang populer dari dokumen N1-N5 ini adalah blanko N1 sampai N5. Untuk N6 dan N7 mungkin nanti akan diposting di artikel selanjutnya.

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget