FORMAT ADMINISTRASI DESA: Administrasi PKK FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Administrasi PKK"

Kelembagaan Desa meliputi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Agar eksistensi lembaga-lembaga di Desa maupun Desa Adat dapat diakui secara konstitusional, maka perlu dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

Perdes tentang Kelembagaan Desa yang Kami maksud dalam artikel ini adalah "Perdes LKD" dan "Perdes LAD" sesuai Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.


Berikut ini pembahasan dan contoh formatnya masing-masing dalam bentuk PDF dan Word (Doc):

DAFTAR ISI:

  1. Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
  2. Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Adat Desa

Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disingkat "LKD" adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan. Lembaga Kemasyarakatan Desa selain perlu dibentuk juga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Kelembagaan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 terdiri dari:





  • LPM/LPMD
  • PKK
  • Karang Taruna
  • RT
  • RW
  • Posyandu
  • Linmas

  • Maka berdasarkan Perdes tentang LKD inilah kemudian, Kepala Desa menindaklanjuti melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Organisasi LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu, Linmas, dan organisasi kelembagaan Desa lainnya.


    Cek juga:
    Legalitas LKD sangat diperlukan. Jangan sampai para pengurus LKD sudah menerima honor/insentif namun belum memiliki payung hukum, baik berupa Perdes maupun SK. 

    #RAB Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  Salah satu kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang disebutkan dengan jelas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

    Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara membuat rencana anggaran biaya (RAB) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sesuai format RAB yang diatur dalam Permendagri 20/2018 dan software aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terbaru? 

    Bagaimana bentuk format "RAB Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan"? 

    Dan apa-apa saja item-item belanja dalam RAB kegiatan ini?

    www.format-administrasi-desa.blogspot.com yang mencoba menjawab permasalahan Sobat Desa mengenai salah satu RAB yang termasuk ke dalam Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga tersebut. Atau dalam struktur APBDes termasuk dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.


    Selain berdasarkan Permendagri 20/2018, kegiatan pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu kegiatan yang disinggung dalam regulasi lain seperti Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

    Dalam artikel ini, Kami telah menyiapkan dan menyisipkan 2 (dua) file RAB dalam bentuk format PDF dan Excel (Xls). File dokumen tersebut dapat Sobat Desa download dengan gratis dan mudah.

    #RAB PKK | ✅ #RAB Pembinaan PKK  Salah satu kegiatan yang dapat Desa rencanakan adalah kegiatan Pembinaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Agar kegiatan PKK ini dapat terlaksana secara efisien dan efektif, maka perlu ada persiapan atau perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan pembinaan PKK. Salah satunya dengan menyusun atau membuat rencana anggaran biaya (RAB). Review pada momen akhir tahun ini secara khusus membahas tentang Contoh RAB Pembinaan PKK terbaru (tahun 2020) sesuai format RAB Siskeudes dan ketentuan RAB yang diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

    Jika Sobat Desa bertanya:
    Siapakah Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) kegiatan dalam RAB Pembinaan/Pelatihan PKK ini?

    #Struktur Organisasi PKK Desa/Kelurahan Terbaru  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berada di Desa/Kelurahan yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah bagaimana contoh struktur organisasi PKK Desa maupun PKK Kelurahan terbaru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

    Dalam Blog Post ini akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Sobat Desa:

    Bagaimana sih contoh struktur organisasi PKK yang benar? Atau seperti apa susunan pengurus PKK di Desa/Kelurahan terbaru?

    Contoh Struktur Organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Desa/Kelurahan

    Secara normatif, ketentuan mengenai struktur organisasi/susunan pengurus organisasi perempuan di Desa/Kelurahan ini diatur secara khusus diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu juga diatur secara umum dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 


    Apakah Anda mencari "Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)" ? Peraturan-peraturan atau regulasi apa saja yang memayungi Struktur Organisasi PKK baik di Desa maupun Kelurahan? Berikut penjelasannya.

    PKK atau Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga adalah suatu gerakan atau biasa diistilahkan dengan "Gerakan PKK". Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. 


    <img src="https://2.bp.blogspot.com/--8MG3AKckz8/XC4vzhsYkII/AAAAAAAADxE/4fSYMNXsUyIkHQvRdd7wkx4AB6nCsUvQACLcBGAs/s400/dasar-hukum-struktur-organisasi-pkk.png" alt="Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK Lengkap dan Terbaru"/>


    PKK juga memiliki struktur organisasi dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan. Tentu saja dalam proses pembentukan kepengurusan struktur organisasi PKK harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Struktur Kepengurusan/Organisasi PKK bergerak dengan dasar hukum yang jelas. 

    Kategori Topik

    MKRdezign

    {facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

    Form Kontak

    Name

    Email *

    Message *

    Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget