FORMAT ADMINISTRASI DESA: Administrasi LPMD FORMAT ADMINISTRASI DESA
FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Administrasi LPMD"

Kelembagaan Desa meliputi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Agar eksistensi lembaga-lembaga di Desa maupun Desa Adat dapat diakui secara konstitusional, maka perlu dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

Perdes tentang Kelembagaan Desa yang Kami maksud dalam artikel ini adalah "Perdes LKD" dan "Perdes LAD" sesuai Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.


Berikut ini pembahasan dan contoh formatnya masing-masing dalam bentuk PDF dan Word (Doc):

DAFTAR ISI:

  1. Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
  2. Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Adat Desa

Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disingkat "LKD" adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan. Lembaga Kemasyarakatan Desa selain perlu dibentuk juga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Kelembagaan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 terdiri dari:





  • LPM/LPMD
  • PKK
  • Karang Taruna
  • RT
  • RW
  • Posyandu
  • Linmas

  • Maka berdasarkan Perdes tentang LKD inilah kemudian, Kepala Desa menindaklanjuti melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Organisasi LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu, Linmas, dan organisasi kelembagaan Desa lainnya.


    Cek juga:
    Legalitas LKD sangat diperlukan. Jangan sampai para pengurus LKD sudah menerima honor/insentif namun belum memiliki payung hukum, baik berupa Perdes maupun SK. 

    ✅ #RAB LKMD / RAB LPM / RAB LPMD |  Apabila Desa berencana mengadakan program atau kegiatan Pembinaan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD) maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD), maka sudah tentu perlu menyusun atau membuat rencana anggaran biaya (RAB). Momentum akhir tahun ini, Kami sengaja mempersiapkan beberapa dokumen yang salah satunya Kami akan mengulas Contoh RAB Pembinaan LKMD/LPM/LPMD terbaru sesuai format RAB Siskeudes dan ketentuan RAB yang diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

    Apabila Sobat Desa bertanya:
    Siapakah Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) kegiatan dalam RAB Pembinaan LKMD/LPM/LPMD ini?

    #Struktur Organisasi LPM Desa/Kelurahan Terbaru  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berada di Desa/Kelurahan yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh struktur organisasi LPM Desa (LPMD) maupun LPM Kelurahan terbaru sesuai peraturan perundang-undangan?

    Postingan ini akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Sobat Desa:
    Bagaimana contoh struktur organisasi LPM yang benar? Atau seperti apa susunan pengurus LPM di Desa/Kelurahan terbaru?

    Contoh Struktur Organisasi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa/Kelurahan

    Pada dasarnya, ketentuan mengenai struktur organisasi/susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 

    <img src="https://1.bp.blogspot.com/-8T4rdoCbaDo/XM5gq-70qTI/AAAAAAAAA04/6Y_5rApoRNwt3Ld3bdiI-We2Q9QocsJsgCLcBGAs/s1600/SK-REVISI-PENGANGKATAN-PENGURUS-LPM-Desa-Kelurahan.jpg" alt="sk revisi pengangkatan pengurus LPM Desa dan Kelurahan"/>
     Gambar Screen Shoot : Format Terbaru SK Revisi Pengangkatan Pengurus LPM Desa/Kelurahan

    Terkadang komposisi pengurusan suatu lembaga mengalami perubahan baik itu penambahan atau pengurangan anggota. Salah satu lembaga yang berpotensi adanya revisi kepengurusan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Jika demikian, maka SK LPMD yang sebelumnya ditetapkan oleh Kepala harus ditinjau ulang untuk direvisi/diubah.

    SK Revisi pengurus LPM Desa ini adalah salah satu administrasi LPMD yang diperlukan di Instansi Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

    Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat LPMD adalah lembaga di desa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan desa. Terjadi perubahan didalam internal LPMD itu biasa terjadi. Sebabnya boleh jadi macam-macam, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    Kali ini kami coba meng-update artikel yang sebelumnya sudah Kami posting, yakni mengenai contoh SK Revisi/Review LPMD. Anda bisa download format-nya. Ada yang berbentuk Pdf dan word (doc).

    Dengan adanya perubahan struktural komposisi pengurus LPM Desa melalui SK Kepala. Maka Pengurus LPMD yang baru diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas-nya masing-masing.



    Apakah SK pengukuhan pengurus revisi LPMD ini menggunakan lambang garuda atau lambang/kop kabupaten?

    Sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Bahwa bentuk Keputusan Kepala Desa atau SK Kepala Desa harus menggunakan lambang garuda, bukan lambang kabupaten/desa.

    Jika Anda ingin men-download permendagri-permendagri yang berhubungan dengan desa. Anda bisa cek di artikel : Kumpulan Permendagri Tentang Desa.

    SK Kepala Desa tentang revisi pengangkatan pengurus LPMD Kami posting siapa tahu ada yang perlu. Jika sobat desa menginginkan contoh format-nya. Kebetulan ini di Komputer Kami ada dokumen-nya. Jadi bisa Kami upload dan bagikan di Blog ini.


    <img src="https://3.bp.blogspot.com/-_iNaQCJsZQA/XMglQ-Svp0I/AAAAAAAAAzk/5QzgoOa4mOYw-4wLKEelmbfGWFrd05ITwCLcBGAs/s320/sk-lpm-revisi-min.png" alt="sk lpm revisi"/>


    Lihat Juga : Kumpulan SK Kepala Desa Terbaru

    Berikut ini Format Terbaru SK Revisi Pengangkatan Pengurus LPMD.

    Screen Shoot : Format Terbaru SK Pengangkatan Pengurus LPMD


    Apakah Anda sedang mencari contoh SK LPMD Terbaru? Bagaimana bentuk penyusunan format SK LPM Desa? Temukan ulasan dan contoh format doc (word) maupun Pdf yang dapat Anda download di artikel ini.

    SK LPM Desa ini ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka mengangkat/mengukuhkan pengurus/anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Melalui Keputusan Kepala Desa inilah maka para pengurus organisasi LPMD dapat bekerja sesuai tugas-nya dan sampai dengan berakhir masa baktinya di desa.

    Sebetulnya, pembentukan kepengurusan LPM ini bukan saja di desa. Di Kelurahan juga memiliki struktur LPM. Antara LPM di Kelurahan dan LPM di Desa sebagian besar memiliki tugas yang sama. 


    Sebelum Kami membagikan contoh format SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ada baiknya Kami ingin menjelaskan apa dasar hukum bentuk SK di Desa ini?


    Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :

    MKRdezign

    {facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

    Form Kontak

    Name

    Email *

    Message *

    Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget