FORMAT ADMINISTRASI DESA: Administrasi BPD FORMAT ADMINISTRASI DESA
FORMAT ADMINISTRASI DESA

#FormatAdministrasiDesa : Blog Download Referensi/Contoh Format Terbaru & Terlengkap Administrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD), Administrasi Keuangan Desa, dan Contoh Surat Menyurat, Serta Review Aplikasi/Software Pembukuan dan Laporan Keuangan Terbaik. Accounting software/software akunting/software akuntansi, aplikasi akuntansi android, aplikasi keuangan bumdes, tahun 2020 (Format File Doc-Pdf-Excel-Ppt-Rar-PSD-JPG-PNG-CDR-Vector-SWF-FLA-File.C3D-HTML5 Video Player-CAD)

Articles by "Administrasi BPD"

Contoh Berita Acara Musdes RPJMDes  Setelah Tim Penyusun RPJMDes menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan Desa (PKD) kepada Kepala Desa. Agenda selanjutnya yang dilakukan Kepala Desa adalah menyampaikan laporan beserta berita acara pengkajian keadaan desa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditindaklanjuti dalam forum musyawarah desa (musdes) penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Dengan kata lain, BPD mengagendakan kegiatan musdes RPJMDes didasarkan pada laporan hasil pengkajian keadaan desa tersebut.


Kapan musdes RPJMDes dilaksanakan?

Kegiatan musdes RPJMDes dilaksanakan oleh BPD terhitung sejak diterimanya laporan hasil pengkajian keadaan desa dari Kepala Desa.

Kalender Kegiatan BPD adalah salah satu kalender pemerintahan Desa yang memuat siklus program kegiatan beserta jadwal agenda kegiatan/kerja yang dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Secara rinci dan lengkap, berikut ini penjelasan dan contoh desain kalender kegiatan atau kalender kerja BPD:

DAFTAR ISI:

Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-6fRuhf0ZHsI/XhGj8Z1LYvI/AAAAAAAAB_E/8IMbsOUOsrwp9vrMokh2J5gQePi_s-0GgCEwYBhgL/s320/kalender-kegiatan-BPD.jpg" alt="Kalender Kegiatan BPD"/>



Apa yang dilakukan BPD pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember? Semuanya ada di Kalender Kegiatan BPD ini.

Jadwal Kegiatan BPD Bulan Januari

Apa saja kegiatan BPD pada bulan Januari? Berikut ini jadwalnya:
  • 1-31 Januari, BPD melaksanakan kegiatan:
    • Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, pasal 46, 47, dan 52).
    • Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (Permendagri 110/2016, pasal 32 sampai dengan pasal 36).
    • Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD, Lembaga Adat Desa/LAD, Forum Koordinasi Antar Kelembagaan Desa/FKAKD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, pasal 37 dan 50).
    • Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, pasall 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, pasal 6).
    • Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, pasal 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, pasal 7).
    • Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing setelah diundangkan oleh Sekretaris Desa. (Permendagri 111/2014, pasal 13).
    • Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, pasal 54).
    • Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes/LKPRP-APBDes Semester-2. (Permendagri 20/2018, pasal 70, ayat (2)).
    • Musyawarah Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) bila sudah siap. (Permendagri 46/2016, pasal 8 dan Permendagri 20/2018, pasal 70 sampai dengan pasal 73).
  • 1-15 Januari, BPD melaksanakan kegiatanMenyelenggarakan Musyawarah Dusun/Musdus atau Musyawarah Wilayah/Muswil RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penyerapan bahan Musrenbangdes. (Permendagri 114/2014, pasal 29).
  • 15-31 Januari, BPD melaksanakan kegiatan: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes menyusun bahan usulan ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, pasal 29, 31, dan 32).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM - Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa .Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala Desa selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus lebih terbuka saat mendapatkan masukan dari masyarakat.

Agar rencana kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni "mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik di Desa melalui pengawasan oleh BPD" dapat terlaksana, maka perlu dijabarkan ke dalam program kerja dan program kegiatan BPD. 

Apa saja program kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2020? Berikut ini contohnya:

Program Kerja BPD:
  1. menampung, menyalurkan dan mengawal aspirasi masyarakat Desa;
  2. menyusun dan/atau membahas peraturan desa;
  3. menciptakan keadaan kondusif dan hubungan kerja yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  4. melaksanakan tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
  5. melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  6. dan program-program kerja BPD lainnya sesuai dengan tugasnya.

Contoh Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pilkades - Hasil rapat atau musyawarah Desa dengan agenda "pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa" selain dituangkan dalam Berita Acara, juga perlu dicatat melalui notulen rapat. 

Notulen rapat pembentukan panitia Pilkades adalah pencatatan hasil kesepakatan dalam rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membentuk susunan panitia Pilkades dan tugasnya secara umum. 

Pembuat notulen rapat atau pembuat notula biasanya juga disebut Notulis. Berkenaan dengan rapat ini, maka pembuat notula dilaksanakan/dikerjakan/ditugaskan kepada Sekretaris BPD.

Dalam ulasan ini Kami tidak menggunakan istilah "notulensi", karena tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yang ada hanya: Notula, Notulen, dan Notulis. 

Apakah Anda mencari contoh notulen pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa?

Contoh Laporan Pembentukan Panitia Pilkades 2020 - Salah satu kegiatan dalam tata cara pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah penetapan panitia Pilkades. 

Dan pasca ditetapkan panitia pemilihan melalui Keputusan BPD, maka BPD harus melaporkan secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.


Setidaknya ada 2 (dua) dokumen sebagai kelengkapan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat, yakni:

  1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
  2. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah desa pembentukan Panitia Pemilihan.

Contoh Surat Undangan Pembentukan Panitia Pilkades - Setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya. Maka agenda kerja selanjutnya yang dilakukan oleh BPD adalah mengadakan rapat atau Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka "pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa".

Lazimnya persiapan sebelum pelaksanaan rapat resmi atau Musdes, terlebih dahulu panitia Musdes perlu mengundang atau membuat undangan tertulis untuk dikirim kepada pihak-pihak terkait.

Dalam agenda pembentukan Panitia Pilkades, tugas BPD adalah sebagai pembentuk. Namun untuk lebih menjamin asas berkeadilan dan asas persamaan, maka pihak-pihak yang berkenaan dengan Pilkades perlu diundang secara resmi. Itu artinya BPD dalam hal ini juga berkedudukan sebagai Pengundang disamping pembentuk/pengangkat.

Karena itu undangan rapat/musdes ini ditandatangani oleh Ketua BPD dengan dibubuhi stempel organisasi BPD. Dan setelah itu barulah dikirim atau disebar kepada orang atau instansi yang diundang.

Contoh Surat Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kades dari BPD - Salah satu kegiatan dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Penjelasan tersebut disebutkan dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 

Atas dasar itulah sehingga Kami berinisiatif membuat contoh surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa dari BPD tahun 2020 terbaru. Ada yang dalam bentuk format Doc (Microsoft Word). Ada juga yang berbentuk format PDF.


Bagaimana contoh nya?

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) asalkan memenuhi persyaratan calon anggota BPD. Pertanyaannya adalah: apa saja syarat-syarat menjadi Anggota BPD Desa terbaru?

Berikut ini syarat-syarat menjadi anggota BPD dalam Pemilihan Anggota BPD, yaitu:
  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
Bagi Calon Anggota BPD

Ke-8 syarat dasar tersebut sangat penting dan perlu diperhatikan baik-baik. Terlebih apabila Anda berencana mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Jangan sampai pencalonan Anda jadi terhambat, karena syarat sebagai calon anggota BPD tidak Anda penuhi. Semoga saja tidak demikian.

Cek juga: Berapa Gaji BPD Desa 2020?

Berapa sih gaji BPD tahun 2020 hingga harus diperebutkan? Apakah ada kenaikan seperti halnya besaran gaji Perangkat Desa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019? Apakah gaji BPD di potong pajak pph/ppn?
Pertanyaan mengenai gaji BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diatas ditanyakan oleh Sobat Desa yang enggan disebutkan namanya.

Bagi Kami mencuatnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak lepas dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada 28 Februari 2019 lalu.


Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya PP 11 Tahun 2019 menjadi dasar hukum atas kenaikan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan besaran minimal setara PNS. 


Lantas, bagaimana dengan anggota BPD? 


Namun sebelum menjawab pertanyaan “Berapa Gaji BPD Desa tahun 2020?", perlu Kami luruskan beberapa kekeliruan yang mendasar terkait gaji dan tunjangan.


Perlu Kami per-tegas di awal bahwa "BPD" yang dimaksud dalam artikel ini bukan "Borderline Personality Disorder" dalam bidang kesehatan (health), bukan juga "Bank Pembangunan Daerah" dalam bidang Perbankan. Akan tetapi yang dimaksud dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa (Salah satu Organisasi Pemerintahan Di Desa).

Apa itu Administrasi BPD? Administrasi BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimuat dalam Buku Administrasi BPD dan Laporan Kinerja BPD. Kedua jenis administrasi BPD tersebut, baik itu pembukuan maupun laporan, tidak lain dan tidak bukan adalah pedoman administrasi pengurus BPD di Desa.


<img src="https://2.bp.blogspot.com/-OIPZrLwDMHk/XD83Bd4ageI/AAAAAAAAAG0/pY36mRrFLvUAJUMByJ6i2N5563TWH6IVgCLcBGAs/s320/format-jenis-buku-administrasi-bpd-dan-laporan-kinerja-bpd.png" alt="Format Jenis Buku Administrasi BPD Dan Laporan Kinerja BPD Terbaru"/>
Infografis : Format Administrasi Pembukuan BPD &
Laporan Kinerja BPD Terbaru 2019
Lebih lanjut, Administrasi BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi yang termuat dalam Buku Administrasi Lainnya, selain Buku Administrasi Umum Desa, Administrasi Penduduk Desa, Administrasi Keuangan Desa dan Administrasi Pembangunan Desa. Dengan kata lain, Administrasi BPD merupakan administrasi lain selain ke-empat jenis format administrasi pemerintahan desa tersebut.

RAB BPD - Salah satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang wajib disusun atau dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) adalah Rencana Anggaran Biaya, atau disingkat RAB. Dalam artikel ini Kami akan mencoba mengulas contoh RAB Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) versi Aplikasi RAB Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) 2019.

Dalam postingan ini, Kami tidak membahas mengenai cara input RAB Siskeudes 2019. Namun lebih fokus membahas tentang RAB Operasional BPD sesuai format RAB yang ada dalam Aplikasi Siskeudes terbaru. Dan Kami juga akan membagikan contoh format-nya kepada Sobat Desa, baik dalam bentuk format Excel maupun PDF. 

Pada momen liburan akhir tahun ini, Kami bersyukur memiliki kesempatan untuk membuat review tentang contoh RAB Kegiatan Penyediaan Operasional BPD sesuai Permendagri 20/2018 dan Aplikasi Siskeudes 2019. Namun, sebelum Anda download contoh format-nya secara gratis (free), alangkah baiknya Anda menyimak step by step apa saja yang Kami ulas dalam penjelasan ini. Okay?

Artikel "Contoh RAB Operasional BPD Versi Aplikasi RAB Siskeudes" ini adalah jawaban Blog format-administrasi-desa.blogspot.com kepada Sobat Desa yang sudah request Kami untuk membahas topik ini. 

Jadi, Kalau Sobat Desa lain memiliki usulan, saran, masukan, atau kritikan yang konstruktif lainnya seputar administrasi desa. Silahkan sampaikan kepada Kami. Tentu itu sangat Kami apresiasi. 

Oke, kita lanjutkan!

Ini adalah gambaran umum mengenai apa yang akan kita ulas, yakni:
apa itu RAB Operasional BPD? Bagaimana Prosedur/Mekanisme Penyusunan-nya atau Pembuatan-Nya? Siapa PKA yang ditugaskan untuk menyusun RAB ini sesuai Peraturan Perundang-undangan? Apa saja contoh jenis, rincian, dan uraian rincian Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional BPD sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 dan Aplikasi Siskeudes? Dan bagaimana contoh format-Nya?
Cek juga: Berapa Gaji BPD Tahun 2020?

Apa itu RAB Operasional BPD? Dan Bagaimana Prosedur Penyusunan-nya?

RAB Operasional BPD adalah rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap jenis dan objek belanja pada kegiatan penyediaan operasional para anggota BPD. Kegiatan ini termasuk ke dalam sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan untuk kode rekening dari kegiatan ini adalah 1.1.06.

#Logo BPD Desa Terbaru - Apakah Anda sedang mencari contoh logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Apakah Anda mencari logo BPD bersama membangun Indonesia? Baik itu format gambar PNG, JPG, CDR, Vector, atau pun format gambar lainnya. Dalam artikel ini Anda akan menemukan ulasan sekaligus file download gambar logo resmi BPD Desa terbaru yang didesain dengan berbagai macam format gambar (multiformat).

Perlu Kami tegaskan di awal bahwa yang Kami maksud dalam artikel ini bukanlah logo Bank Pembangunan Daerah, melainkan logo Badan Permusyawaratan Desa.

Logo BPD Desa

Selain stempel dan kop surat, identitas resmi dari BPD bisa dikenali dengan adanya "logo". Namun faktanya, untuk beberapa daerah logo BPD masih menggunakan logo pemerintah kabupaten. Dan sebagiannya sudah menggunakan logo resmi masing-masing.

Setelah beberapa desa memprakarsai munculnya logo khusus untuk BPD. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi organisasi BPD yang belum menentukan format logo mereka. 

Minimal ada referensi atau inspirasi sebelum memutuskan dan menentukan logo seperti apa yang cocok untuk BPD di Desa nya. 

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-BQwTknb1row/XYX0yE4PTFI/AAAAAAAABZY/VUND6xna2kYLYacndBin38e75pEouIzdgCLcBGAsYHQ/s320/logo-bpd-desa.jpg" alt="Logo BPD (Badan Permusyawaratan Desa)"/>
Gambar Logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jika kebetulan Anda mencari informasi seputar contoh logo BPD. Anda bisa download kumpulan file gambar logo BPD melalui link download berikut ini:


Catatan: Untuk saat ini dalam file tersebut, Anda akan menemukan contoh gambar logo resmi BPD dalam bentuk format PNG dan JPG. Sedang format file lain seperti CDR, Vector, dan lain-lain akan Kami update nanti. Format file yang Anda download itu dikemas dalam bentuk ZIP/WINRar. Jika Anda sudah berhasil download jangan lupa di-ekstrak agar file dapat Anda gunakan dengan baik.

Mengapa Kami mengulas dan membagikan contoh logo BPD ini kepada Anda?



Semoga dengan adanya link download kumpulan contoh logo yang Kami bagikan ini dapat memberikan ide-ide baru bagi Anda untuk mendesain logo BPD yang paling tepat dan cocok. 

Cek juga: Contoh Daftar Hadir BPD

Untuk informasi standar daftar gaji BPD, visi misi BPD, dan syarat menjadi anggota BPD, akan Kami ulas pada kesempatan berikutnya.

Demikian ulasan mengenai logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semoga contoh gambar logo yang Kami bagikan ini dapat bermanfaat untuk Anda semua, khususnya bagi para anggota BPD di Desa secara nasional dimanapun Anda berada. Mari bersama membangun Indonesia!

Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades adalah berita acara yang dibuat dalam kegiatan rapat pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). 

Apakah Sobat Desa sedang mencari "contoh berita acara pembentukan panitia Pilkades" terbaru? 

Artikel yang Sobat Desa baca saat ini mengulas contoh berita acara rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang dapat Anda download file-nya dalam bentuk format doc (word) maupun PDF. Baik untuk dipergunakan dalam pelaksanaan "Pilkades Serentak" maupun "Pilkades Antar Waktu (PAW)". Untuk "berita acara pembubaran panitia Pilkades" akan Kami ulas dalam artikel lain.

Namun sebelum Sobat Desa download berita acara pilkades ini. Sebaiknya simak step by step poin-poin pentingnya. Ok?

Siapa yang membuat berita acara ini? 

Siapa yang mengadakan rapat/musyawarah, sehingga dituangkan dalam berita acara rapat ini?

Sebagaimana sudah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya berjudul "Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa", bahwa:
Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
Cek juga: Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Terbaru)

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia Pilkades ini kemudian dituangkan dalam berita acara. Dan atas dasar berita acara inilah, Ketua BPD menetapkan/mengesahkannya dengan Keputusan BPD.

Mengenai contoh SK BPD-nya, Sobat Desa bisa cari dan cek di artikelnya dalam Blog format-administrasi-desa-.blogspot.com ini.

Contoh Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-jvWbCCVqnvI/XYFSXB5Q2tI/AAAAAAAABYk/5DW2qVsRpEU_x-lxChTxpydhDulFXnGcQCEwYBhgL/s320/berita-acara-pembentukan-panitia-pilkades.jpg" alt="Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades terbaru"/>


Berikut ini redaksi teks contoh berita acara rapat BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR ISI:

Pembentukan Panitia Pilkades

Pembentukan Panitia Pilkades adalah salah satu kegiatan dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Cek: Pasal 7 huruf b Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan di tingkat Kabupaten dan tingkat Desa demi kelancaran penyelenggaraan Pilkades Serentak maupun Antar Waktu. (Cek pada Pasal 7-8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Itu artinya dari sisi tingkatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Desa dan Pelantikan-Nya tahun 2020? 
Berikut ini secara teknis prosedur/mekanisme pembentukan Panitia Pilkades tingkat Desa sampai dengan tata cara pelantikan-Nya:
  1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa, BPD kemudian mengadakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa.
  2. Rapat persiapan diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda rapat pembentukan Panitia Pilkades.
  3. Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dari unsur-unsur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Selengkapnya cek: Unsur-Unsur Panitia Pilkades).
  4. Pembentukan Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (Cek: SK BPD tentang Panitia Pilkades).
  5. Panitia Pilkades kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh BPD setelah ditetapkan dalam Keputusan BPD. 
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-E4nKMS_rbm8/XYGOt1a-7eI/AAAAAAAABZE/-x-jXe906mA65sTL6fz1imvnBBumG0SFwCEwYBhgL/s320/pembentukan-panitia-pemilihan-kepala-desa.jpg" alt="Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh"/>
Gambar ilustrasi: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD

Catatan: Poin 5 mengenai tata cara Pelantikan Panitia Pilkades di atas biasanya diatur secara teknis dan rinci dalam Perda/Perbup. Mengenai susunan acara, berita acara, contoh naskah, sambutan, doa, teks/kata-kata sumpah pelantikan Panitia Pilkades akan Kami bahas dalam artikel lain.

Cek juga: Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

  • Bagaimana mekanisme atau tata cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat Kabupaten/Kota?
Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (Cek: Pasal 5 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang perbedaan antara Panitia Pilkades di tingkat Desa dengan Panitia Pilkades di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pembentukannya, sebagai berikut:

  1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 7 dan 12 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (Cek: Poin 8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014).
  • Keterangan tambahan:
Dasar hukum pembentukan Panitia Pilkades diatur dalam Permendagri no. 112 Tahun 2014 juncto Permendagri no. 65 Tahun 2017. Dan terkait dengan teknis proses pembentukan Panitia Pilkades tingkat Kecamatan dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata tertib pembentukan panitia Pilkades dapat dilihat juga pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

Itulah penjelasan siapa yang membentuk panitia Pilkades? Kapan dan dimana dibentuk? Mengapa harus dibentuk? Dan bagaimana tata cara pembentukannya?

Cek juga: Apa Tugas BPD Desa?

Tugas Panitia Pilkades

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
Apa saja tugas dan fungsi (Tupoksi) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa? Berikut ini Tugas Panitia Pilkades di tingkat Desa (sesuai Pasal 9 Permendagri 112 Tahun 2014), diantaranya:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dan masa kerja Panitia Pilkades berakhir (pembubaran) setelah dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.

Cek juga: Biaya Pilkades, DARI MANA?

  • Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota
Apa tupoksi Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota? Berikut ini tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota sesuai Pasal 5 ayat 2 Permendagri 65 Tahun 2017, meliputi:
  1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
  2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota;
  7. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Catatan: Terkait tugas Panitia Pilkades tingkat Kabupaten/Kota pada poin 3, 4, dan 5 diatas, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Begitu pula dengan rincian pembagian tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan.

Cek juga: Undang-Undang Desa Terbaru

DAFTAR ISI TUPOKSI BPD 2020:


#Tupoksi BPD Desa 2020- Seperti halnya dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD juga memiliki fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apa saja Tupoksi dari anggota BPD tersebut? Temukan ulasannya lengkapnya dalam artikel ini.


Artikel ini secara khusus menjawab beberapa pertanyaan seperti :
  • Apa tugas BPD Desa tahun 2020?
  • Apa fungsi BPD Desa tahun 2020?
  • Apa hak BPD Desa tahun 2020?
  • Apa Kewajiban BPD Desa tahun 2020?
  • Apa Kewenangan BPD Desa tahun 2020?
  • Apa Larangan BPD Desa tahun 2020?

Karena itulah, di dalam artikel yang baru sempat Kami terbitkan di Tahun 2019 dan tahun 2020 ini baru saja Kami update, Sobat Desa tidak akan menemukan file PDF, Doc (Word) maupun Ppt yang dapat didownload. 

Kalau pun begitu, Sobat Desa dapat download file Pdf-nya melalui Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pada artikel : KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA

Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Aset Desa"?

Apa yang diputuskan dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat tentang rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding). Bagaimana bentuk atau cara penyusunan nota kesepakatan mengenai perdes aset desa ini? Sebelum sampai disitu, kita perlu mengetahui gambaran umum-nya.

Nota Kesepakatan Perdes Pengelolaan Aset Desa adalah salah salah alat bukti/dokumen yang berisi kesepakatan atau kesepahaman bersama masing-masing pihak, baik BPD maupun Kepala Desa mengenai rancangan peraturan desa  (perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa.

Seperti yang sudah Kami singgung secara implisit dalam artikel Perdes tentang Aset Desa. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa.

Dan juga sebagaimana telah Kami ulas sebelumnya. Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti/kata lain dari frasa "nota kesepakatan". Apa saja itu? Ada yang disebut dengan istilah “Nota Kesepahaman” dan ada juga yang menggunakan istilah “MOU” atau Memorandum of Understanding


SK BPD tentang Aset Desa, salah satunya adalah mengenai persetujuan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Sebagaimana telah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya pada tautan tersebut.

Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni contoh format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) pengelolaan aset desa. Contoh Petikan SK BPD mengenai aset desa ini dapat Sobat Desa download, baik dalam bentuk format PDF maupun DOC (word). Terserah Sobat Desa saja, mana yang Anda suka.

Sebelumnya, Kami telah mengulas 2 (dua) SK BPD. Pertama, SK BPD tentang Persetujuan Pendirian BUMDes. Dan kedua, SK BPD tentang Persetujuan Penyertaan Modal Desa ke BUMDes. Jika Sobat Desa belum memiliki format-format tersebut, Kami merekomendasikan artikel tersebut untuk Anda.

Keputusan BPD tentang kesepakatan draft rancangan perdes aset desa itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

SK BPD ini adalah dokumen legitimasi yang menjadi salah satu dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Perdes Pengelolaan Aset Desa. 

Namun memang sebelum BPD memutuskan dan menetapkan keputusan ini. Ada beberapa mekanisme atau prosedur tahapan yang dilakukan. Seperti melakukan rapat pembahasan bersama. 



Rapat antara BPD dan Pemerintah Desa ini membahas topik tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa, sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Rapat.


Apa saja yang diputuskan dan disepakati melalui forum musyawarah BPD tersebut, maka selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen, Nota kesepakatan (MOU) bersama dan keputusan resmi BPD.



Format Surat Undangan Rapat Persetujuan Rancangan Perdes Aset Desa Apakah Anda sedang mencari contoh format surat undangan rapat BPD Desa terbaru dalam rangka membahas dan menyetujui draft rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang dapat didownload? Apa ada file format PDF maupun DOC (word) nya? Temukan jawaban pada artikel ini.

Jika betul Sobat Desa sedang mencari contoh format-nya. Kami ingin katakan bahwa Sobat Desa sudah datang di website desa yang tepat, yang secara khusus menyediakan contoh-contoh format terbaru seputar administrasi desa. Salah satunya, format yang sedang Anda cari ini, yakni contoh undangan musyawarah BPD Desa terkait pembahasan dan penetapan rancangan Perdes Aset Desa.

Surat Undangan Rapat BPD adalah surat undangan khusus untuk kegiatan rapat/sidang/forum musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu kegiatan rapat oleh BPD adalah rapat pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (Perdes) perihal Pengelolaan Aset Desa.

Idealnya, dalam kegiatan rapat atau sidang secara resmi mesti dibarengi dengan Undangan. Entah rapat yang diselenggarakan oleh BPD, Pemerintah Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara normatif, surat undangan harus ada. Kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh instansi resmi semestinya juga diikuti dengan dokumen-dokumen administrasi resmi. Baik itu undangan rapat pembahasan peraturan desa, pemilihan pengurus BPD, atau undangan-undangan BPD lainnya di Desa.

Itu artinya dokumen surat undangan BPD di Desa tidak bisa disepelekan begitu saja. Dokumen ini juga sangat penting dalam tata kelola administrasi pemerintahan di desa. Khususnya tata kelola surat menyurat dan kearsipan pada instansi BPD di Desa. 

Daftar Isi 


Berita Acara dan Notulen Rapat Persetujuan Perdes Aset Desa -  Apakah Anda sedang mencari contoh format Berita Acara Rapat BPD Desa tentang pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (raperdes) tentang pengelolaan aset desa terbaru? Dan apakah Anda juga mencari contoh notulen rapat-Nya?


Artikel kali ini bukan membahas BPD dalam arti "Bank Pembangunan Daerah", tapi BPD dalam pengertian "Badan Permusyawaratan Desa". Penjelasan ini Kami sampaikan di awal, karena biar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam artikel ini Kami mencoba membahas dan sekaligus membagikan contoh format Berita Acara dan Notulen Rapat BPD di Desa perihal pembahasan rancangan perdes pengelolaan aset desa dalam bentuk format doc (word) dan PDF. Jadi Sobat Desa, Kami harap jangan dulu terburu-buru ya. Silahkan simak sampai selesai artikel ini.

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/BloggerDesaKitaa}

Form Kontak

Name

Email *

Message *

Laode Muhamad Fiil Mudawat (Fiil). Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget