PERATURAN DESA | FORMAT ADMINISTRASI DESA -->

PERATURAN DESA


Peraturan Desa, Perdes, Apa itu Perdes, apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa? kumpulan contoh Perdes terbaru
Gambar Infografis : Peraturan Desa | Pengertian, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, Penyebarluasan, Evaluasi, dan Klasifikasi Perdes beserta Contoh Formatnya (Lengkap)

Apa itu Peraturan Desa?

PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Selain itu, Perdes adalah salah satu jenis peraturan di Desa (berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa). Artinya selain Perdes, ada pula peraturan di desa seperti Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (Perkades).

Perdes sebagai salah satu jenis Peraturan di Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
Gambar : Perdes sebagai salah satu jenis peraturan di Desa (menurut Permendagri 111/2014)

Peraturan Desa (Perdes) berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu artinya rancangan Perdes sebagai produk peraturan di desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca juga : Produk Peraturan Di Desa, Keistimewahan Bagi Desa

Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Ada Perdes yang diinisiasi atau diprakarsai oleh Kepala Desa dan ada pula oleh BPD. Ada jenis Perdes yang hanya boleh diinisiasi dan diprakarsai oleh Kepala Desa dan ada pula yang tidak.

Lalu, Bagaimana dengan peran lembaga-lembaga lain di Desa terkait penyusunan Perdes?

Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. (Pasal 5 ayat 2, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa).

Penyusunan

Bagaimana mekanisme penyusunan Perdes oleh Kepala Desa?

Penyusunan rancangan Perdes (Peraturan Desa) yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa disusun oleh Pemerintah Desa. Rancangan Perdes yang telah disusun tersebut, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Draft Peraturan Desa yang dikonsultasikan tersebut diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

Selanjutnya masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Dan Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagaimana mekanisme penyusunan Perdes oleh BPD?

BPD dapat memprakarsai, menyusun dan mengusulkan draft rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa oleh BPD tersebut dikecualikan untuk:

  1. rancangan Perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes)
  2. rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
  3. rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
  4. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

Artinya selain dari itu, rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai, disusun, dan diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

Pertanyaannya, Bagaimana jika terdapat rancangan Perdes mengenai hal yang sama antara Perdes Prakarsa Kepala Desa dan Perdes Prakarsa BPD?

Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Untuk rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Sementara itu untuk rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan Perdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Penetapan

Bagaimana mekanisme penetapan Perdes?

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa kemudian disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Bagaimana jika Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Perdes?

Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa (Perdes), Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pengundangan

Siapa yang berwenang mengundangkan Perdes?

Sekretaris Desa diberi kewenangan untuk mengundangkan setiap peraturan desa yang telah ditetapkan. Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. Perdes tersebut dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Setelah Perdes diundangkan, Pemerintah Desa dan BPD kemudian menyebarluaskan/menginformasikan Perdes tersebut.

Penyebarluasan

Kapan Pemerintah Desa dan BPD menyebarluaskan Perdes yang telah diundangkan tersebut?

Penyebarluasan Perdes dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

Apa tujuan dan manfaat penyebarluasan Peraturan Desa (Perdes) ini?

Penyebarluasan Perdes dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Evaluasi

Apa saja Perdes yang wajib dan tidak wajib dievaluasi oleh Bupati/Walikota?

Ada 4 jenis rancangan Perdes atau Peraturan Desa yang wajib dievaluasi, yaitu:

  1. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  2. Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan desa
  3. Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang
  4. Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa

Ke-empat rancangan Perdes yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD di atas, wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Lalu, Bagaimana jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan tersebut?

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka secara otomatis Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes tersebut oleh Bupati/Walikota.

Bagaimana jika Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi?

Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi atas rancangan Perdes tersebut, maka selanjutnya Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk Kepala Desa memperbaiki rancangan perdes setelah dievaluasi oleh Bupati/Walikota?

Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Dalam proses perbaikan rancangan draft perdes tersebut, Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki/mengoreksi rancangan peraturan desa. Jika perbaikan dianggap selesai, maka hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Bagaimana jika Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota atas Rancangan Perdes tersebut?

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Poin-Poin Tambahan Terkait Evaluasi Perdes oleh Bupati/Walikota

Apakah Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Perdes?

Ya, Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Tim evaluasi rancangan perdes tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota/SK Bupati/Walikota.

Klarifikasi

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Apa yang termuat dalam hasil klarifikasi Perdes?

Hasil klarifikasi dapat berupa:

  • hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  • hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagaimana jika hasil klarifikasi Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Bagaimana jika hasil klarifikasi Perdes bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota atau SK Bupati/Walikota.

Penjelasan-penjelasan mengenai “Peraturan Desa” di atas diolah dari Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Penjelasan Tambahan:

Perdes atau Peraturan Desa dalam pelaksanaannya dapat dijabarkan atau ditindaklanjuti melalui Perkades maupun melalui SK Kepala Desa (Surat Keputusan Kepala Desa).

Baca juga : Kumpulan SK Kepala Desa Terbaru

Contoh-Contoh Perdes

Contoh Perdes, Contoh Kumpulan Perdes, Contoh Peraturan Desa terbaru dan lengkap format Doc (Word) dan PDF
Gambar : Bentuk/Format Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

Berikut ini adalah macam-macam contoh kumpulan Perdes terbaru dan lengkap yang dapat Sobat Desa download secara gratis dalam bentuk format Doc (Word) dan PDF:

[accordion] [item title="A. tentang BUMDES *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PENDIRIAN/PEMBENTUKAN BUMDES
  2. CONTOH PERDES TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES
  3. CONTOH PERDES TENTANG PERUBAHAN BUMDES
[/item] [item title="B. tentang APBDES *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG APBDES
  2. CONTOH PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES
[/item] [item title="C. tentang RKP DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG RKP DESA
  2. CONTOH PERDES TENTANG PERUBAHAN RKP DESA
[/item] [item title="D. tentang RPJM DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG RPJM DESA
  2. CONTOH PERDES TENTANG PERUBAHAN RPJM DESA
[/item] [item title="E. tentang TANAH *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG TANAH KAS DESA
[/item] [item title="F. tentang PUNGUTAN *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PUNGUTAN DESA
[/item] [item title="G. tentang ASET DESA *"]
  1. CONTOH PERDES PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA
[/item] [item title="H. tentang WISATA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA
[/item] [item title="I. tentang LEMBAGA DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
[/item] [item title="J. tentang PASAR DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PASAR DESA
[/item] [item title="K. tentang SAMPAH *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG SAMPAH
[/item] [item title="L. tentang SOTK DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
[/item] [item title="M. tentang KEWENANGAN DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
[/item] [item title="N. tentang KEUANGAN DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
[/item] [item title="O. tentang PPKM *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PPKM
[/item] [item title="P. tentang LPPD *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
[/item] [item title="Q. tentang HEWAN TERNAK *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
[/item] [item title="R. tentang PADES *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA
[/item] [item title="S. tentang JAM KERJA PERANGKAT DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG JAM KERJA PERANGKAT DESA
[/item] [item title="T. tentang AIR BERSIH (AIR MINUM) *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH
[/item] [item title="U. tentang MAKAM *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PENGELOLAAN MAKAM
[/item] [item title="V. tentang DANA CADANGAN *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
[/item] [item title="W. tentang LINGKUNGAN HIDUP *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
[/item] [item title="X. tentang BATAS DESA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG BATAS WILAYAH DESA
[/item] [item title="Y. tentang JALAN *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG JALAN DESA
[/item] [item title="Z. tentang MOBIL SIAGA *"]
  1. CONTOH PERDES TENTANG PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA (AMBULANCE DESA)
[/item][/accordion]

Demikian penjelasan lengkap mengenai Peraturan Desa (perdes) dan Kumpulan contoh formatnya terbaru dalam bentuk format Doc (Word) dan PDF. Semoga bermanfaat untuk sobat Desa semua.

Jika ada perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan. Akan kami update artikel ini.

Jadi, saya sarankan Anda sering-sering datang kembali ke halaman ini. Oke?

Terima kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa - Portal Referensi dan Preferensi mengenai contoh Format Administrasi di Desa se-Indonesia.

Salam dari Desa - dari Admin #FormatAdministrasiDesa

Posting Komentar

Berkomentarlah Sepuas Anda, Santun dan Relevan BY ADMIN FORMAT ADMINISTRASI DESA

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget