Ketika akan memberi nomor surat dinas, Anda mungkin iseng bertanya-tanya: "Permendagri tentang Kode Surat Dinas" itu apa saja? Atau aturan penomoran surat dinas itu bagaimana?
Bagi Anda yang berkecimpung di instansi resmi seperti Pemerintahan. Baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa maka tentu saja ini penting untuk diketahui dan diterapkan.
Saya kira, siapa pun tidak ingin salah dalam melakukan sesuatu. Termasuk di antaranya soal penomoran surat. Iya kan?
Karena itu, izinkan saya membantu memecahkan masalah Anda. Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan beberapa aturan atau dalam hal ini Permendagri tentang Kode Klasifikasi Surat Dinas.
Setidaknya ada 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang masih berlaku terkait kode surat dinas, antara lain:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Kedua aturan nomor surat dinas tersebut dapat Anda pelajari. Atau sebagai acuan Anda dalam penomoran atau pembuatan nomor surat dinas.
Apakah Anda belum memiliki file Permendagri di atas?
Jika belum, Anda bisa download kedua Permendagri tersebut melalui link artikel ini:
| DAFTAR PERMENDAGRI TENTANG KODE SURAT DINAS | |
|---|---|
| 1. | DOWNLOAD PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH |
| 2. | DOWNLOAD PERMENDAGRI NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH |
Demikian ulasan mengenai Permendagri tentang Kode Surat Dinas. Saya berharap artikel ini dapat pertanyaan Anda terkait aturan penomoran surat. Jika artikel ini bermanfaat, silahkan bebas Anda bagikan ke media sosial Anda.
Baca Juga : KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA
