SKB Kepala Desa (Surat Keputusan Bersama Kepala Desa) | FORMAT ADMINISTRASI DESA -->

SKB Kepala Desa (Surat Keputusan Bersama Kepala Desa)

SKB Kades = SKB Kepala Desa = SK Bersama Kepala Desa = Surat Keputusan Bersama Kepala Desa
SKB Kepala Desa atau SK Bersama Kepala Desa adalah Surat Keputusan Bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih untuk menetapkan suatu keputusan secara bersama berkaitan dengan kerja sama antar desa masing-masing. Atau dapat pula didefinisikan, sebagai penetapan yang bersifat konkrit, kolektif dan final oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades). Bagaimana alur atau mekanisme penyusunan dan penetapan SKB Kades ini? Berikut penjelasannya.
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-z7gKWgtVzrc/XDBBTNVYsrI/AAAAAAAADx8/-oDF9puwk00QLSzdunKTnCeBghJ6uU4VgCLcBGAs/s320/skb-kepala-desa.png" alt="SKB Kepala Desa atau Surat Keputusan Bersama Kepala Desa"/>
SKB Kepala Desa = SK Bersama Kepala Desa

Berawal Dari Musyawarah Antar Desa (MAD)  

Surat Keputusan Bersama Kepala Desa biasanya didahului dengan adanya kerja sama antar 2 (dua) desa atau lebih yang dibahas melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) oleh masing-masing perwakilan desa. Apa yang di-kerjasama-kan oleh desa-desa tersebut sehingga lahir SKB Kepala Desa? 

Yang di-kerjasama-kan adalah program/kegiatan di desa masing-masing. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan, seperti misalnya adanya kesamaan potensi desa atau ada sumber daya lokal di masing-masing desa yang bisa di-genjot untuk bisa saling menguntungkan (hubungan mutualisme). Atau ada kegiatan/program yang dianggap perlu dilakukan secara bersama-sama dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Atau mungkin saja dengan pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga dianggap perlu melakukan kerja sama tersebut. 

Beberapa desa yang melakukan kerja sama tersebut kemudian merencanakan suatu musyawarah, atau disebut Musyawarah Antar Desa perihal kerja sama antar desa. Siapa-siapa yang hadir dalam MAD tersebut? Biasanya mereka-mereka yang diberi mandat oleh Kepala Desa. Kan di Desa ada yang namanya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD masing-masing desa inilah yang berperan aktif atau diutus untuk mewakili desanya dalam rapat/musyawarah tersebut. Apakah selain BKAD, dibolehkan peserta atau warga yang mengikuti musyawarah tersebut? Boleh-boleh saja, hanya bedanya. Kalau BKAD diberi kewenangan penuh mewakili desanya. Sementara selain mereka itu memiliki kewenangan terbatas.

Lihat Juga : Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Perlukah Berbadan Hukum?

Implikasi Penetapan Perberkades

Dalam Rapat MAD tersebut kemudian dibahas topik/materi kerjasama antar desa sekaligus membahas draft rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades). Dan ujungnya secara bersama-sama, forum yang hadir menyepakati dan menyetujui hasil kesepakatan dan rekomendasi musyawarah antar desa tersebut. Hasil MAD inilah kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Antar Desa. Atas dasar Kesepakatan dan Rekomendasi dalam MAD sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tersebut, lalu Kepala Desa masing-masing desa secara bersama-sama menetapkan Perberkades tentang kerjasama antar desa. Munculnya Perberkades inilah yang kemudian memiliki implikasi atau konsekuensi untuk dapat ditindaklanjuti atau dijabarkan dengan keputusan bersama kepala desa. Sehingga Kepala Desa masing-masing secara bersama-sama pula menetapkan keputusan bersama kepala desa atau SKB Kades. 

Contoh-Contoh SKB Kepala Desa

  • SKB Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bersama Pelatihan Kader Teknik Desa (Jika kegiatannya dilakukan secara bersama-sama masing-masing desa)
  • SKB Kepala Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Di Wilayah Desa A, B, C dan D (misalnya)
  • SKB Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Bersama Kegiatan Pesta Adat Baruga
  • SKB 3 Kepala Desa tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama
  • Dan contoh-contoh SKB Kepala Desa lainnya.
Kita mungkin sering mendengar SKB 3 Menteri atau SKB 4 Menteri, tapi jangan salah lhoo di desa juga ada SKB 3 Kepala Desa misalnya atau SKB 7 Kepala Desa misalnya. Ini kan hanya soal kondisi (jika diperlukan) begitu eee.


Apa alasan yang melatarbelakangi sehingga Saya menulis topik ini.
  • Pertama : Karena topik tentang SKB Kepala Desa belum banyak dibahas, padahal kenyataan di lapangan sangat diperlukan dalam kondisi tertentu. 
  • Kedua : Saya coba melakukan hipotesa atau eksperimen sekaligus meng-elaborasi muatan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Meskipun tidak secara tegas dalam Permendagri tersebut disebutkan mengenai Surat Keputusan Bersama Kepala Desa. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kan tidak ada larangan juga bahwa tidak boleh menerbitkan atau menetapkan SKB Kades (Asas Legalitas). Dan ;
  • Ketiga : Ini sekaligus memberi masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah atau pihak-pihak yang Terkait untuk merevisi Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tersebut. SKB Kepala Desa harus dimasukan atau disebutkan secara jelas sebagai konsekuensi dari adanya Perberkades. Perberkades sebagai salah satu jenis peraturan di desa (pasal 2 huruf b, Permendagri 111 Tahun 2014) bagi saya dapat ditindaklanjuti dengan keputusan. Keputusan itulah yang disebut SKB Kepala Desa atau SK Bersama Kepala Desa. Dengan kata lain, SKB Kades untuk menindaklanjuti Perberkades sebagaimana SK Kades (SK Kepala Desa) untuk menindaklanjuti Perdes atau Perkades

Mungkin sederhananya dapat dirumuskan seperti ini :

Perdes > Perkades> SK Kepala Desa Perdes > SK Kepala DesaPerkades > SK Kepala Desa
Lalu, 
Perberkades > ...............???
Jawaban saya :Perberkades > SKB Kepala Desa

Soal "SKB Kepala Desa" ini tidak dipertegas dalam Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Meski begitu, bagi saya sah-sah saja jika kondisi memungkinkan sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya.

Kalau di tingkat Pusat, Beberapa Peraturan Menteri-Peraturan Menteri yang berbeda, kemudian membuat kesepahaman, kesepakatan dan komitmen secara bersama-sama, lalu dituangkan dalam SKB Menteri. Artinya secara substansi sebenarnya keputusan-keputusan lain di hirarki pemerintahan lain dapat pula membuat keputusan-keputusan bersama seperti itu.


Ini adalah murni Pendapat pribadi Saya dan dapat kita diskusikan disini atau dimana pun.

Demikian ulasan artikel SKB Kepala Desa atau SK Bersama Kepala Desa (Surat Keputusan Bersama Kepala Desa), semoga bermanfaat untuk Anda semua. 

Bagaimana Menurut Anda?

Salam Dari Desa - Admin FormatAdministrasiDesa

skb 4 menteri tentang dana desa pdf,  isi skb 4 menteri tentang dana desa, download skb 4 menteri dana desa skb 4 menteri pdf skb 4 menteri 2017 pdf download skb 4 menteri tentang padat karya, kb 4 menteri padat karya pdf, skb 4 menteri tentang padat karya tunai pdf
Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: SKB Kepala Desa (Surat Keputusan Bersama Kepala Desa). Konten tersebut mengulas tentang SKB Kades = SKB Kepala Desa = SK Bersama Kepala Desa = Surat Keputusan Bersama Kepala Desa - SKB Kepala Desa atau SK Bersama Kepala Desa adalah Surat .

Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih!

Posting Komentar

Berkomentarlah Sepuas Anda, Santun dan Relevan BY ADMIN FORMAT ADMINISTRASI DESA

[facebook]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget